buku tafsir mimpi 2 angka 964Jutaan kata 481589Orang-orang telah membaca serialisasi
《lambo388》
Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng******
Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan. Perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik yang memproduksi sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand Adidas.
Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.
Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.
Lihat Juga :Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH |
"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.
Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.
"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Perdagangan Indonesia******
Nilai perdaganganantara Chinadengan Indonesia dalam sembilan terakhir tembus US.100 miliar atau Rp17.033 triliun (kurs Rp15.484 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri dan Deputi Perdagangan Internasional China Wang Shouwen saat sambutan dalam penandatanganan MoU Kerja Sama antara Asosiasi Indonesia dan China di Bidang CPO, Perikanan, dan Pertanian, Jumat (11/11).
"Selama 9 tahun ini, nilai perdagangan bilateral kita sudah mencapai US.100 miliar, meningkat 29 persen dari tahun sebelumnya," katanya.
Lebih lanjut, Wang menjelaskan Indonesia dan China merupakan negara pertanian dengan populasi terbesar. Dalam bidang perdagangan, Wang mengatakan bakal saling melengkapi.
Ia mengatakan dasar kerja sama Indonesia-China sangat kokoh dan memiliki masa depan yang cerah. Dalam 10 tahun terakhir, impor produk pertanian China dari Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8 persen per tahun.
"Nilai impor produk pertanian China dari Indonesia dalam 9 bulan tahun ini sudah mencapai US miliar (Rp108 triliun). Indonesia telah menjadi negara sumber terbesar impor minyak kelapa sawit China selama 7 tahun berturut-turut," jelas Wang.
Meski nilai ekspor produk pertanian Indonesia ke China terus meningkat, Wang mengatakan jumlah tersebut hanya sekitar 4 persen dari total impor pertanian China.
"Dapat dikatakan bahwa pasar impor produk pertanian dari Indonesia sangat berpotensi, masa depan pasar tersebut masih sangat cerah," pungkasnya.
Sebagai informasi, Jumat ini Indonesia meneken MoU kerja sama sebagai tindak lanjut komitmen Negeri Tirai Bambu untuk memborong 1 juta ton CPO serta produk pertanian dan perikanan RI.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Jumat (11/11). Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara tersebut secara virtual.
"Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-RRT (China) telah menginjak 72 tahun. Acara penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir Juli lalu terkait komitmen pembelian RRT 1 juta produk CPO dan juga produk pertanian dan perikanan Indonesia," terang Zulkifli dalam sambutannya.
Lihat Juga :Ramai-ramai Pentolan Twitter Resign Tinggalkan Elon Musk |
Lebih lanjut, Zulkifli mengharapkan bantuan dari Kementerian Perdagangan China untuk merealisasikan komitmen tersebut serta kemudahan produk Indonesia untuk masuk ke pasar China.
"Kami juga berharap dukungan dan peran serta pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama perdagangan yang seimbang, saling menguntungkan, dan berkesinambungan bagi kepentingan kedua negara," jelasnya.
Zulkifli juga menyebutkan penandatanganan MoU ini dilakukan oleh 8 asosiasi antara Indonesia dan China.
[Gambas:Video CNN]
Label:juara slot gacor、demo slot cleocatra、nama situs slot yang gacor
Terkait:abo777 slot、pengeluaransidny、sabi4d、tepat88、cara kredivo di shopee、rajaslot303、link daftar slot gacor hari ini、dana kredivo belum cair、kumpulan prediksi togel、slot promo gacor
bab terbaru:daftar airbet88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.
Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?
Lihat Juga :![]() |
Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.
Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.
Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.
1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:
2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:
Lihat Juga :![]() |
Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat.
(juh/fef)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga kapal negara di Perairan Benoa, Bali, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G20 pada 15-16 November 2022.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan tiga kapal ini disiapkan untuk mendukung keamanan dan monitoring keselamatan di wilayah Perairan Alur Benoa.
"Kita siagakan 2 kapal navigasi, VTS dan SROP di Pelabuhan Benoa untuk monitoring keselamatan pelayaran di Perairan Alur Benoa dan TSS Selat Lombok. Ditjen Hubla juga mengerahkan kapal KPLP yaitu KNP Chundamani meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli," kata Arif dilansir dari Antara, Senin (14/11).
Meski demikian, kapal negara atau militer asing harus mengisi data di aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory ( E-CAIT) sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.
Ia menjelaskan Pelabuhan Sanur juga telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini ditujukan untuk mempermudah delegasi yang ingin berkunjung ke Nusa Penida.
"Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 9 November 2022 lalu sudah beroperasi, para delegasi KTT G20 dan wisatawan yang ingin ke Nusa Penida sudah dapat dilayani melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut mendirikan Poskodal di Pelabuhan Benoa untuk memonitor setiap pergerakan. Nantinya, KSOP Kelas II Benoa bertindak sebagai on scene commanderyang beranggotakan seluruh unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Bali serta Pangkalan PLP Tanjung Perak.
"Poskodal sudah ada di Pelabuhan Benoa. Di Poskodal tersebut kita kumpulkan informasi-informasi yang penting dari seluruh UPT di wilayah Bali untuk kelancaran KTT G20," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.
"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).
Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.
"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik
Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.
Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.
"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.
Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.
"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.
(osc/osc)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.
Lihat Juga :Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan |
"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.
Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.
"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.
"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.
Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.
Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.
Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.
Lihat Juga :Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi |
"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.
"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.
Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.
"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
PTAdhi Karya (Persero) Tbk berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dari prosesrights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Direktur Utama ADHI Enthus Asnawi mengungkapkan perolehan dana ini meningkatkan ekuitas ADHI senilai Rp8,8 triliun. Perolehan juga akan memperbaiki struktur permodalan ADHI serta rasio utang terhadap ekuitas perusahaan (DER)
Ia menambahkan dana itu selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan beberapa Proyek Strategis Nasional.
"Penerimaan dana PMN dan Rights Issue ini mampu memperbaiki rasio keuangan ADHI. ini ditandai dengan menguatnya ekuitas yang dimiliki perseroan. Selain itu, dana yang dihasilkan dari PMN danrights issueini juga akan kami gunakan untuk mendanai percepatan pekerjaan PSN," ungkapnya seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi yang dirilis perusahaan Jumat (11/11) ini.
[Gambas:Video CNN]
Ia berharap upaya-upaya yang dilakukan perusahaan melalui langkah itu selain bisa mengembangkan bisnis bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, negara dan masyarakat.
"Melalui Peningkatan PDB/PDRB, penambahan lapangan kerja, peningkatan pajak dan dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan ialah membantu konektivitas wilayah, salah satunya akses dari dan menuju daerah pariwisata," katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.
Lihat Juga :Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan |
"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.
Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.
"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.
"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.
Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.
Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.
Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.
Lihat Juga :Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi |
"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.
"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.
Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.
"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
《lambo388》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,website slot terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lambo388》bab terbaru。