agen108

Buka log tugas Anda

Resmi Jadi PSN, Pupuk Kaltim Mulai Pembangunan Kawasan Industri Fakfak******

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) secara resmi memulai penetapan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Pembangunan proyek ini dimulai setelah ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Prosesi peresmian ditandai dengan Kick Off Ceremonyoleh Jajaran Direksi bersama Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Selasa (10/1).

Pada sambutannya, Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi, menyebutkan penetapan ini telah dikuatkan surat penugasan Pupuk Indonesia, yang menunjuk langsung Pupuk Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut.

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menjalankan tahap pembangunan pabrik secara maksimal. Hal ini sejalan dengan semangat 45 tahun perjalanan perusahaan untuk mengukuhkan diri sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara yang akan terus tumbuh.

Visi tersebut dapat dicapai melalui berbagai pengembangan dan hilirisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya proyek pembangunan kawasan industri di Fakfak, Papua Barat, pada fase kedua pertumbuhan perusahaan, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan.

"Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak ini menjadi program emas dalam menyongsong 50 tahun Pupuk Kaltim. Insya Allah, pada HUT Ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," imbuh Rahmad.

Dirinya menegaskan, Pupuk Kaltim memiliki dua modal utama dalam meningkatkan daya saing secara global. Pertama, kesiapan perusahaan sebagai organisasi untuk menangkap peluang melalui berbagai strategi pengembangan.

Di samping itu, perseroan juga memiliki dukungan sumberdaya profesional dan kompeten dalam mewujudkan setiap langkah strategis yang ditetapkan. Hal ini menjadi keyakinan Pupuk Kaltim untuk merealisasikan proyek kawasan industri di Papua Barat, sebagai etape pertama dalam 40 tahun kedua pertumbuhan perusahaan.

"Jika pembangunan pabrik di Papua Barat terealisasi, maka Pupuk Kaltim telah on the right trackmenuju perusahaan petrokimia berbasis gas alam terbesar di Asia Pasifik. Dua modal ini yang menjadi landasan utama Pupuk Kaltim untuk bisa mengarungi berbagai tantangan dan menangkap peluang yang ada," tambah Rahmad.

Mewakili Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Gustaaf AC Patty, menyebut ditetapkannya proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, sebagai PSN oleh Pemerintah Pusat, menjadi kebanggaan yang sangat didukung agar dapat segera terlaksana.

Dipercayainya Pupuk Kaltim memegang proyek pengembangan industri pupuk di timur Indonesia ini adalah buah dari perjuangan Pupuk Kaltim dalam menangkap peluang dan secara konsisten menunjukkan kinerja terbaik. Alhasil, seluruh insan perusahaan diharap terus meningkatkan semangat serta kekompakan untuk berpartisipasi secara optimal dalam menjalankan amanah negara.

"Ini akan menjadi bagian sejarah baru dalam perjalanan Pupuk Kaltim. Untuk itu, kita semua harus menjadi pejuang yang secara bersama mampu menorehkan sejarah tersebut dalam pertumbuhan Pupuk Kaltim ke depan dan untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya," pungkas Gustaaf.

Hatiku beracun

Profil M Kuncoro Wibowo, Dirut Baru Transjakarta******

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Mantan Direktur PT KAI (Persero) M Kuncoro Wibowo sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menggantikan Yana Aditya.

Kebijakan mengangkat Kuncoro yang memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

Mengutip laman alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Kamis (12/1), Kuncoro merupakan lulusan S1 jurusan teknik elektro Telekomunikasi kampus tersebut.

Saat itu, Kuncoro sudah mendapatkan pengakuan dengan menerima dua penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019 sebagai CEO Visioner Terbaik kategori Emerging BUMN dan BUMN Emerging dengan Inovasi Teknologi Terbaik Pertama di Jakarta.

Kuncoro pernah menjadi Staff Ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2017-Agustus 2018.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Sebelum itu, ia pernah menjadi Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016, EVP Sistem Informasi PT PT (Persero) pada Oktober 2009-Juni 2012, dan Group Head NOC and Field Operations PT Mobile-8 Telecom pada April 2007-Oktober 2009.

Selain itu, di awal karirnya ia juga pernah menjadi LGM Network Planning and Engineering PT Natrindo Telepon Selular pada April 2005-April 2007. Lalu, Manager VAS and Switching Design Engineering PT Excelcomindo Pratama pada Januari 1995-Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Pemerintah Sebar Beras 1,2 Juta Ton, Dijual Bulog Rp8.900 di 2023******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmelakukan operasi pasar dengan mengguyur 1,2 juta ton beras. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras selama 2023.

Hal tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras, antara lain target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, dan harga penjualan.

"Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar," tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Senin (9/1).

Arief menjelaskan pelaksanaan operasi pasar bakal menggunakan stok beras di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

Operasi pasar bakal dihelat selama Januari-Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional. Data bakal dihimpun dari laporan perangkat daerah.

Melalui program ini, Bulog akan melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300 sampai Rp8.900 per kg yang disesuaikan dengan pembagian zonasi.

Untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp8.300 per kg. Wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Rp8.600 per kg. Sedangkan wilayah Maluku dan Papua dibanderol Rp8.900 per kg.

"Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras," jelas Arief.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok dan harga beras betul-betul dijaga dan dihitung sesuai kondisi di lapangan.

Jokowi menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga," tandasnya.

maniak kecepatan

Kemnaker soal Isu BSU 2023 Cair: Kami Masih Tunggu Lanjut Atau Tidak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal isu bantuan subsidi upah (BSU) 2023 yang dikabarkan cair.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tidak ada pencairan BSU 2023 dalam waktu dekat. Sebab, pemerintah masih mengkaji apakah kebijakan itu akan dilanjutkan atau tidak di tahun ini.

"Kami masih menunggu kebijakan dilanjutkan atau tidak, mohon ditunggu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Aturan mengenai penyaluran BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Bantuan yang diberikan sejak pertengahan 2022 itu diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

Sesuai ketentuan, pemberian subsidi gaji juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan ini disalurkan.

Lebih lanjut, bantuan dikecualikan bagi PNS dan TNI/Polri.

Sementara itu, pengeluarannya dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan awalnya penyaluran BSU ditargetkan kepada 16,2 juta pekerja dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Kendati demikian, jumlah pekerja yang berhak menciut jadi 14,6 juta setelah proses verifikasi. Total anggaran yang diperlukan juga turun menjadi Rp8,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

Pemerintah Sebar Beras 1,2 Juta Ton, Dijual Bulog Rp8.900 di 2023******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmelakukan operasi pasar dengan mengguyur 1,2 juta ton beras. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras selama 2023.

Hal tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras, antara lain target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, dan harga penjualan.

"Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar," tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Senin (9/1).

Arief menjelaskan pelaksanaan operasi pasar bakal menggunakan stok beras di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

Operasi pasar bakal dihelat selama Januari-Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional. Data bakal dihimpun dari laporan perangkat daerah.

Melalui program ini, Bulog akan melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300 sampai Rp8.900 per kg yang disesuaikan dengan pembagian zonasi.

Untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp8.300 per kg. Wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Rp8.600 per kg. Sedangkan wilayah Maluku dan Papua dibanderol Rp8.900 per kg.

"Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras," jelas Arief.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok dan harga beras betul-betul dijaga dan dihitung sesuai kondisi di lapangan.

Jokowi menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga," tandasnya.