slotter88

slot gacor saat ini 509Jutaan kata 564028Orang-orang telah membaca serialisasi

《slotter88》

Relawan kemanusiaan tak punya akses ke Gaza utara******

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Pekerja lembaga bantuan kemanusiaan tidak memiliki akses ke wilayah utara Jalur Gaza, kata Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland.

“Wilayah utara Jalur Gaza sebagian besar masih belum dapat diakses oleh relawan kemanusiaan karena kondisinya tidak aman dan diberlakukan pembatasan akses oleh Israel,” ujar Wennesland pada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Timur Tengah.

Dia juga mengatakan bahwa pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina masih “menghadapi tantangan yang hampir tak teratasi.”

“Di tengah pengungsian dan permusuhan sengit, sistem tanggap kemanusiaan berada di ambang kehancuran. Langkah terbatas Israel, seperti memperbolehkan masuk bahan bakar lebih banyak, makanan, dan gas untuk memasak serta membuka Kerem Shalom untuk distribusi pasokan bantuan kemanusiaan menjadi hal positif," kata koordinator khusus PBB itu.

Akan tetapi, lanjut Wennesland, kondisi itu masih jauh dari apa yang diperlukan untuk mengatasi bencana kemanusiaan di lapangan.

Dalam pidatonya, Wennesland menyebutkan bahwa akhir 2023 menjadi salah satu era paling mematikan dalam sejarah konflik Palestina-Israel, dengan "situasi yang memburuk di hampir semua lini".

Sumber: TASS

Baca juga: PBB sambut pembukaan perbatasan Kerem Shalom untuk akses bantuan Gaza

Baca juga: Bantuan kemanusiaan China tiba di Gaza via perbatasan Kerem Shalom

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023

Majelis hakim vonis auditor BPK Riau 4 tahun 3 bulan penjara******

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,"

Pekanbaru, (ANTARA) - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau M Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap, Kamis malam.

Majelis hakim yang diketuai M Arif Nuryanta, dalam sidang pembacaan putusan menyatakan Fahmi bersalah menerima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil, sebesar Rp1 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Arif.

Selain itu, Fahmi diharuskan membayar biaya pengganti Rp3,5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana kurungan 6 bulan," lanjut Arif.

Lamanya putusan kurungan maupun denda yang dijatuhkan terhadap Fahmi yang menerima uang suap dari Muhammad Adil sesuai dengan tuntutan JPU KPK RI beberapa waktu lalu.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Fahmi mengaku belum dapat memastikan akan mengajukan banding atau tidak.

"Lihat dulu. Diskusi dulu sama penasihat hukum," ujar Fahmi sebelum meninggal Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Fahmi Aressa terbukti menerima uang dari Bupati M Adil dan Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti sebesar Rp300 juta. Uang itu diberikan dua tahap, masing-masing sebesar Rp150 juta.

Kemudian dari Bupati M Adil melalui BPKAD Fitria Nengsih yang diserahkan staf BPKAD, Dita Anggoro sebesar Rp700 juta. Uang itu diserahkan dua kali, pertama sebesar Rp200 juta dan kedua Rp500 juta.

Fahmi Aressa juga menerima hadiah dan fasilitas lain seperti jam tangan, tablet Samsung, penginapan, tiket Palembang-Batam, tiket Meranti Batam, dan lainnya

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya******

Jakarta (ANTARA) - Badan Reserse Kriminal Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurunkan tim untuk mengusut dugaan jaringan TPPO pada arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Kamis, mengatakan Tim Satgas TPPO Polri masih berada di Aceh untuk mengusut dugaan TPPO dalam arus kedatangan pengungsi Rohingya.
"Bareskrim turun, anggota masih di sana (Aceh) melakukan penyelidikan," kata Djuhandhani.

Menurut ia, dari penyelidikan yang dilakukan di lapangan, arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena penyelundupan orang (people smuggling).

"Tapi, sekarang yang kita dapatkan masih tahap people smuggling, untuk TPPO-nya masih diperdalam," kata Djuhandhani.

Baca juga: Presiden: Arus pengungsi Rohingya diduga libatkan jaringan TPPO

Dikutip dari situs buruhmigran.or.id, pengertian dari people smugglingatau penyelundupan orang dan perdagangan orang atau human traffickingatau TPPO adalah bentuk penyimpangan tata kelola migrasi penduduk di dunia.

Kedua tindak kejahatan itu memiliki persamaan dalam aspek hukum, yaitu proses, cara, dan tujuan. Ketiga aspek tersebut membutuhkan pembuktian hukum.

Definisi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia berdasarkan Konvensi PBB, yang menyebut perdagangan orang berarti merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Baca juga: Wapres: Indonesia pelajari dugaan perdagangan orang dalam isu Rohingya

Eksploitasinya harus mencakup, minimal eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang juga dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dan kejahatan serius.

Sedangkan penyelundupan, berarti perdagangan untuk memperoleh, secara langsung, atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya, dengan masuknya seseorang secara tidak sah ke satu negara pihak tempat orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap.

Adanya dugaan keterlibatan jaringan TPPO dalam arus kedatangan pengungsi Rohingya di Tanah Air disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/12).

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: UNHCR bantu polisi untuk ungkap penyelundupan Rohingya di Aceh

Pemerintah saat ini sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

Diketahui bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Baca juga: Polda Aceh ungkap penyelundupan imigran Rohingya ke Indonesia
Baca juga: Jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di tiga provinsi
Baca juga: Kodam IM ungkap penyelundupan imigran Rohingya dari Aceh ke Malaysia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：kominfo pinjol、pragmatic123、bo slot 88

Terkait：bandar389、togelhoki8、bonus maxwin、permatabet88、alamat kredivo、cara agar bisa kredit hp di akulaku、garuda999 pro、demo gmwin、togel viral、slot banyak maxwin

---

---

bab terbaru：erek59（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12