togel quezon hari ini keluar

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

login togel slot

Bos XL Axiata Masuk Daftar Wanita 50 Over 50 versi Forbes Asia 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Majalah bisnisForbesmerilis daftar perempuan50 Over 50Asia 2024. Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini masuk dalam daftar tersebut.

Ada perempuan Indonesia lain juga yang masuk jajaran 50 Over 50, yaitu aktris Christine Hakim, dan perancang busana Josephine Komara.

Forbes 50 Over 50 berisi 50 perempuan yang paling berpengaruh. Mereka dipilih karena telah memiliki pengaruh di bidang hiburan, fesyen, farmasi, keuangan, dan melakukannya pada usia 54, 68, dan bahkan 112 tahun.

Ia memulai kariernya di perusahaan tersebut sebagai perancang jaringan radio pada 1996. Dian bahkan terkadang harus memanjat menara seluler untuk melakukan pekerjaannya.

Ia kemudian mendobrak stereotip tentang perempuan di bidang science, technology, engineering and math (STEM), dengan menjadi presiden direktur XL Axiata pada 2015.

Dian menjadi salah satu eksekutif perempuan pertama di industri teknologi Indonesia.

"Dian memimpin kemitraan penting bagi perusahaan, termasuk mengakuisisi PT Link Net di Indonesia dan melakukan usaha patungan dengan Princeton Digital Group di Singapura," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, Christine Hakim dinilai berpengaruh berkat proyek filmnya yang semakin menggaungkan namanya ke kancah dunia, seperti Eat Pray Love (2010), Perempuan Tanah Jahanam (2019), dan serial The Last of Us (2023).

"Dikenal sebagai Grand Dame sinema Indonesia, (Christine) Hakim merayakan 50 tahun dunia film pada 2023, dihiasi dengan sembilan Piala Citra dan Festival Film Indonesia (FFI) Lifetime Award pada 2016," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, Josephine Komara selaku founder dan designer BINHouse dalam Listee Spotlight dikenal sebagai desainer yang memadukan motif batik dengan sutera tenunan tangan.

Ia membuka toko BINHouse pertama kali pada 1986 di Jakarta dan saat ini telah memiliki gerai di Bali, Jepang, Singapura, Belanda, serta reseller global lainnya.

Wanita lainnya dari berbagai negara yang juga masuk daftar 50 over 50: Asia 2024 di antaranya Gubernur Reserve Bank of Australia Michele Bullock, Cofounder SANAA Jepang Kazuyo Sejima, Menteri Keuangan dan Perusahaan India Nirmala Sitharaman, dan Direktur Eksekutif Sekretariat APEC Malaysia Rebecca Fatima Sta Maria.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Sistem yang paling kuat

rtp slot merdekawin

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

Lihat Juga : Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Bagi Warga Jakarta

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

Lihat Juga : DKI Resmi Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Saya sangat ingin mati sebagai guru

juara 69 slot

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

boba138

Sepak Terjang ITRI Taiwan, Mengubah Wajah Industri Lewat Inovasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Riset dan pengembangan memegang peranan penting di balik kesuksesan Taiwanmembangun industri, khususnya semikonduktor.

Salah satu lembaga yang berperan adalah Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan. Lembaga yang berdiri sejak 1973 ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, industri, hingga akademisi.

ITRI memiliki peran penting saat Taiwan berupaya beralih dari perekonomian padat karya menjadi industri yang berbasis teknologi.

"Tahun ini, (ITRI) ulang tahun yang ke-50. Sejak awal, misi kami adalah membantu industri Taiwan untuk mendapatkan bantuan dalam arena persaingan internasional," ujar Senior Vice President (ITRI) Stephen Su dalam program Asia Forward yang tayang pada, Kamis (18/1) lalu.

Su menerangkan lembaga risetnya mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan dibiayai oleh pemerintah serta dunia usaha. Dengan anggaran tahunan sekitar 20 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp9,9 triliun per tahun), riset lembaganya diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Kami tidak menciptakan semua teknologi ini untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan membuat masa depan kita lebih baik," terangnya.

ITRI membuat penelitian jangan pendek, menengah dan panjang. Para penelitinya disebar ke berbagai belahan dunia sebelum akhirnya melakukan transfer keilmuan dan menciptakan nilai tambah.

Lihat Juga : ASIA FORWARDMenlu Joseph Wu: Taiwan Siap Mempertahankan Diri

"Kami pergi ke luar negeri untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian dari kelompok orang tersebut," jelasnya.

Per September 2023, ITRI sudah menghasilkan 32.268 hak paten, memberikan layanan industri sebanyak 17.464 dan melakukan transfer teknologi 512 kali per tahun. Pada periode yang sama, perusahaan juga memiliki 163 startup dan lini usaha baru.

Dalam berinovasi, pihaknya memperhatikan titik keseimbangan antara manfaat dengan risikonya. Jangan sampai satu inovasi menguntungkan perusahaan saja tetapi tidak baik bagi kehidupan masyarakat.

Misalnya, teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi membantu kehidupan manusia tetapi juga ada kekhawatiran dapat memangkas lapangan kerja.

SVP Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan Stephen Su menerangkan perjalanan panjang ITRI dalam mendukung pengembangan teknologi di Taiwan. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)

"Artinya, semua teknologi ini dapat menggantikan manusia, tetapi satu nilai yang konstan adalah bahwa kita manusia masih perlu hidup," jelasnya.

Peluang Kerja Sama

Su menyadari untuk mengembangkan inovasi teknologi diperlukan talenta-talenta mumpuni. Pada industri semi konduktor, misalnya, ITRI menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Hal itu membawa Taiwan masuk ke dalam rantai pasok industri global.

"Kami sebut ini bukan lagi dibuat di Taiwan tetapi dibuat oleh Taiwan. Ada perusahaan Taiwan dan negara lain di Eropa, Amerika dan Jepang. Nah, ketika perusahaan hulu dan hilir bekerja sama, kegilaan Taiwan sebenarnya ada di luar negeri, tetapi kami juga punya nilai-nilai kami sendiri," ujarnya.

Setelah sukses membawa Taiwan menjadi raja semikonduktor dunia, ITRI terus berinovasi. "Diharapkan Taiwan tidak hanya memiliki semikonduktor, kami juga bisa beralih dari konduktor sampai ke penerapannya," ujarnya.

Dipandu oleh Peta Jalan dan Strategi Teknologi 2035, riset dan pengembangan teknologi ITRI berfokus untuk mendukung terciptanya kehidupan pintar, kesehatan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga masyarakat yang memiliki ketahanan.

Dalam mewujudkan itu, ITRI terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Indonesia yang sedang membangun kota pintar di IKN Nusantara.

Saksikan wawancara lengkap CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam program Asia Forward bersama Maggie Calista dalam tayangan berikut:

[Gambas:Youtube]

(sfr/sfr)

Tiongkok Kuno

pubslot

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Liu Wuxie Xu Lingxue

main slot link alternatif

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024