kredit 0 tanpa kartu kredit

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023. 

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ungkap Budi.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif KRL Commuter Line bakal naik mulai tahun depan.

Risal mengatakan sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut.

"Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan, PSO bisa berkurang. InsyaAllah pada 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dalam diskusi dengan media dan komunitas di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kendati demikian, Risal enggan menjawab dengan tegas berapa besaran kenaikan tarif KRL. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kemenhub pada awal tahun ini.

Saat itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

Berdasarkan bahan paparan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, rencana kenaikan tarif KRL akan diberlakukan pada 1 April 2022. Namun, wacana itu mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

373.505 Orang Mudik Natal dan Tahun Baru dari Jawa ke Sumatera******

Jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan tembus 312.921 orang terhitung sejak H-8 hingga Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (17-25 Desember 2022).

Sedangkan penumpang dari Pulau Jawa yang menuju ke Sumatera, 373.505 orang pada periode yang sama.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Suharto mengatakan untuk 312.921 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa itu, 19.154 di antaranya dengan jalan kaki dan 293.767 penumpang dalam kendaraan.

Selain penumpang, kata Suharto, jumlah kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 72.107 unit. Dengan rincian, 6.308 unit roda dua (motor), 36.111 unit roda empat (pribadi), 3.308 unit bus dan 26.650 unit kendaraan truk/lebih.

Sementara kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 277 unit dengan total perjalanan sebanyak 909 trip.

"Jumlah arus penumpang dan kendaraan tersebut, berdasarkan dari data angkutan Nataru 2022-2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni terhitung sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022),"terangnya.

Sebaliknya, lanjut Suharto, jumlah penumpang asal Pulau Jawa yang tiba di Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 373.505 orang, baik penumpang pejalan kaki dan dalam kendaraan. Dari total itu, 21.089 penumpang pejalan kaki dan 352.416 penumpang dalam kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan, totalnya mencapai 81.683 unit. Rinciannya, 8.185 unit roda dua (motor), 43.475 unit roda empat (pribadi), 3.378 unit bus dan 26.645 unit kendaraan truk/lebih," kata dia.

Kemudian kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 278 kapal dengan total perjalanan sebanyak 914 trip.

"Untuk puncak arus penumpang, itu terjadi pada H-2 jelang Nataru 2022-2023. Meski ada peningkatan, namun tidak sampai terjadi lonjakan. Situasi di Pelabuhan Bakauheni, tetap berjalan lancar," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, puncak arus balik penumpang libur Nataru, diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023 mendatang. Ia memastikan, 65 kapal yang disediakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sangat memadai dalam pelayanan arus mudik dan arus balik Nataru. Dari 65 kapal ini, setiap harinya 35 kapal yang dioperasikan.

"Arus mudik Nataru 2022-2023 sekarang ini, jumlah penumpang dan kendaraan meningkat. Peningkatan ini, berbarengan libur sekolah dan masyarakat tidak pulang dua tahun terakhir karena kondisi pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ia mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan juga sebaliknya, agar melakukan reservasi perjalanan secara mandiri melakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi Ferizy jauh hari atau minimal H-1 keberangkatan.

Selain itu, pengguna jasa penyeberangan agar selalu menjaga kondisi kesehatan badan dan tetap mewaspadai potensi cuaca buruk, agar perjalanan arus mudik dan balik libur Nataru berjalan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

"Penumpang wajib beli tiket secara mandiri via Ferizy di outlet resmi seperti Indomaret, Alfamart, BRILink dan Agen Finpay (Delima Point)," pungkasnya. 

larangan

Catatan Mencuri Surga

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

biksu perang terakhir

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Luhut Soal Digitalisasi Pelabuhan: Negara Maju Kalah dari Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim banyak negara maju kalah dari Indonesia dalam hal perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan.

"Banyak negara maju pun sekarang kalah sama kita. Perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan di Indonesia telah berada di jalur yang tepat, dan ini saya kira penting," ujarnya dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12).

Menurut Luhut, semua negara maju telah membangun sistem secara digital. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Lebih lanjut, mengapresiasi atas terbangunnya 14 green and smart port atau pelabuhan pintar yang sudah terintegrasi secara digital. Luhut pun menargetkan 149 pelabuhan sudah terdigitalisasi pada 2023.

"Tahun depan, kita harus bisa membuat, menyelesaikan 149 lagi, kita harus kerja keras untuk itu bisa dibangun," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah melakukan kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita RI sebagai poros maritim dunia.

Menurutnya, green and smart portberperan dalam mewujudkan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.

[Gambas:Video CNN]