slot gacor deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Pembunuhan mutlak

Mudik, Menhub Ingatkan Maskapai Tak Patok Tiket di Batas Atas Tarif******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengingatkan maskapai agar tidak mematok harga tiket pesawatdi batas atas saat musim mudik Lebaran tahun ini.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023, Jumat (14/4). Menurut Budi, banyak masyarakat yang ingin pulang namun tentu dengan ongkos yang murah.

"Jangan dikenakan tarif batas atas, ini orang banyak yang ingin pulang. Jadi batas atas bukan hak, tapi korelasi kita pada masyarakat," ucap Budi.

Dengan begitu penumpukan penumpang pun bisa terhindarkan.

Imbauan Budi kepada maskapai ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu, Budi menjelaskan selama musim mudik Lebaran tahun ini operator berupaya memperbanyak pesawat untuk mengangkut penumpang.

Ia pun mengingatkan saat pesanan meningkat operator tidak boleh sewenang-wenang menaikkan harga tiket.

"Kami sampaikan pada operator tidak menaikkan tarif sewenang-wenang. Kita tahu saudara kita perlu mudik atau berlibur. Operator supaya kooperatif jangan menaikkan satu tarif berlebihan," ujar Budi dalam konferensi pers.

Ia menyampaikan saat ini pemerintah memiliki batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Hal itu diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurut Budi, jika operator melampaui batas atas harga tiket, maka pihaknya akan menegur.

"Kami ada batas atas, apabila melampaui akan kami tegur dengan sanksi-sanksi yang tegas," katanya.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills (low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848.000
tarif batas bawah: Rp297.000

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1.167.000
tarif batas bawah: Rp408.000

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1.396.000
tarif batas bawah: Rp489.000

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796.000
tarif batas bawah: Rp279.000

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1.476.000
tarif batas bawah: Rp517.000

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1.799.000
tarif batas bawah: Rp630.000

7. Jakarta-Makassar
tarif batas atas: Rp1.830.000
tarif batas bawah: Rp641.000

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844.000
tarif batas bawah: Rp295.000

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4.621.000
tarif batas bawah: Rp1.617.000

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2.624.000
tarif batas bawah: Rp918.000

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3.040.000
tarif batas bawah: Rp1.064.000

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Transmart Full Day Sale, Emak******

Emak-emak langsung memborong dagingsapi dan ayam di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat tepat pukul 10.00 WIB ketika Full Day Sale resmi dibuka per hari ini.

Dian, pelanggan Transmart, mengatakan mendapatkan informasi diskon hari ini dari media sosial. Ia pun langsung meluncur ke Transmart untuk memborong daging.

"Alhamdulillah enak, saya kan emak-emak jadi mengejar diskon. Kalau di pasar kan masih mahal," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/4).

Lihat Juga : Mulai Jam 10 Pagi Hari Ini, Diskon 20 Persen Seharian di Transmart

Tak hanya Dian, ada juga Heri yang mengatakan sengaja datang ke Transmart Cempaka Putih untuk mengejar diskon Full Day Sale. Terlebih, ia tak sempat ikut dalam gelaran Transmart Midnight Sale tempo hari.

"Jadi lebih murah. Ini saya ngantar istri saya untuk beli daging. Rencananya sekalian beli banyak, soalnya sudah mau Lebaran. Jadi sekalian banyak, gakbolak-balik mumpung ada diskon," tutur Heri.

Heri mengaku rutin belanja di Transmart Cempaka Putih. Biasanya ia dan istri membeli kebutuhan mingguan.

Lihat Juga : Siap Bikin Rendang, Daging Sapi Rp104 Ribu/Kg di Transmart Hari Ini!

Selain daging, Heri mengatakan akan membeli sirup hingga kue kaleng untuk persiapan Lebaran 2023. Ia memborong barang-barang di Transmart menggunakan kartu kredit Bank Mega.

Daging sapi dan ayam memang diborong masyarakat di Transmart Full Day Sale. Pasalnya, harga daging sapi didiskon Rp26 ribu dari Rp130 ribu per kg jadi Rp104 per kg. Sedangkan daging ayam dijual cuma Rp21.520 per ekor, turun dari Rp26.900.

Sial dan beruntung

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Dunia Seribu Rumah

PNM Targetkan Laba hingga Rp480 M di Kuartal I 2023******

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menargetkan perusahaan dapat mencetaklabaRp460 miliar hingga Rp480 miliar pada kuartal I 2023 ini.

"Saya angka pastinya lupa, bottom line di atas Rp460 miliar sampai Rp480 miliar, itu kuartal I," katanya di Jakarta, Jumat (14/4).

Ia pun optimis target itu bisa tercapai. Sebab, target pasar PNM, yakni pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun terus berkembang.

Arief menambahkan kondisi ekonomi yang masih tak menentu tidak akan terlalu mengganggu pada pembiayaan PNM.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi imbas perang Rusia-Ukraina hingga ancaman resesi tak terlalu mempengaruhi sektor informal, termasuk UMKM.

Arief menilai yang paling terpengaruh dari resesi adalah sektor formal. Dengan begitu, untuk tetap bertahan, pengusaha bertransformasi dari usaha formal ke informal.

"Kalau sampai sektor formal terganggu, dia harus putar haluan, harus bertahan, nah kami harus hadir bantu mereka," kata Arief.

Adapun PNM dan entitas anak membukukan laba tahun berjalan senilai Rp992,29 miliar pada 31 Desember 2022 lalu. Arief mengaku terkejut dengan pendapatan itu karena melebihi ekspektasinya.

Sementara per Februari 2023, jumlah nasabah PNM Mekar telah mencapai 14,25 juta orang. Sedangkan, nasabah ULaMM mencapai 163,35 ribu orang.

Selanjutnya, pinjaman yang beredar atau outstanding loans PNM mekar mencapai Rp37,52 triliun per februari 2023. Sedangkan, outstanding loans ULaMM mencapai Rp5,51 triliun.

Untuk disbursement, mencapai Rp12,1 triliun penyaluran PNM Mekar dan Rp287,6 miliar untuk penyaluran ULaMM.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]