rajavigor

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

PayPal Bakal PHK 2.000 Karyawan Mulai Pekan Depan******

Platform transfer uangonline PayPal mengumumkan bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

Hal ini disampaikan langsung oleh CEO PayPal Dan Schulman dalam sebuah memo untuk karyawannya, yang juga diunggah di situs resmi perusahaan. PHK bakal dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

"Pengurangan (PHK) ini akan terjadi selama beberapa minggu mendatang, dengan beberapa divisi terkena dampak lebih dari yang lain," katanya, dikutip dari situs resmi perusahaan, Rabu (1/2).

Schulman berdalih PHK ini terjadi imbas lingkungan ekonomi makro yang menantang. Ia mengatakan perusahaan harus terus berubah saat dunia, pelanggan PayPal, dan lanskap persaingan berkembang.

Langkah PayPal ini juga sejalan untuk membatasi biaya mendatang. Latar belakang inflasi tinggi selama puluhan tahun yang memukul daya beli konsumen menjadi alasan, serta PayPal harus bersaing dengan ancaman resesi yang membayangi.

Saham PayPal tercatat kehilangan sekitar 60 persen nilainya pada tahun lalu. Namun, naik sekitar 2 persen dalam perdagangan Selasa (31/1).

"Serupa dengan perusahaan teknologi lainnya, PayPal berusaha memposisikan dirinya secara finansial dan strategis, bersiap menghadapi perlambatan ekonomi," kata Analis di Wedbush Moshe Katri, dikutip dari Reuters.

Mengutip CNN Business, sebagian besar industri teknologi memang memangkas biaya sebagai respons terhadap pergeseran permintaan yang dipicu pandemi untuk layanan digital dan hambatan ekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan kekhawatiran akan resesi yang membayangi.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Gadis, jangan main-main denganku

BPS: Inflasi Januari Capai 5,28 Persen Imbas Harga Makanan dan Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,28 persen (year on year/yoy) pada Januari 2023. Pemicu utama inflasi pada Januari adalah kenaikan harga makanan hingga rokok kretek filter. 

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan untuk inflasi bulanan mencapai 0,34 persen. Ia mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok andil deflasi adalah transportasi. Secara month to month, andil terbesar berasal dari beras, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan rokok kretek filter," katanya dalam konferensi pers, Rabu (1/2).

Berdasarkan provinsi, secara month-to-month, inflasi terjadi di 80 kota sementara 10 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatra berada di Kota Gunungsitoli dengan 1,87 persen.

Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kota Singkawang sebesar 0,45 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Cirebon sebesar 1,17 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Waingapu sebesar 1,16 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Luwuk sebesar 0,74 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Sorong sebesar 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Sandiaga Sambut ATF 2023 di Yogyakarta, Jadi Momen Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 bermakna besar, karena akan menjadi event pembuka pertemuan antar menteri serta stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif se-ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menerima estafet dari Kamboja pada ATF untuk periode 2023. Sesuai tradisi, keketuaan Indonesia di forum pariwisata ASEAN akan diakhiri dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ATF, yang tahun ini bertema "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations".

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai lokasi puncak kegiatan ATF 2023, karena memiliki beragam kapasitas dan fasilitas yang memadai, seperti bandara udara internasional, hotel, hingga destinasi pariwisata unggulan dan destinasi super prioritas Borobudur.

Menurut Sandiaga, momentum keketuaan Indonesia ini dapat menghasilkan berbagai inisiatif baru dalam menghadapi tantangan.

"Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua penyelenggara ATF 2023 di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi puncak momentum pemulihan perekonomian nasional dan regional, pembukaan lapangan kerja, dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," lanjutnya.

Kolaborasi pun menjadi salah satu langkah Sandiaga memanfaatkan momen, antara lain bersama Grab Indonesia berupa wrapping brandWonderful Indonesia pada 50 unit armada Grab Car di Yogyakarta.

Wrapping brand, wujud kolaborasi Kemenparekraf dan Grab Indonesia terhadap salah satu dari 50 armada Grab Car di Yogyakarta. (Foto: Kemenparekraf)

Wrapping brandyang menampilkan beragam destinasi wisata super prioritas Indonesia itu juga turut menghiasi bus transportasi publik Trans Jogja, yang melewati lokasi penyelenggaraan ATF.

Tak sampai di sana, Kemenparekraf turut meluncurkan program aktivasi Numpang Pesona Jogja Istimewa, di mana masyarakat bisa membuat dan berbagi konten kreatif di media sosial terkait destinasi wisata dan produk unggulan Yogyakarta. Tak hanya voucher makan, peserta Numpang Pesona Jogja Istimewa juga bisa mendapatkan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

Sandiaga menjelaskan, wujud gerak bersama dan kolaborasi ini merupakan salah satu wujud implementasi program kemitraan co-brandingWonderful Indonesia. Pada saat bersamaan, hal ini juga menegaskan kehadiran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

"Kita harapkan masyarakat dapat menikmati kuliner khas Yogya melalui voucher GrabFood yang dimenangkan, ini bisa juga membantu UMKM kuliner. Selain itu melalui Numpang Pesona Jogja Istimewa juga dapat menciptakan konten-konten kreatif promosi wisata #DiIndonesiaAja khususnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia," kata Sandiaga.

Ahli seni bela diri super

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka