rasa4d
rtp doraslot 522Jutaan kata 428212Orang-orang telah membaca serialisasi
《rasa4d》
Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024******
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran Rp714,44 miliar dari Rp6,9 triliun menjadi Rp7,62 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).
Ia mengatakan penambahan dana itu guna percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
Sakti menuturkan rincian penambahan Rp714,44 miliar itu terdiri dari Rp200 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tambahan dana untuk DJPSDKP ini digelontorkan untuk penambahan biaya operasional kapal pengawasan selama 60 hari, sehingga total hari layar menjadi 100 hari.
Lalu, Rp123,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Penambahan biaya ini guna operasional PIT dan PNBP pascaproduksi selama 60 hari, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di 65 lokasi, dan bakti nelayan di 30 lokasi.
Kemudian, Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). ANggaran ini akan digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya (nila salin, lobster, kepiting, rumput laut, udang, bandeng, pitap, dan DED).
Tambahan dana DJPB itu juga untuk bantuan pemerintah berupa excavator, kincir, pupuk, hingga benih ikan dan rumput laut.
Selanjutnya, sebanyak Rp108,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk (DJPDS). Tambahan dana ini akan digunakan untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portablehingga sarana dan pasca panen di lokasi KALAJU dan kampung perikanan.
Terakhir, Rp32,4 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Tambahan dana ini untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.
[Gambas:Video CNN]
Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Label：cara tarik tunai kredivo di alfamart、slotreceh、google gimana cara dapat uang
Terkait：harga voucher indomaret、link slot gacor 4d、jp333、cara pinjam uang di lazada、erek erek 88 2d、wisma slot、emas88、meteorbet88、erek2 seribu mimpi、formula prediksi togel jitu
bab terbaru：slot gacor hari ini pragmatic（2024-07-07）
Perbarui waktu：2024-07-07
- Bab 1 mastermpo
- Bab 2 slot gacor untuk pemula
- Bab 3 buku erek2 2d
- Bab 4 mengatasi pinjol ilegal
- Bab 5 hari ini gacor
- Bab 6 bonus138 rtp
- Bab 7 slot gacor hari ini pragmatic
- Bab 8 gimana cara menang
- Bab 9 aston777
- Bab 10 limit pertama akulaku
- Bab 11 cara cepat dapat uang halal
- Bab 12 138 sport slot
- Bab 13 terjebak pinjol ilegal
- Bab 14 pinjol tenor lama
- Bab 15 slot lt88
- Bab 16 gampang jp slot login
- Bab 17 bonus new member 100 infini
- Bab 18 bosbandarq
- Bab 19 kakek zeus itu siapa
- Bab 20 slot gacor itb
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah7538bab
999 kali sistem pelatihan
kreditin pinjol
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 lalu.
Adapun tugas satgas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kepres 14/2023 yaitu;
Kedua,menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Ketiga,menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Keempat,meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.
Kelima,memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut.
"Dibentuk juga timtask forcekhusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept(antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).
Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.
Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini.
Lihat Juga : Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg |
Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.
Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.
Posisi itu antara lain; Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu, koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
[Gambas:Video CNN]
Kapitalis Misterius
pinjaman akulaku 3 juta
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan besaran honorarium bagi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2023.
Penetapan tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 542 Tahun 2023 tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2023.
Berikut besaran honornya;
Basuki dalam keputusan itu menyatakan besaran honorarium yang ia tetapkan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
[Gambas:Video CNN]
setengah dongeng
slot demo jago88
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sapidan kambing atau domba hidup naik jelang Hari Raya Iduladha yang jatuh pada 29 Juni 2023.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud mengatakan untuk impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Jadi nilainya sebesar US,99 juta untuk (impor) yang sapi hidup," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).
"April tidak tercatat adanya impor, ini baru Mei ada (impor kambing/domba) ya. Aprilnya tidak ada, tapi Mei kami mencatat ada US9,93 ribu," jelasnya.
Adapun impor kambing/dombang ini hanya berasal dari Australia. Sama seperti impor daging sapi beku juga ada berasal dari Australia.
Selain sapi dan kambing/domba hidup, BPS juga mencatat ada kenaikan impor untuk komoditas buah-buahan segar seperti leci, kiwi dan anggur.
Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.
"Jadi ini Mei ada peningkatan atau kami mencatat impor buah segar seperti ini," jelasnya.
Secara total, impor Indonesia pada Mei 2023 memang meningkat tajam hingga 38,65 persen menjadi US,28 miliar dibandingkan April 2023 sebesar US,35 miliar.
Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semuanya tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.
Komoditas pendorong kenaikan impor tertinggi adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84); mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85); kendaraan dan bagiannya (HS 87); besi dan baja (HS 72); plastik dan barang dari plastik (HS 39).
[Gambas:Video CNN]
Tentang mimpi musim panas
bunga cicilan akulaku
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.719 pada Selasa (13/6). Indeks saham melemah 3,3 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,56 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 291 saham terkoreksi, dan 219 saham lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,58 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,33 persen.
Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,18 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,37 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,53 persen.
Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,93 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,31 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,53 persen.
[Gambas:Video CNN]
Kemanusiaan Meningkat
situs slot gacor 4d
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau sekaligus memanen bawang merah di kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.
"Saya gembira dan menyambut baik tanam dan panen raya bawang merah di Kabupaten Solok ini sebagai perwujudan keberhasilan petani," kata Syahrul dalam keterangan resmi, Rabu (14/6), dikutip dari detikfinance.
Syahrul mengatakan panen tersebut memberikan harapan besar bagi ketersediaan dan kecukupan bawang merah Indonesia yang langka terutama di hari-hari besar.
Menurutnya, pengembangan bawang merah yang baik perlu didukung dengan ketersediaan benih dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, dan mutu yang baik.
"Dan upaya perlindungan tanaman melalui gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara ramah lingkungan menjadi peran penting dari awal penanaman untuk meningkatkan produktivitas dan upaya usaha tani yang aman konsumsi dan berkelanjutan," ujarnya.
Kegiatan panen bawang merah yang dilakukan Syahrul tersebut berlangsung di tengah penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Lihat Juga : Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei-Desember |
"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.
"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," katanya.
Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.
"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Penjahat menjadi dewa
slot gacor 4d toto
Holding BUMNpariwisata InJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika dari ajang yang mereka selenggarakan.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan hal itu dilakukan karena ajang WSBK tidak menarik bagi investor sehingga mereka tak mau jadi sponsor.
Akibat masalah itu Sirkuit Mandalika harus menanggung kerugian sampai dengan Rp100 miliar.
Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bilaeventtersebut dipertahankan.
"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secarasponsorship," jelasnya.
Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.
Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.
"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gapini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.
Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang Sirkuit Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang Sirkuit Mandalika.
"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
《rasa4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，putarslot88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rasa4d》bab terbaru。