itcbet

kelaparanku yang hebat

Erick: Yang Tak Setuju Hilirisasi Perlu Dipertanyakan Nasionalismenya******

Menteri BUMN Erick Thohirmengingatkan pihak yang memprotes kebijakan hilirisasi mineral perlu dipertanyakan nasionalismenya.

Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12).

Menurut Erick meskipun ada pihak yang tak paham urgensi kebijakan hilirisasi, langkah Jokowi itu merupakan hal paling tepat. Erick menyebut Indonesia ini negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah.

Ia pun mengatakan tidak mungkin Indonesia terus jual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja maupun transfer teknologi.

"Kalau ada pihak yang memprotes hilirisasi dan ingin kita terus menerus menjual bahan mineral mentah, saya rasa perlu dipertanyakan nasionalismenya," ucap Erick melalui keterangan resmi.

Ia lantas menjelaskan Freeport Indonesia yang sahamnya kini 51 persen dimiliki pemerintah melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID, memiliki komitmen mendukung program hilirisasi lewat transfer teknologi dan pembangunan smelter.

Smelter PTFI di Gresik beroperasi di bawah bendera PT Smelting. Proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian itu dibangun atas kerja sama PTFI dengan Mitsubishi.

Smelter itu akan mengolah tembaga yang dihasilkan PTFI.

Jokowi menyebut smelter PT Smelting di Gresik meningkatkan produksi olahan tembaga hingga 1,3 juta ton per tahun.

Ia berkata kapasitas produksi akan meningkat hingga 3 juta ton per tahun setelah smelter baru rampung pada Mei 2024.

"Dan nilai tambahnya ada semua di Indonesia karena dengan itu nanti akan muncul industri baru seperti yang sudah ada juga dalam proses pembangunan untuk copper foil," ujarnya.

Jokowi mendorong hilirisasi industri terus dilakukan. Menurutnya, langkah ini menjadi pijakan Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Semuanya harus dihilirisasikan agar nilai tambah itu ada di negara kita, kesempatan kerja itu ada di negara kita, baik itu di perkebunan, pertanian , perikanan, semuanya," ucap Jokowi.

"Jangan sampai kita kirim lagi mineral dalam bentuk mentah, bahan-bahan perkebunan pertanian dalam bentuk mentah. Harus minimal setengah jadi atau syukur-syukur bisa barang jadi," imbuh Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

Cuma Satu Hari, Belanja Hemat Tengah Bulan di Transmart Full Day Sale******

Mau belanja kebutuhan tapi gajian masih lama? Enggak perlu ragu kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale.

Soalnya di pesta diskon ini, Transmart kasih banyak promo. Ada diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%

Sementara untuk diskon tambahan 20 persen, bisa didapat pelanggan jika pembayarannya menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, cukupdownloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa belanja hemat tengah bulan cuma di Transmart Full Day Sale besok ya, dan nikmati beragam diskon menariknya!

Tuan Perang Ling Tian

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Sukanto Tanoto Beli Perusahaan Popok Bayi di Hong Kong Rp52,2 T******

Vinda International dari Hong Kong (3331.HK) mengatakan Royal Golden Eagle (RGE) milik miliarder Indonesia, Sukanto Tanoto, telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi perusahaannya dengan nilai hingga HK.13 miliar atau Rp52,2 triliun.

Menurut sumber kepada Reuters, RGE adalah salah satu dari dua penawar akhir yang ingin mengakuisisi 52% saham di Vinda yang kini dimiliki oleh produsen tisu Swedia Essity (ESSITYa.ST).

Lihat Juga : Sri Mulyani Soroti Harga Beras yang Sudah Naik 21 Persen Tahun Ini

RGE mengatakan nilai tersebut hampir 150% lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham Vinda sebesar HK,41 pada 30 Juni, menurut RGE.

Saham Vinda melonjak sebanyak 9,7% menjadi HK,70 sebelum ditutup pada HK,60 pada Jumat setelah pengumuman rencana akuisisi ini.

Kesepakatan tersebut masih harus mendapat persetujuan dari otoritas pengatur, termasuk di China, dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2024, menurut Essity.

Menurut data Dealogic, akuisisi ini menandai akuisisi terbesar ketiga di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tahun ini.

Kesepakatan itu terjadi ketika perusahaan-perusahaan multinasional sedang meninjau kembali kehadiran mereka di China atau kepemilikan mereka di bisnis-bisnis Negeri Tirai Bambu di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi yang meningkat

RGE yang bermarkas di Singapura mengatakan dua pemegang saham terbesar Vinda, Essity dan pendiri Vinda, Li Chao Wang yang memiliki 72,63% saham perusahaan telah bersedia menerima tawaran tersebut.

Essity mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pihaknya telah menerima tawaran tersebut. Perusahaan tersebut menyatakan ingin menjual sahamnya di Vinda untuk mengurangi pangsa penjualan grup divisi tisu konsumen.

RGE mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk merombak operasional Vinda, termasuk pemindahan aset tetap atau perubahan besar dalam manajemen atau karyawan Vinda.

RGE akan mendanai penawaran tersebut dengan kombinasi pendanaan internal dan eksternal.

"Visi Vinda adalah menjadi pilihan pertama di Asia untuk produk dan layanan kebersihan berkualitas tinggi," kata Belinda Tanoto, Managing Director RGE, melalui pernyataan, pada Jumat (15/12).

"RGE berupaya memanfaatkan pertumbuhan konsumen di Asia untuk membangun bisnis yang lebih kuat, lebih efisien, dan berkelanjutan," ucapnya menambahkan.

Didirikan oleh Tanoto pada 1973, RGE telah berkembang menjadi grup global perusahaan manufaktur berbasis sumber daya alam dalam bisnis mulai dari pulp dan kertas hingga energi dengan aset lebih dari miliar dan 70.000 karyawan, menurut situs webnya.

Yang paling arogan dalam sejarah

Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyertaan modal negara (PMN) Rp28,88 triliun kepada PT Hutama Karya untuk mempercepat proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Kucuran duit negara itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 12 Desember 2023 lalu.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp28.884.000.000.000 (Rp28,88 triliun)," tulis Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, dikutip Jumat (15/12).

"Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Hutama Karya (persero) dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan yang bersumber dari APBN 2023," tulis poin pertimbangan dalam beleid tersebut.

Di lain sisi, Tol Trans Sumaetra baru-baru ini mendapat kritik dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia terang-terangan menyindir JTTS saat berkampanye di Lampung.

Menurutnya, lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double track ketimbang jalan tol.

Anies menganalogikan kereta api sebagai kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," kata Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Jokowi Tegaskan Pentingnya Perbaikan Iklim Investasi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di semua negara, termasuk di Indonesia. Untuk itu Jokowi meminta kepada para kepala daerah terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan realisasi investasi.

Jokowi juga meminta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus membantu pencapaian target realisasi investasi yang optimal dengan memberikan kemudahan perizinan di daerah. Sebab, tahun depan BKPM memiliki target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

Hal ini disampikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, tema Rakornas Investasi 2023 ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Bahlil, hal tersebut untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Bahlil berharap Rakornas ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.

"KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan," kata Bahlil.

Sesuai arahan Presiden, Bahlil kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi.

Untuk itu, Bahlil berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.

"Jadi kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Bahlil.

Lebih lanjut dalam laporannya, Bahlil juga menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 5 Desember 2023 dan diikuti kurang lebih sebanyak 1.000 peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, kepala DPMPTSP provinsi.

Selanjutnya kabupaten/kota seluruh Indonesia, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta perwakilan dari kementerian/lembaga.

Adapun Rakornas Investasi 2023 digelar untuk melakukan evaluasi program investasi pada tahun sebelumnya, sekaligus menyusun program investasi untuk tahun yang akan datang.

Acara puncak Rakornas Investasi 2023 juga diisi dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber yakni Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.