geo138 398Jutaan kata 647962Orang-orang telah membaca serialisasi
《kode alam rambut》
Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).
Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.
Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.
Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.
"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.
Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.
Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.
Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.
[Gambas:Video CNN]
JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.
Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.
JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .
Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.
JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.
Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.
Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.
"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.
Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.
Lihat Juga :ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa? |
Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.
"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.
Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama.
[Gambas:Video CNN]
MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.
Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.
Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.
Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.
Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).
Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).
Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.
“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot terlama di indonesia、webapply maucash、slot138
Terkait:bocoran admin jarwo hari ini、slot terbaik di indonesia、slot paling gampang maxwin、kredivo resmi atau tidak、situs situs slot online、rtp cnnslot、permainan online slot、satriabet、tenor 12 bulan kredivo tidak bisa、tafsir mimpi togel hari ini
bab terbaru:cara kredit tokopedia(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《kode alam rambut》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pasar gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kode alam rambut》bab terbaru。