slot resmi gacor hari ini

senjata luar angkasa

Amazon Bakal Ngiklan Lagi di Twitter, Bujet Rp1,5 T per Tahun******

Perusahaan Amazonberencana kembali beriklan di Twitter. Isu ini berkembang berkat cuitan Platformer pada Sabtu (3/12).

Cuitan tersebut berisi rencana biaya pasang iklan perusahaan besutan Jeff Bezos sebesar US$ 100 juta per tahun (sekitar Rp1,5 triliun). Rencana ini berjalan sembari menunggu beberapa perubahan keamanan pada platform iklan Twitter.

Tetapi, Reuters melaporkan, baik Amazon maupun Twitter, tidak menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.

Tak hanya itu, IPG, salah satu perusahaan periklanan terbesar merekomendasikan kliennya untuk tidak mengeluarkan dana di Twitter.

Namun, Musk memohon pada para pengiklan untuk tetap menggunakan platformnya. Ia ingin diberi kesempatan untuk mengembangkan dan menambah fitur agar pengiklan tidak khawatir terhadap dampak moderasi konten Twitter nantinya.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," terang Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Harus diakui, tingkah polah Musk memicu kontroversi sejak menguasai Twitter. ia pasang biaya berlangganan US per bulan (sekitar Rp61 ribu) buat yang ingin punya centang biru.

Belum lama ini, ia menciptakan terobosan dengan meluncurkan centang emas dan abu-abu.

"Centang emas untuk perusahaan, centang abu-abu untuk pemerintah, biru untuk individu (baik selebriti atau bukan) dan semua akun terverifikasi akan diautentikasi secara manual sebelum centang diaktifkan," ujar Musk dalam cuitannya.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Erick Putuskan Hubungan Bina Karya dari BUMN, Jadi Milik Otorita IKN******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan PT Bina Karya(Persero), perusahaan konsultan teknik konstruksi, lepas dari statusnya sebagai BUMNkemudian beralih menjadi milik OtoritaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sudah. Sudah selesai (proses pengalihan). Jadi kan begini, rencana IKN itu salah satunya kan bagaimana mempunyai badan usaha yang bisa mengelola aset-aset secara transparan," tutur Erick di Istana Presiden Jakarta, dilansir Antara, Selasa (6/12).

"Kalau membentuk (perusahaan) baru itu kan di BUMN, masih banyak perusahaan yang memang sudah tidak masuk menjadi 'blue-printnya' BUMN. Nah, salah satunya itu diambil, saya rela. Kan makin bagus, orang mau nutup ratusan (BUMN) kok," lanjut Erick.

Itu berarti, aset Bina Karya pun akan menjadi milik Otorita IKN sepenuhnya. "Pemegang saham bukan di saya, kan asetnya kita sudah lepas semua. Kita hanya memberikan PT-nya dan itu dijadikan tentu cangkang buat kegiatan di IKN," terang Erick.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut memerlukan badan usaha agar hubungan dengan pengusaha dan calon investor menjadi lebih lincah. Sementara Otorita IKN nantinya akan mengatur dari sisi pemerintahannya.

Untuk memuluskan hal itu, tujuan dan fokus Bina Karya nantinya akan dirumuskan ulang. Salah satu upayanya, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara.

Proses merumuskan ulang tujuan dan fokus Bina Karya, lanjut Bambang, akan dimatangkan dalam waktu 2-3 pekan ke depan, sehingga badan usaha tersebut akan sesuai dengan kebutuhan Otorita IKN.

Adapun, untuk mendekati calon investor, penjajakan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu.

Dari jajak pasar itu, diharapkan mampu menjaga kepercayaan dan keyakinan pasar, terutama para calon investor yang sudah memberikan Letter of Interest untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.

"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).

Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.

Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.

"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Fitur JakOne Pay di JAKI Permudah Transaksi Warga Jakarta******

Aplikasi JAKI yang merupakan besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengeluarkan inovasi. Salah satunya, JakOne Pay.

JakOne Pay adalah fitur terintegrasi dari Bank DKI yang dikembangkan guna mempermudah transaksi warga Jakarta di sejumlah merchant sebagai kolaborator Bank DKI.

Penggunaan JakOne Pay memang tak sulit. Pengguna hanya harus memiliki rekening Bank DKI, dan pastikan sudah mengunduh aplikasi JAKI di ponsel.

Adapun salah satu benefit dari penggunaan JakOne Pay adalah bertransaksi. Hal ini merupakan kolaborasi dengan Bank DKI.

Untuk mengintegrasi JakOne Pay milik Bank DKI dengan JAKI, pengguna perlu memastikan diri telah mengaktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile.

Lalu, lakukan verifikasi akun JAKI, dan integrasikan akun dengan menekan tulisan Integrasikan Akun.

Sebelum mengintegrasi JakOne Pay dengan JAKI, pengguna harus terlebih dahulu melakukan aktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile. Kemudian, lakukan verifikasi akun JAKI, dan terakhir, klik tombol Integrasikan Akun.

Pengguna juga tidak boleh lupa akan nomer PIN. PIN ini harus sesuai dengan PINK pada aplikasi JakOne Pay. Setelah memasukkan PIN, pengguna akan menerima kode OTP. Tak butuh waktu lama untuk memasukkan kode OTP, dan JakOne Pay pengguna di JAKI langsung bisa digunakan bertransaksi.

Bertransaksi di JakOne Pay

Agar dapat bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan fitur JakOne Pay di JAKI, pengguna memulai dengan memilih tombol bayar. Lalu, arahkan kamera ke QR Code untuk membayar.

Sebelumnya, pastikan pengguna sudah membuka akses kamera ponsel untuk JAKI.

Kemudian, masukkan nominal pembayaran sesuai nilai transaksi, cek ulang agar tak ada salah pengetikan angka, lalu masukkan PIN aplikasi JakOne Mobile.

Setelah semua langkah diselesaikan, maka akan muncul status transaksi yang mencakup merek merchant, nomor invoice, serta jumlah pembayaran dan deskripsi.

Pemprov DKI mengingatkan, pengguna yang bertransaksi di atas Rp1 juta akan mendapatkan kode OTP sebagai konfirmasi pembayaran. Biaya pengiriman kode OTP akan dikenakan tarif pulsa.

Pengguna juga dapat menekan menu Riwayat guna mengecek berbagai transaksi yang pernah dilakukan memakai JakOne Pay.

Kaisar adalah surga

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

BKPM Sebut Ada 300 Aduan Soal OSS******

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan pihaknya mendapat lebih dari 300 aduan terkait layanan Online Single Submission (OSS) per hari.

OSS merupakan sistem perizinan berbasis risiko, dengan mengandalkan teknologi informasi, yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di tanah air.

"Kami juga mempunyai 300 per hari, orang-orang datang ke kantor kami untuk komplain. Kurang lebih 300 komplain datang ke kami," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit, di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Adapun contoh keluhan tenis seperti tidak bisa memencet tombol. Menurutnya, keluhan seperti itu bisa ditangani lebih cepat.

Lalu, aduan lainnya adalah berupa kebiasaan investor yang ingin dilayani secara konvensional. Indra mengatakan ada saja investor yang merasa kurang nyaman jika pengurus perizinan secara online.

Menurutnya, aduan seperti ini tidak bisa diselesaikan cepat karena berkaitan dengan pandangan atau kebiasaan seseorang.

"Sesuatu mengenai budaya dan itu membutuhkan waktu," ujar Indra.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

"Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita," katanya.

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]