crazyrich88

link game judi slot online 876Jutaan kata 372284Orang-orang telah membaca serialisasi

《crazyrich88》

Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI******

... kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana...

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pemerintah harus berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjerat masalah di berbagai negara, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental.

Kolaborasi dengan aktivis, kata dia, penting dilakukan lantaran pengetahuan tentang permasalahan PMI di negara-negara tempat bekerja cenderung banyak diketahui oleh para aktivis.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

"Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran,” kata Anies dalam debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Anies mengaku melihat pengetahuan aktivis yang besar mengenai PMI usai dia berjumpa dengan para PMI yang bekerja di Malaysia saat datang ke Desa PMI di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Baca juga: Anies bakal bentuk Kementerian Kebudayaan untuk kembangkan kebudayaan

Maka dari itu, ia menilai, memiliki kewenangan di pemerintah tidak berarti memiliki pengetahuan yang besar tentang permasalahan PMI selama ini.

Pemerintah memang melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan hingga para pekerja sampai di negara tujuan. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta yang menyelesaikan masa baktinya itu mengatakan selama para PMI bekerja di negeri orang, banyak sekali lika-liku, di mana pemerintah maupun para pejabat birokrat tidak banyak mengetahui.

Baca juga: Anies sebut kesejahteraan guru kunci kualitas pendidikan anak bangsa

"Dengan kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies: Negara jangan pelit soal pendidikan

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Anies sebut investasi TI harus utamakan swasta dan BUMN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP******

Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran Sehingga apa pun putusan-nya dari DKPP, dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan. "Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi: Para capres terlihat menahan diri di debat terakhir******

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai ketiga calon presiden (capres) terlihat menahan diri dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2025 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

"Debat terakhir kemarin tidak seramai debat-debat sebelumnya. Semua capres terlihat menahan diri supaya tidak mengakibatkan blunder, ya," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Slamet, debat terakhir Pemilu 2024 itu akan menentukan sikap, terutama bagi para pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters.

Oleh karena itu, lanjutnya, para capres dalam debat terakhir tersebut terlihat betul-betul menjaga sikap dan tutur kata saat menyampaikan program-programnya agar bisa dikenali.

"Tentu ada yang dengan berbagai strategi, ada yang memberikan solusi, penjelasan lengkap; tetapi intinya memang para kontestan ini mencoba untuk mengomunikasikan program-program kerja unggulannya kepada para pemilih," kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

Baca juga: Round up hari ke-69, capres-cawapres tampil kompak di debat pamungkas

Dia menambahkan jika pemilih tradisional telah menentukan capres pilihannya, sehingga debat tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pemilih tersebut.

Dengan demikian, kata Slamet, debat terakhir capres tersebut lebih banyak difokuskan kepada para pemilih yang belum memutuskan; sehingga mereka akan mendapatkan informasi yang cukup terkait kandidat yang dianggap paling mumpuni.

Kendati demikian, pakar kebijakan publik itu mengaku dalam debat terakhir tersebut ada beberapa hal yang kurang dikuasai oleh para capres.

"Kalau saya lihat, yang cukup bagus itu kankandidat (nomor urut) 1 dan 3. Kebetulan narasi yang dibangun lengkap, terutama dalam isu-isu pendidikan. Mereka secara lengkap menjelaskan bagaimana pemahaman para kandidat terhadap isu pendidikan," kata wakil dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Namun, dalam hal teknologi informasi, lanjutnya, ketiga capres itu tampak kurang menguasai dan agak gagap soal isu teknologi informasi dapat diadopsi untuk keperluan yang bisa dimengerti oleh rakyat.

Baca juga: Ahli: Para capres tidak bahas upaya preventif dalam isu kesehatan

Dalam hal itu, menurut Slamet, debat tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana materinya betul-betul dipahami oleh masyarakat luas.

"Saya lihat kemarin agak gagap ketika membahas masalah teknologi informasi ini, terutama ketika ditanya mengenai industri gadget(gawai) di Indonesia, memang kita kalah bersaing dengan produk-produk impor," jelasnya.

Kendati demikian, Slamet mengatakan secara umum ketiga capres cukup menahan diri agar tidak melakukan kesalahan atau blunder pada debat terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Panelis debat sebut jawaban Ganjar soal kebudayaan nyaris sempurna

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：slotopulsa、pinjaman bank online tanpa jaminan、bdslot88

Terkait：alfatogel、auto7slot rtp、macam macam situs slot online、joki kredivo、pinjaman tenor panjang bunga rendah、bet77、situs slot terbaru dan terpercaya、pinjol pakai dana、pola gacor bonanza、slot gacor sering maxwin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：lion988（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

slot gacor online 24 jam

ovabet

timbangan 2d togel

togel77

kotaBacaan TerkaitMore+

Pasangan abadi yang lahir di surga

buku mimpi 2d 3d 4d abjad

Polisi tetapkan dua tersangka kasus keracunan gas PT Pindo Deli 2******

Karawang (ANTARA) - Polres Kabupaten Karawang menetapkan dua tersangka dalam peristiwa kebocoran pipa gas PT Pindo Deli 2 yang mengakibatkan ratusan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan pada Sabtu (20/1).

"Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini masing-masing berinisial MD, Kepala Shift Storage Chlorine dan berinisial RP, Kepala Regu Filling Station Chlorine," kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil, saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kedua orang itu kini resmi berstatus tersangka tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kebocoran pipa gas PT Pindo Deli 2.

Menurut dia, penetapan kedua tersangka tersebut berdasarkan atas fakta yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Disnakertrans Karawang serta Puslabfor Mabes Polri.

Sesuai dengan pemeriksaan Disnakertrans Karawang ditemukan fakta bahwa PT Pindo Deli 2 tidak memiliki standar operasional prosedur terkait dengan penanganan kerusakan pada jalur pipa pengisian dan tidak tercantum dalam dokumen pengendalian potensi bahaya.

Selain itu juga belum teridentifikasinya potensi bahaya pada saat proses perbaikan jalur pipa pengisian.

Sedangkan berdasarkan temuan Puslabfor Mabes Polri ditemukan fakta bahwa pada saat kejadian gas detektor pada area caustic soda plant menunjukan alarm adanya peningkatan gas klorin sebesar <10 ppm dengan durasi rata-rata ± 30 menit dan cenderung menurun hingga beberapa jam kemudian.

Di lokasi, tim Puslabfor menemukan adanya pipa yang mengalami kebocoran yang berasal dari Chlorine Storage menuju tangki hypochloryte yang diduga menjadi penyebab utama keluarnya gas klorin ke udara.

Sementara hasil pengecekan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Karawang ditemukan fakta kalau sebelumnya kejadian kebocoran gas klorin di unit caustic soda PT Pindo Deli 2 telah terjadi empat kali.

Di antaranya terjadi pada November 2017 sampai akhirnya perusahaan dikenakan sanksi administratif. Kemudian terjadi lagi pada Mei 2018 yang berakhir dengan sanksi administratif.

Selanjutnya pada Juni 2021 dan September 2022 yang sanksinya administratif.

"Dua tersangka kini telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Karawang," katanya.

Disebutkan, kedua tersangka itu dijerat pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan pasal 99 ayat (2) jo pasal 116 UUD RI Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana paling lama tiga tahun penjara.
Baca juga: Bupati Karawang: Pindo Deli 2 dilarang produksi selama penyelidikan
Baca juga: Pemkab Karawang tunggu Puslabfor tindak Pindo Deli akibatkan keracunan
Baca juga: BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

cuan365

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******

sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

superkoin88

BPBD: Tanggul Sungai Jragung Grobogan jebol akibatkan banjir******

Grobogan (ANTARA) - Tanggul Sungai Jragung di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang meningkat menyusul curah hujan tinggi, kata Kepala BPBD Kabupaten Grobogan Endang Sulistyoningsih. "Tanggul sungai jebol pada Senin (5/2) malam, dan tim BPBD Grobogan langsung ke lokasi kejadian," ujarnya di Grobogan, Selasa. Akibat kejadian tersebut, kata dia, air menggenangi permukiman penduduk dan areal pertanian milik warga.

Baca juga: BBPJN Jateng-DIY benahi drainase kurangi dampak banjir Selain banjir akibat tanggul jebol, beberapa desa juga mengalami banjir akibat air beberapa sungai melimpas, di antaranya melimpasnya air Sungai Tuntang hingga mengakibatkan banjir yang mengakibatkan genangan banjir di sekitarnya.
"Kami juga masih meninjau di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap," ujarnya.

Baca juga: Puluhan rumah di Kabupaten Grobogan rusak akibat diterjang banjir
Curah hujan tinggi di Kabupaten Grobogan tidak hanya mengakibatkan tanggul sungai jebol, tercatat sejumlah desa di belasan kecamatan di Kabupaten Grobogan juga mengalami banjir. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga, lahan pertanian, dan akses jalan terdampak. Jalan Raya Purwodadi-Gubug, tepatnya di barat jembatan juga mengalami banjir akibat limpasan air sungai, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan.

Baca juga: Wagub Jateng minta warga jaga-bersihkan saluran cegah banjir Tim BPBD Grobogan masih melakukan pendataan desa terdampak banjir.

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

harmonbet

Ketum Projo minta sukarelawan cabut laporan polisi terhadap Butet******

Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta sukarelawan pendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut laporan terhadap budayawan Butet Kertaredjasa ke kepolisian.

Budi Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Projo agar mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi Pak Butet itu 'kan kawan sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Butet Kertaredjasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Kasiaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Pelaporan terhadap Butet oleh sejumlah organisasi sukarelawan pendukung Jokowi seperti PROJO DIY, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Pelaporan tersebut didampingi Tim TKD Prabowo-Gibran.

Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi tak terganggu dengan sindiran Butet
Baca juga: Komunitas Advokat nilai pernyataan Butet Kartaredjasa sudutkan Polri

Sistem Kaisar Hongmeng

imbajpslot

4.000 rumah di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang mengungsi

Demak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak Jawa Tengah memperkirakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir menyusul adanya tanggul sungai yang jebol mencapai 4.000 rumah yang tersebar di lima desa.

"Keenam desa tersebut, yakni Desa Sidorejo dan Rejosari Kecamatan Karangawen, Desa Pilangwetan dan Kebonagung Kecamatan Kebonagung, dan Kalianyar Kecamatan Wonosalam," kata Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur P saat ditemui di sela-sela meninjau lokasi banjir di Desa Pilangwetan, Selasa.

Selain tempat permukiman dan areal pertanian yang luasannya mencapai 275 hektare, banjir juga berdampak pada enam bangunan sekolah, satu masjid, dan kantor kelurahan.

Sementara jumlah warga yang terdampak, katanya, tentunya juga ribuan jiwa.

Bahkan, akibat banjir yang terjadi sejak Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat sejumlah warga yang terpaksa mengungsi.

Mereka di antaranya di Desa Sidorejo ada yang mengungsi di masjid setempat sebanyak 62 jiwa, sedangkan di kantor UPTD sebanyak 54 jiwa.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, di antaranya ada yang disebabkan adanya tanggul jebol serta air sungai yang melimpas, menyusul air kiriman dari kawasan atas.

"Jika hujan yang terjadi di Kabupaten Demak saja, tentunya tidak sampai mengakibatkan banjir," katanya.

Adapun tanggul sungai yang jebol akibat hujan deras di wilayah hulu sehingga debet air meningkat, yakni tanggul kanan dan kiri di Dukuh Mangun, Desa Rejosari, Kecamatan
Karangawen.

Kemudian tanggul kanan Sungai Cabean di Dukuh Ngemplik, Desa Sidorejo, serta tanggul Sungai Tuntang di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing camat, agar berkoordinasi dengan masing-masing desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk menyiapkan tempat pengungsian maupun kebutuhan logistik," katanya.

Sejauh ini, katanya, tidak ada permasalahan soal logistik, karena setiap dibutuhkan segera dipenuhi. Termasuk tim relawan, baik dari BPBD, PMI, Basnas, serta dari berbagai elemen masyarakat juga sudah siap diterjunkan.

"Saat banjir mulai terjadi pada malam hari, mereka juga sudah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat serta meminimalkan potensi risiko yang terjadi," katanya.

Perbaikan tanggul sungai yang jebol, kata dia, tentunya akan segera ditangani oleh pihak terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jratun Seluna.

Dampak tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, mengakibatkan beberapa rumah warga rusak serta menggerus jalan setempat hingga mengalami kerusakan parah.

Kacamata VR tingkat dewa

rtp roma 77

KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa putra mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada Senin (5/2), telah selesai diperiksa sebagai saksi, Kemal Redindo; dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL, termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya penyidik KPK juga memanggil putri Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR RI, Indira Chunda Thita Syahrul, pada Jumat (2/2). Meski demikian, yang bersangkutan tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

"Saksi Indira Chunda Thita Syahrul tidak hadir," kata Ali.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Untuk diketahui, KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka itu ditahan menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai mentan periode 2019-2024. Dengan jabatannya, SYL membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Selain itu, penyidik KPK menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul

《crazyrich88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot dem9Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《crazyrich88》bab terbaru。