situs yang paling gacor hari ini

Era Abadi: Penjaga

Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia******

Hampir semua gubernur di seluruh wilayah Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Meski begitu, besaran UMP sejumlah daerah masih ada yang rendah, yakni hanya Rp2,2 juta.

Menariknya, meski Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, mayoritas UMP terendah justru ada di pulau ini.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Upah tersebut baru berlaku mulai 1 Januari 2024.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

Berikut daftar daerah dengan UMP 2024 terendah di Indonesia:

1. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.036.947. Angka ini naik 4,02 persen dari UMP tahun ini, yakni Rp1.958.169.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menuturkan pihaknya akan segera mengeluarkan pengumuman resmi soal kenaikan UMP tersebut. Termasuk, SK yang sudah disahkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

2. Jawa Barat

UMP 2024 Jawa Barat telah disepakati sebesar Rp2.057.495. Angka ini naik 3,57 persen dari sebelumnya, yakni Rp1.986.670.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan.

"Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.125.897 atau naik 7,27 persen dari yang sebelumnya. Rp1.981.782.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan penentuan nominal UMP 2024 ini mempedomani rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar atau akademisi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

4. Jawa Timur

Menyusul DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2024 di level Rp2.165.244. Angka ini naik 6,13 persen dari UMP 2023, yakni Rp2.040.244.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kenaikan UMP Jatim Tahun 2024 ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2024 NTT ditetapkan sebesar Rp2.186.826. Upah itu naik 2,96 persen
dari yang sebelumnya sebesar Rp2.123.994.

Asisten I Setda Provinsi NTT Erni Usboko menuturkan kenaikan UMP NTT tahun 2024 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/ HK/Kep/HK/2023 tanggal 20 November 2023.

"Pemerintah NTT berharap kenaikan UMP ini bisa dimanfaatkan secara minimal untuk kebutuhan para pekerja. UMP ini berlaku untuk para pekerja yang sudah bekerja di bawah satu tahun," kata Erni Usboko dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Zulhas Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Johar Baru, Relatif Stabil******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali melakukan pemantauan harga bahan pokok, kali ini di Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin (4/12). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa harga telur, ayam, dan beras tetap stabil, sementara harga cabai mengalami kenaikan.

Usai berkeliling dan berbicara dengan pedagang, Ketua Umum PAN ini mengungkapkan rincian harga beberapa komoditas. Harga cabai kini mencapai Rp120 ribu, sementara telur berada di kisaran Rp29 ribu dan ayam seharga Rp35 ribu.

Sementara itu, meskipun harga beras mengalami sedikit peningkatan, menurutnya keseluruhan pasar bahan pokok masih bisa dikatakan dalam kondisi stabil.

Untuk mengatasi harga cabai yang tinggi, dia pun meminta pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan logistik, sehingga harga bisa ditekan.

"Kita terus cari jalan agar cabai ini diatasi, karena akan berpengaruh terhadap inflasi, walau sebetulnya setiap Desember memang begitu. Jadi saya minta pemda ongkos angkutnya disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa turun," papar Zulhas.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta.

Guizhi Tongjian

Mayoritas Harga Pangan Mahal Awal Desember, Cabai Merah Naik 17 Persen******

Mayoritas harga panganmasih mahal pada pekan pertama Desember ini, Senin (4/12). Harga cabai-cabaian terus naik, terutamacabai merahbesar yang melejit paling tinggi.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata nasional cabai merah besar naik 17 persen atau sebesar Rp11.300 menjadi Rp78.150 per kg.

Cabai merah keriting juga masih mahal. Harganya naik 8,14 persen menjadi Rp74.400 per kg.

Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau naik 1 persen menjadi Rp32.700 per kg dan Rp37.850 per kg.

Gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg, lalu yang kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Selanjutnya, harga minyak juga naik tipis di bawah 1 persen. Minyak goreng curah kini dibanderol Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp21.100 per kg.

Sementara itu, harga daging-dagingan cenderung stabil. Daging ayam ras segar dijual Rp34.900 per kg.

Selanjutnya, daging sapi kualitas 1 dihargai Rp138 ribu per kg dan daging sapi kualitas 2 Rp130.050 per kg.

Komoditas perberasan terpantau stagnan. Beras kualitas bawah I Rp13.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.550 per kg.

Sedangkan, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I Rp16 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia******

Hampir semua gubernur di seluruh wilayah Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Meski begitu, besaran UMP sejumlah daerah masih ada yang rendah, yakni hanya Rp2,2 juta.

Menariknya, meski Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, mayoritas UMP terendah justru ada di pulau ini.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Upah tersebut baru berlaku mulai 1 Januari 2024.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

Berikut daftar daerah dengan UMP 2024 terendah di Indonesia:

1. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.036.947. Angka ini naik 4,02 persen dari UMP tahun ini, yakni Rp1.958.169.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menuturkan pihaknya akan segera mengeluarkan pengumuman resmi soal kenaikan UMP tersebut. Termasuk, SK yang sudah disahkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

2. Jawa Barat

UMP 2024 Jawa Barat telah disepakati sebesar Rp2.057.495. Angka ini naik 3,57 persen dari sebelumnya, yakni Rp1.986.670.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan.

"Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.125.897 atau naik 7,27 persen dari yang sebelumnya. Rp1.981.782.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan penentuan nominal UMP 2024 ini mempedomani rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar atau akademisi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

4. Jawa Timur

Menyusul DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2024 di level Rp2.165.244. Angka ini naik 6,13 persen dari UMP 2023, yakni Rp2.040.244.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kenaikan UMP Jatim Tahun 2024 ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2024 NTT ditetapkan sebesar Rp2.186.826. Upah itu naik 2,96 persen
dari yang sebelumnya sebesar Rp2.123.994.

Asisten I Setda Provinsi NTT Erni Usboko menuturkan kenaikan UMP NTT tahun 2024 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/ HK/Kep/HK/2023 tanggal 20 November 2023.

"Pemerintah NTT berharap kenaikan UMP ini bisa dimanfaatkan secara minimal untuk kebutuhan para pekerja. UMP ini berlaku untuk para pekerja yang sudah bekerja di bawah satu tahun," kata Erni Usboko dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Tarif Tol JORR, Akses Priok dan Pondok Aren******

Tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok(ATP) dan Pondok Aren-Ulujami naik mulai Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Mengutip detik.com, berikut ini daftar tarif baru ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP), dan Pondok Aren-Ulujami:

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

[Gambas:Video CNN]

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023.

Aturan ini berisi tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.