slot game online indonesia

Jalan Magister Menuju Kultivasi

PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan banyak salah kaprah soalrumah tahan gempa. Meski berstatus tahan gempa, rumah tersebut tetap bisa rusak.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan dalam Indonesia Property Outlook 2023 bahwa kualitas rumah menjadi salah satu sorotan pemerintah. Hal itu terlihat dari banyak rumah yang terdampak bencana alam gempa bumi.

"Tetapi banyak yang salah kaprah bahwa rumah tahan gempa adalah yang bergeming terhadap gempa, bukan begitu. Rumah tahan gempa mungkin rusak, tetapi penghuni di bawahnya punya waktu untuk meloloskan diri dari reruntuhan," katanya di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 6 unit rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selesai dibangun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, 54 unit terinstal, 50 unit tertutup atap, dan 82 tertangani serta siap proses pembangunannya.

Kini, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mengebut pembangunan tahap dua rumah tahan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 151 unit rumah dengan teknologi Risha akan dibangun di Desa Cipeujeuh dan Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur di atas lahan 1,9 hektare.

"Kami berharap proses pembangunan Risha ini bisa segera selesai dan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera direlokasi," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Lelang Ulang, Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Molor******

Kementerian PUPR bakal melelang ulang proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat. Pengerjaan pembangunan proyek bakal mundur dari jadwal awal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan lelang ulang dilakukan karena gagal melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan kontraktor sebelumnya.

"Kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close. Konstruksinya bakal mundur lagi," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/1).

Hedy menekankan bahwa pembangunan baru akan dilakukan setelah ada investor baru. Karenanya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan lelang dan diharapkan bisa mencapai kesepakatan pembiayaan.

"(Konstruksinya) nanti setelah ada investor baru," jelasnya.

Sebelumnya, menurut BPJT Kementerian PUPR, Tol Getaci terbagi atas empat seksi. Seksi pertama, Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi kedua Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, seksi ketiga Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi keempat Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 km.

Tol Getaci akan dibangun dalam dua tahap yakni pada tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024, dengan menyelesaikan seksi pertama dan kedua. Kemudian, tahap kedua bakal menyelesaikan seksi ketiga dan keempat dengan target penyelesaian pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali

catatan pembunuhan bardik

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Buwas Tuding Mafia Mainin Harga Beras Bulog, Bikin Mahal******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menuding ada mafia yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp8.300 per kg, sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.400.

Namun, penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari mafia dengan harga di atas Rp8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

"Tidak ada (lagi) mafia-mafiaan, ngapain kumpulin pedagang diintimidasi. Jangan dipikir saya tidak tahu, ada rekamannya semua, siapa yang hadir saya tahu, di mana tempatnya saya tahu. Masalah beras untuk masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat, ngancam-ngancam," tegas Buwas di Kantor Bulog, Jumat (20/1).

Maka dari itu, Buwas mengatakan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke Bulog dengan harga beras Rp8.300 per kg. Ia pun menegaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut.

"Orang yang mengintimidasi (pedagang) tidak akan saya kasih sebutir (beras) pun," lanjutnya.

Buwas mengatakan masalah mafia tersebut ia serahkan kepada pihak berwenang. Ia pun yakin masalah tersebut akan terungkap.

Dalam kesempatan itu, Buwas juga kembali menjelaskan alasan Bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Ia mengatakan beras impor digunakan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.

"Impor bukan maunya Bulog karena itu perintah negara. Kenapa keputusan itu dibuat? Karena situasi beras sedang tidak normal," ujar Buwas.

Bulog sebelumnya mengimpor 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua yang digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Seluruh beras impor ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama Februari mendatang, sebelum panen raya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]