pinjol yang tidak pakai verifikasi wajah

slot terpercaya gacor 694Jutaan kata 644865Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol yang tidak pakai verifikasi wajah》

Neraca Dagang Desember 2023 Surplus US,31 M******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

"Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang Desember 2023:

Ekspor

Ekspor Indonesia sepanjang Desember 2023 tercatat US,41 miliar atau naik 1,89 persen dibandingkan November 2023 yang sebesar US miliar. Sedangkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya turun 5,76 persen yang sebesar US,78 miliar.

Ekspor miga tercatat senilai US,48 miliar pada bulan lalu atau naik 15,28 persen dari November 2023. Sedangkan ekspor nonmigas naik 1,06 persen dari US,72 miliar menjadi US,93 miliar.

Kenaikan ekspor Desember didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama golongan barang bahan bakar mineral yang naik 10,07 persen dan bijih logam yang naik 37,37 persen.

Lihat Juga : Sri Mulyani Unggah Foto Diskusi IKN Bareng Basuki Usai Dibujuk Mundur

Menurut sektornya, ekspor industri pengolahan tercatat sebesar US,75 miliar, pertambangan dan lainnya US,83 miliar, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar US0 juta.

Sementara, untuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, nilai ekspornya meningkat pada Desember 2023. Batu bara naik 9,6 persen dari US,74 miliar menjadi US miliar.

Lalu, ekspor besi dan baja naik 0,10 persen dari US,28 miliar menjadi US,28 miliar. Sedangkan, ekspor minyak kelapa sawit turun 28,73 persen dari US,04 miliar menjadi hanya US,45 miliar.

Secara kumulatif (Januari-Desember) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,82 miliar. Realisasi ini turun 11,33 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar US1,90 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Desember 2023 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,45 persen dari sebesar US,59 miliar pada November menjadi US,11 miliar. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas masing-masing 3,33 persen dan 2,26 persen.

Penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 0,97 persen (mtm) dan anjlok 4,43 persen (yoy). Sedangkan, impor barang konsumsi dan modal naik masing-masing 1,90 persen dan 10,51 persen.

Secara kumulatif (Januari-Desember), total nilai impor mencapai US1,89 miliar. Realisasi ini turun 6,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US7,45 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Label：cara membuat website yang menghasilkan uang、maxwin olympus bet 200、indobetslot88

Terkait：slot paling gacor sekarang、trik slot online、link judi slot terbaru、pion168、cara pasang togel luar negeri、detik bet188、slot demo full、cara pinjam kta kilat、penyebab pinjol ditolak、paito xiamen 19

bab terbaru：game slot yang gacor（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03