petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bri pinjam uang

bonus slot 100 627Jutaan kata 466944Orang-orang telah membaca serialisasi

《bri pinjam uang》

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Masyarakat yang mau membeli rumah secara KPR sebaiknya jeli dengan meneliti status tanah sebelum akad agar tak timbul masalah di kemudian hari.
Masyarakat yang mau membeli rumah secara KPR sebaiknya jeli dengan meneliti status tanah sebelum akad agar tak timbul masalah di kemudian hari. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Lihat Juga :
Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlal membantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung dengan Gereja Katedral belum dioperasikan karena perdebatan soal bayar listrik.
Plola Masjid Istiqlal membantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung dengan Gereja Katedral belum dioperasikan karena perdebatan soal bayar listrik. (CNBC Indonesia/Tri Susilo).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Lihat Juga :
Pemerintah Akan Wajibkan PLN Beli Listrik dari PLT Sampah
(mrh/agt)

KCIC Bantah Tudingan Transaksi Whoosh Dikuasai Bank China******

KCIC membantah tudingan transaksi Whoosh dikuasai oleh bank China lantaran perusahaan juga berkolaborasi dengan bank nasional.
KCIC membantah tudingan transaksi Whoosh dikuasai oleh bank China lantaran perusahaan juga berkolaborasi dengan bank nasional. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membantah tudingan transaksi Whooshdikuasai oleh bank China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memang bekerja sama dengan China Development Bank (CDB), selaku kreditur proyek Whoosh.

Namun, ia menjelaskan pihaknya juga berkolaborasi dengan perbankan lain yang beroperasi di Tanah Air.

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri. Sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," jelas Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (25/11).

Di lain sisi, ia mengaku KCIC juga terus berkolaborasi dengan bank-bank nasional seperti Mandiri hingga BRI.

Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan layanan pemesanan tiket kereta cepat, seperti di aplikasi Livin by Mandiri dan BRImo.

Selain itu, KCIC juga menyediakan bilik ATM dari bank tersebut di sejumlah titik stasiun Whoosh.

"Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan perbankan juga terus diperluas. Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," tandasnya.

Sebelumnya, tudingan transaksi di Whoosh dikuasai China muncul dari mulut Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Yuddy Renaldi. Menurutnya, seluruh aliran transaksi masih dikuasai bank asal Negeri Tirai Bambu.

Akan tetapi, ia menyebut BJB tengah berkomunikasi dengan PT KCIC agar bisa menjadi bank yang mengelola transaksi secara penuh di Whoosh.

"Tapi uang pooling-nya itu di bank China, dan direktur keuangannya juga orang China, jadi kami sudah ketemu," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)




bab terbaru:zoom555

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
gbowin slot
cara menggunakan kredivo di tokopedia
nama situs slot resmi
rajacuan69
slotbaru
paylater kredivo
cara pinjaman uang di lazada
slot 89
slot 00
Daftar isi semua bab
Bab 1 ubo4d
Bab 2 gacor abis slot
Bab 3 qqkartel
Bab 4 game gacor malam ini
Bab 5 kredit smartphone
Bab 6 mimpishio
Bab 7 macaubet 77
Bab 8 depo slot 138
Bab 9 daftar maxwin slot
Bab 10 daftar judi slot terpercaya
Bab 11 angka jitu toto
Bab 12 terjebak pinjol
Bab 13 link judi slot online
Bab 14 wargaqq
Bab 15 dapat uang dari youtube shorts
Bab 16 tafsir mimpi 70
Bab 17 cara kredit hp lewat lazada
Bab 18 betslot777
Bab 19 jempolqq
Bab 20 trik pola pg soft
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3766bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

jewel4d
Masyarakat yang mau membeli rumah secara KPR sebaiknya jeli dengan meneliti status tanah sebelum akad agar tak timbul masalah di kemudian hari.
Masyarakat yang mau membeli rumah secara KPR sebaiknya jeli dengan meneliti status tanah sebelum akad agar tak timbul masalah di kemudian hari. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Lihat Juga :
Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

pinjol ada modal
GPBSI heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, UU HKPD yang ada saat ini sudah baik.
GPBSI heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, UU HKPD yang ada saat ini sudah baik. (Foto: M. Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga :
Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Dewa Perang bertanda Naga

rupiah89
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko konstruksi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko konstruksi. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Setan mengganggu langit

demo slot fafafa
Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023. Berikut profil Budi Krisnamurthi.
Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023. (Rachman Haryanto/Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023.

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Bayu mengatakan, ia langsung menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru guna membahas strategi ke depan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ketidakpastian global.

"Sekaligus melanjutkan kepemimpinan Budi Waseso, yang menurut saya sudah baik dalam mengawal berjalannya transformasi Bulog sampai saat ini," ungkap Bayu dalam keterangan tertulis.

Bayu Krisnamurthi sendiri sebenarnya bukan nama baru di sektor pangan. Ia sebelumnya merupakan dosen di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Mengutip laman IPB, Bayu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 18 Oktober 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sepak terjang karier Bayu juga beragam. Selain menjadi dosen di IPB, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB pada tahun 2000 hingga 2005.

Selepas dari sana, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB selama 2005-2006.

Institusi pemerintahan juga bukan hal yang aneh bagi Bayu. Ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada 2005-2008.

Selain itu, ia juga pernah duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia sempat duduk sebagai Wakil Menteri Pertanian pada 2009-2011. Saat perombakan kabinet pada 2011, ia kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Gita Wirjawan.

Tak cuma itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015-2017.

Sementara pada 2021 lalu, Bayujuga diangkat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero).

(fby/asr)

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

mpo8080
Pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel.
Pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemegang waralaba Pizza Hutdi Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikotproduk yang terafiliasi dengan Israel.

Dampak bertambah juga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang ditetapkan pada 8 November silam.

Direktur Utama Sarimelati Kencana Hadian Iswara menilai Fatwa MUI sebenarnya normatif. Ia menyebut ada oknum yang tak bertanggungjawab yang menggabungkan daftar mengenai perusahaan terafiliasi dengan Israel dengan fatwa tersebut.

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini ke depannya dengan beberapa klarifikasi yang dilontarkan para tokoh agama hingga wakil ketua MUI.

Sementara Direktur lain dari Sarimelati Kencana Boy Ardhitya Lukito tak menampik bahwa seruan boikot yang beredar berimbas kepada kinerja perseroan. Ia juga menyoroti lambatnya kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual.

"Bukan cuma Pizza Hut tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industrifood and beveragejuga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goodsyang juga menjadi terimbas," kata Boy.

Seruan boikot produk terafiliasi Israel telah terjadi usai memanasnya gempuran Israel di Gaza sejak awal Oktober 2023. Setelah itu, banyak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyerukan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel.

Sebelum Pizza Hut menjadi sasaran boikot, emiten bersandi PZZA itu mencatat rugi bersih tahun berjalan hingga kuartal III 2023 sebesar Rp38,95 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir September 2023, kerugian tersebut membengkak 9,74 persen dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp35,49 miliar.

Padahal, penjualan bersih perseroan naik 4,36 persen secara tahunan (year on year) menjadi sebesar Rp2,75 triliun. Penjualan tersebut terdiri dari penjualan makanan yang tumbuh 3,52 persen secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun, sementara minuman naik 16,74 persen menjadi Rp197,75 miliar.

Namun, beban pokok penjualan hingga September 2023 mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat 2,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga, rugi perseroan sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48,26 miliar pada Januari-September 2023.

Perolehan tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp40,14 miliar.

Adapun total aset perseroan hingga kuartal III tahun 2023 mencapai Rp2,32 triliun dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp2,50 triliun.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Master Pedang Samsara

pjslot168
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) 2024 untuk 8 daerah mulai dari Tangerang hingga Cilegon.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) 2024 untuk 8 daerah mulai dari Tangerang hingga Cilegon. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) 2024 untuk 8 daerah mulai dari Tangerang hingga Cilegon.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 2024 yang diteken Al Muktabar pada Kamis (30/11).

"Upah minimum kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan sesuai dengan formula perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan," demikian kutipan pertimbangan Al Muktabar dalam salinan Kepgub 561/2023.

Sementara, kenaikan UMK terendah dialami oleh Kabupaten Pandeglang yang hanya menanjak 1,03 persen menjadi Rp3.010.929,87.

Secara nominal, UMK tertinggi berlaku di Kota Cilegon sebesar Rp4.815.102,8. Adapun UMK Kabupaten Lebak terendah yakni Rp2.978.764,69.

Berikut daftar kenaikan UMK 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten:

1. UMK Kabupaten Pandeglang

Dari Rp2.980.351,46 menjadi Rp3.010.929,87 (naik 1,03 persen)

2. UMK Kabupaten Lebak

Dari Rp2.944.665,46 menjadi Rp2.978.764,69 (naik 1,16 persen)

3. UMK Kabupaten Serang

Dari Rp4.492.961,28 menjadi Rp4.560.894,85 (naik 1,51 persen)

4. UMK Kabupaten Tangerang

Dari Rp4.527.688,52 menjadi Rp4.601.988 (naik 1,64 persen)

Lihat Juga :
Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

5. UMK Kota Tangerang

Dari Rp4.584.519,08 menjadi Rp4.760.289,54 (naik 3,83 persen)

6. UMK Kota Tangerang Selatan

Dari Rp4.551.451,70 menjadi Rp4.670.791 (naik 2,62 persen)

7. UMK Kota Cilegon

Dari Rp4.657.222,94 menjadi Rp4.185.102,80 (naik 3,39 persen)

8. UMK Kota Serang

Dari Rp4.090.799,01 menjadi Rp4.148.602 (naik 1,41 persen)

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)