pinjol cepat cair ilegal 2022

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Kaesang Berharap Jokowi Ikut Kampanye PSI******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berharap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang juga ayahnya bisa ikut kampanye PSI pada suatu waktu.

“Insyaallah, kalau diberi kesempatan, kalau ada waktu, kami akan sangat terbuka,” kata Kaesang seusai kampanye akbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/1/2024) menanggapi pertanyaan awak media terkait dengan kemungkinan Presiden Jokowi turut kampanye bersama PSI.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kaesang juga bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungannya terhadap PSI. Dukungan Presiden tersebut disampaikan sendiri oleh Kaesang setelah bertemu dengan ayahnya di Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024).

Pada Sabtu (27/1/2024) sore, Presiden Jokowi juga menyempatkan bermain sepak bola dengan Kaesang Pangarep di lapangan sepak bola Gamplong, Desa Gamplong, Kabupaten Sleman, DIY.

Kaesang juga menanggapi pernyataan presiden yang mengatakan bolak-balik diajak mengampanyekan PSI. Namun, Kaesang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sibuk dengan kegiatan kepresidenan.

“Balik lagi ya, masalah waktu aja, ‘kan beliau waktunya sibuk ya. Siapa tahu nanti mau cuti untuk kampanye, siapa tahu,” kata Kaesang sebagaimana dilansir Antara.

Namun, Kaesang menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian dari presiden terkait dengan kesediaannya untuk ikut kampanye bersama.

“Lah itu, belum tahu,” katanya singkat.

Pada kampanye akbar di Pontianak, Kaesang turut didampingi oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dan anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka.

Kaesang akan menjalani rangkaian kampanye akbar di sejumlah kota mulai Selasa (30/1/2024) hingga Kamis (1/2/2024), yaitu di Pontianak, Manado, Kupang, Malang, dan Kertajati.

Kekuatan istri

Mahfud Md Mundur dari Menkopolhukam, Ganjar: Semoga yang Lain Mengikuti******

PONTIANAK —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendukung langkah calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, yang mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (31/1/2024). Ganjar pun berharap calon lain yang terlibat kontestasi Pilpres 2024 namun masih menjabat sebagai menteri maupun pejabat negara, mengikuti langkah Mahfud Md.

Ganjar menilai langkah Mahfud Md untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud sikap pemimpin yang berintegritas. “Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat,” ujar Ganjar saat berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Ganjar juga berharap keputusan Mahfud Md mundur dari jabatan diikuti capres-cawapres lainnya. Mereka yang masih menjabat sebagai menteri atau pejabat negara, sebaiknya mundur dari jabatannya untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024.

“Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti,” ucap Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com. 

Disinggung apakah yang dimaksud Ganjar adalah Prabowo dan Gibran juga harus mundur, Ganjar membenarkan.

“Iya, termasuk. Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud,” tegas Ganjar.

Ditanya kenapa Mahfud Md baru mengundurkan saat ini, Ganjar menegaskan bahwa sebenarnya rencana tersebut sudah lama dibicarakan. Namun, Mahfud menunggu waktu yang tepat.

“Tapi meski baru mundur sekarang, apakah yang lain ada yang mundur lebih dulu? Kan tidak. Maka Pak Mahfud lah yang selalu pertama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud Md telah menyampaikan rencana pengunduran dirinya dari jabatan Menkopolhukam. Hal itu ia sampaikan saat menggelar kampanye di Lampung, Rabu (3/1/2024).

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” ujar Mahfud Md.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan disampaikan begitu mendapat jadwal bertemu Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya akan diserahkan Kamis (1/2/2024).

Kembali ke masa kecil

Beri Pemahaman Sejak Dini, KPU Solo Sosialisasi Pemilu di SDN Bromantakan******

SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait  Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sosialisasi tersebut diberikan di kelas secara klasikal. Meski belum memiliki hak memilih, menurutnya para siswa SD tersebut perlu diberikan pendidikan politik sejak dini. 

“Anak-anak ternyata antusiasnya bagus sekali, mungkin karena mengetahui dari lingkungannya atau dari media sosial, ternyata anak-anak itu sebagian sudah tahu ya tentang Pemilu itu seperti apa,” kata dia ketika ditemui, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sosialisasi di level sekolah dasar penting untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Yuli berharap dengan adanya pembekalan sejak dini, anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Lebih jauh lagi, anak-anak diharapkan bisa menjadi calon pemimpin yang baik.

“Sebaiknya untuk pengetahuan proses demokrasi itu harus sedini mungkin, kita mengharapkan dengan mereka memiliki pengetahuan tentang proses demokrasi yang benar, mereka kedepannya jadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Guru SDN Bromantakan Solo, Suparni mengatakan sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya para siswa perlu memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang bakal  berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia mengatakan terdapat 43 siswa kelas VI yang mengikuti sosialisasi.

“Ini biar mengenal seperti apa itu pemilu, untuk siapa pemilu, bagaimana nanti pemilu, kan anak-anak itu kan besok waktu pada usia dewasa nanti. Nah dari awal kan mereka sudah tahu lewat sosialisasi dari KPU,” kata dia.

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Din Syamsuddin: Pemilu 2024 Jangan Dianggap Peristiwa Biasa!******

SOLO —Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Webinar Series #38 bertemakan Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Pesan Isra’ Mi’raj 27 Rajab 1445 H)yang diselenggarakan di Masjid Hj. Sudalmiyah Rais, Kampus II UMS, Rabu, (31/1/2024).

Acara tersebut menghadirkan pembicara dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2005 – 2015, Prof., K.H., Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., dengan moderator Bambang Sukoco, S.H., M.H..

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Acara dihadiri dari 1.500 jemaahh yang meliputi Karyawan UMS, Dosen UMS, Tenaga Kependidikan (Tendik) UMS, serta jemaah umum.

Dalam kajiannya, Prof., K.H., Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., atau dikenal dengan Din Syamsuddin menyampaikan materi tentang peribadatan hendaknya membawa kita sedekat-dekatnya kepada sang pencipta.

Dalam ibadah salat tidak sebatas bersujud dalam sajadah, namun dia mengumpamakan bahwa hendaknya manusia bersujud dalam sajadah panjang (sepanjang hidup), terutama setelah salat

“Ibadah tidak selesai di salam saja, namun memberi pesan dan makna yang kita tunaikan pasca ibadah itu sendiri,” papar Din Syamsuddin.

Menjelang digelarnya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terdiri atas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Din Syamsuddin menyampaikan pemimpin yang seyogyanya dipilih adalah pemimpin yang berakhlakul kharimah.

Hal itu sesuai dengan rekam jejak, penampilan, dan perilaku mencerminkan pada Nabi Muhammad SAW.

“Munas Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah Oktober 2003 di Padang, merumuskan ada 7 kriteria pemimpin ideal, yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah, Berwawasan Kenegarawan, Memiliki Kemampuan Hubungan Internasional, Mempunyai Jiwa Perubahan,” lanjut dia.

Din Syamsuddin menegaskan pengangkatan dan pemilihan pemimpin itu wajib hukumnya secara syariat dan rasional sekaligus.

Kepemimpinan itu melanjutkan misi kenabian, terutama untuk pemeliharaan keagamaan, meningkatkan syiar dan peribadatan.

Menjelang Pilpres 2024, ia berharap agar Pemilu tersebut jangan dianggap sebagai peristiwa biasa. “Ini peristiwa penting, jangan memilih untuk tidak memilih, alias golput,” tegasnya.

Karenanya, tidak akan menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warga bernegara jika ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan bisa jadi akan menguntungkan pihak tertentu.

Harta Keluarga Istri Jelek

Beri Pemahaman Sejak Dini, KPU Solo Sosialisasi Pemilu di SDN Bromantakan******

SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait  Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sosialisasi tersebut diberikan di kelas secara klasikal. Meski belum memiliki hak memilih, menurutnya para siswa SD tersebut perlu diberikan pendidikan politik sejak dini. 

“Anak-anak ternyata antusiasnya bagus sekali, mungkin karena mengetahui dari lingkungannya atau dari media sosial, ternyata anak-anak itu sebagian sudah tahu ya tentang Pemilu itu seperti apa,” kata dia ketika ditemui, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sosialisasi di level sekolah dasar penting untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Yuli berharap dengan adanya pembekalan sejak dini, anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Lebih jauh lagi, anak-anak diharapkan bisa menjadi calon pemimpin yang baik.

“Sebaiknya untuk pengetahuan proses demokrasi itu harus sedini mungkin, kita mengharapkan dengan mereka memiliki pengetahuan tentang proses demokrasi yang benar, mereka kedepannya jadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Guru SDN Bromantakan Solo, Suparni mengatakan sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya para siswa perlu memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang bakal  berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia mengatakan terdapat 43 siswa kelas VI yang mengikuti sosialisasi.

“Ini biar mengenal seperti apa itu pemilu, untuk siapa pemilu, bagaimana nanti pemilu, kan anak-anak itu kan besok waktu pada usia dewasa nanti. Nah dari awal kan mereka sudah tahu lewat sosialisasi dari KPU,” kata dia.

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.