bunga kredivo 3 bulan

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Inflasi Inggris Tak Lagi Dua Digit, Pertama Kali Sejak Agustus 2022******

Inflasi Inggris berhasil turun dari 10,1 persen ke 8,7 persen pada April 2023 alias tak lagi di level dua digit. Capaian ini pertama kalinya sejak Agustus 2022, di mana inflasi Negeri Tiga Singa itu selalu di atas 10 persen.

Namun, angka inflasi tersebut masih di atas jajak pendapat ekonom di Reuters yang meramal inflasi Inggris menyentuh 8,2 persen.

"Harga listrik dan gas menyumbang 1,42 poin persentase terhadap penurunan inflasi tahunan di April," tulis laporan Kantor Statistik Nasional (ONS), dikutip dari CNBC, Rabu (24/5).

Meski turun, inflasi Inggris masih tinggi dan Bank of England terus menaikkan suku bunga acuan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi 4,5 persen pada awal bulan ini. Sikap ekonom yang menentang ancaman resesi tampak tak menggoyahkan pilihan Bank of England.

Regulator Energi Pemerintah Inggris Ofgem lantas menyarankan Bank of England tidak terus menerus mengerek suku bunga acuan. Jika diteruskan, krisis biaya hidup disebut bakal semakin parah.

"Penurunan inflasi April cukup besar bagi Komite Kebijakan Moneter untuk mempertahankan suku bunga bulan depan, tetapi jika mereka terus mengambil risiko pengetatan yang berlebihan itu bisa memperburuk krisis biaya hidup dan tekanan pada bisnis," kata Ofgem.

Terlepas dari itu, inflasi Inggris menyentuh 9,9 persen Agustus 2022 lalu. Inflasi yang meroket ini disebabkan tagihan energi imbas perang Rusia dan Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Wakil Perusahaan AS Temui Jokowi Bahas Investasi, Exxon hingga Boeing******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

Kena Serangan Siber, BFI Finance Klaim Data Nasabah Aman******

PTBFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) terkena serangan siber sehingga mengakibatkan gangguan layanan dan operasional. Namun, perusahaan mengklaim tidak ada kebocoran data nasabah.

Corporate Secretary BFI Finance Indonesia Sudjono mengatakan serangan siber terjadi mulai 21 Mei 2023.

"Bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, perseroan telah mengalami serangan siber," katanya dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/5).

Merespons kondisi tersebut, perseroan menyatakan telah melakukan berbagai penanganan sesuai protokol penanganan dan dilanjutkan dengan upaya pemulihan layanan kepada konsumen dan kegiatan operasional perseroan secara bertahap.

Sebelumya, Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga mengalami gangguan layanan di ATM maaupun mobile banking (m-banking). Direktur Utama BSI Hery Gunardi pun meminta maaf atas kejadian itu dan terus melakukan proses normalisasi.

Hery mengatakan BSI telah berhasil melakukan normalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa (9/5). Pada hari tersebut, nasabah telah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara bertahap, layanan BSI Mobile juga disebut sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur dasar.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Bos KAI Ungkap Alasan Tarif Kereta Cepat Belum Diumumkan******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengungkapkan alasan mengapa tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diumumkan hingga kini.

"Ini masalah cost overrun(pembengkakan biaya) saja masih belum (selesai), tarifnya tunggu dulu," katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).

Didiek menegaskan urusan keuangan proyek kereta cepat kudu selesai terlebih dahulu sebelumnya mengumumkan tarif.

Pembengkakan biaya proyek KCJB sejatinya sudah ketok palu di angka US,2 miliar alias setara Rp17,9 triliun (asumsi kurs Rp14.953 per dolar AS). Namun, ada permasalahan soal pembayaran dari China dan utang sisa cost overruntersebut ke China Development Bank (CDB).

Didiek merinci 25 persen pembengkakan biaya Rp17,9 triliun itu dipenuhi oleh ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebesar 60 persen dari kewajiban 25 persen ekuitas tersebut menjadi tanggungan konsorsium Indonesia yang sudah dibayar via penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke PT KAI. Sedangkan 40 persen sisanya adalah tanggung jawab ekuitas China yang berjanji membayarnya bulan ini.

Sisanya sebesar 75 persen pembengkakan biaya bakal dibayar via utang ke CDB. Namun, Indonesia dan China belum sepakat soal besaran bunga utang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan negosiasi terakhir membuat bunga utang tersebut turun dari 4 persen ke 3,4 persen. Namun, sebenarnya target Indonesia adalah di angka 2 persen.

"Negosiasi itu kan dari ujung ke ujung, mau rampung. Loh targetnya ke situ (bunga utang 2 persen), tapi kan negosiasi gak bisa satu pihak, dua pihak. Tetapi kita punya strategi, nah itu yang akan kita tempuh. Secepat mungkin akan kita upayakan. Ini negosiasi akan terus berjalan," tandas Didiek.

Meski urusancost overrunbelum selesai dan tarif tak kunjung diumumkan, Didiek memastikan KCJB tidak lagi mengalami pengunduran jadwal operasional. Ia memastikan kereta cepat bisa dicicipi masyarakat mulai 18 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]