koin33

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Transjakarta Respons Isu Tarif Naik Sesuai Status Ekonomi Penumpang******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menepis isu tarif Transjakartaakan mengalami perubahan sesuai status ekonomi dan domisili penumpang.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo menegaskan tarif bus Transjakarta saat ini masih sama dan belum mengalami perubahan.

"Tarif Transjakarta masih Rp3.500. Belum berubah," kata Wibowo kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/9).

Ia menyampaikan perubahan tarif bus Transjakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, kata dia, sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT)tengah dikaji secara mendalam oleh Transjakarta.

"Pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan. Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program," jelasnya.

Rencana perubahan tarif bus Transjakarta ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun X @TMIHARIINI menyebut tarif bus Transjakarta untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda.

"Tarif bus Transjakarta akan mengalami perubahan. Transjakarta berencana memberlakukan sistem Account-Based Ticketing (ABT) yang mana tarifnya ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. Tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda," tulisnya, Jumat (22/9).

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

BP Batam Kekeh Garap Rempang Eco City: Kami Jalankan Mandat Pemerintah******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bakal tetap menggarapRempang Eco City di tengah marak gelombang protes.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepadaCNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Bentrok di Rempang dipicu sejumlah warga lokal yang masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi tidak kondusif.

Meski bentrok terus bergulir, BP Batam menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana. Tuty, sapaan akrabnya, menyebut masyarakat terdampak bakal segera direlokasi.

"Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan," tutup Tuty.

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi selaku perwakilan koalisi sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Koalisi sipil turut mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencopot kapolda Riau, kapolres Barelang, hingga komando pangkalan TNI AL Batam yang dinilai bertanggung jawab atas bentrokan ini.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Zulkifli mengatakan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," kata Zulkifli

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

Zulkifli sebelumnya mengatakan dalam revisi Permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurutnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Para pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.

Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu penjual di sana. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.

Ia mengaku sebelum TikTok Shop merajalela, bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, kini dirinya pernah hanya mendapat satu pembeli dalam sehari.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Krisis Sektor Properti Bikin Apartemen Kosong Berserakan di China******

Jutaan rumah dan apartemen kosong di Chinameskipun jumlah penduduk negara tersebut mencapai 1,4 miliar jiwa imbas krisis properti. 

Dilansir dari Reuters, sektor properti China yang pernah menjadi pilar perekonomian, telah merosot sejak 2021 ketika real estat raksasa China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utang buntut adanya pembatasan pinjaman baru.

Kemudian pengembang ternama seperti Country Garden Holdings terus tertatih-tatih mendekati gagal bayar. Hal ini membuat sentimen pembeli rumah semakin menurun.

Menurut perhitungan, dengan rata-rata ukuran 90 meter persegi, jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah.

Angka tersebut belum termasuk sejumlah proyek perumahan yang telah terjual tapi belum selesai karena masalah keuangan. Lalu, ada juga sebagian rumah yang dibeli spekulan pada kenaikan pasar terakhir pada 2016 yang masih kosong.

"Berapa banyak rumah kosong yang ada saat ini? Masing-masing ahli memberikan angka yang berbeda-beda, dan yang paling ekstrem yakin bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk tiga miliar orang," kata mantan pejabat statistik China He Keng di sebuah forum.

"Perkiraan itu mungkin agak berlebihan, tetapi 1,4 miliar orang mungkin tidak mau mengisi properti yang ada saat ini," lanjutnya.

Kritiknya itu berbanding terbalik dengan narasi pemerintah China yang mengatakan perekonomian China memiliki ketahanan baik.

"Segala macam komentar yang meramalkan keruntuhan perekonomian China terus muncul, namun yang runtuh adalah retorika tersebut, bukan perekonomian China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada konferensi pers baru-baru ini.

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Kemendag: Bukan Dilarang, Tiktok Shop Bakal Diatur Ketat******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan atau Zulhas bukan akan melarang Tiktok Shop beroperasi di Indonesia. Wacana itu sebelumnya muncul karena Tiktok Shop diduga membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merugi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan Tiktok Shop sebagai social e-commerceakan diatur dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bukan dilarang. Kalau di Permendag 50 yang revisi akan ada pengaturan yang jelas mengenai e-commerce, jadi social commerce akan ada pemisahan yang lebih jelas," kata Isy di kantor Kemendag, Jumat (22/9).

Ketiga,positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat,larangan marketplace bertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Isy menambahkan Permendag 50 tahun 20230 akan ditandatangani oleh Zulhas pada pekan depan. Setelah itu proses perundangan akan diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mendag Zulkifli sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Ia mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag 50/2020.

[Gambas:Video CNN]