777 slot demo

Jelajahi surga

Bahlil Sebut Perusahaan AS Bakal Investasi Pabrik Panel Surya Rp7,5 T******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadaliamemastikan masuknya investasi perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) senilai US0 juta atau sekitar Rp7,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) untuk membangun industri pembuatan paneldan modul surya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pra-Kerja Sama antara perusahaan asal AS SEG Solar Inc bersama ATW Group (mitra Indonesia) dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dilakukan oleh Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan, CEO SEG Solar Inc Jim Wood, Founder ATW Group Antonius Weno, dan Direktur ATW Group Victor Samuel di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington, DC, AS, Jumat (23/6).

"Penandatanganan kerja sama ini adalah sebuah bentuk upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi dan juga proses awal dalam rangka mendorong keterbukaan antara kita dengan Pemerintah Amerika Serikat," kata Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari Antara.

Ditambah lagi dengan insentif dari Pemerintah AS kepada perusahaan yang melakukan investasi di negara rekan (friendshoring).

Perjanjian ini juga dinilai akan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS.

"Kerja sama yang akan segera direalisasikan insyaallah tahun depan ini tidak hanya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi namun juga mendukung transisi energi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan," kata Rosan.

SEG Solar melalui perusahaanjoint venture-nya dengan ATW Group dari Indonesia akan membangun fasilitas manufaktur panel surya dan modul surya berkapasitas hingga 5 Giga Watt (GW). Investasi itu diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 2.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan data BKPM AS menempati peringkat ke-6 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi US,4 miliar selama periode 2018 hingga kuartal pertama 2023.

Mayoritas investasi ditempatkan pada sektor pertambangan; jasa lainnya; listrik, gas dan air; industri kimia dan farmasi; serta industri makanan. Dari total realisasi investasi tersebut, terdapat 5.683 proyek yang menyerap tenaga kerja sebesar 82.299 orang.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Erick soal Impor KRL Baru: Tinggal Modalnya Seperti Apa******

Menteri BUMNErick Thohir akhirnya menyetujui keputusan mengimporKRL baru. Tinggal bagaimana mencari modal untuk pengadaan armadanya.

Ia menjelaskan dari hasil rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memutuskan RI tidak jadi mengimpor KLR bekas dari Jepang.

"Ya alhamdulillah kan kalau baru lebih bagus secara teori. Sekarang tinggal permodalan seperti apa. Hasil rapat ini tentu akan disampaikan ke Kemenkeu, supaya bisa ada solusi," katanya di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6).

Meskipun harga membeli baru bakal lebih mahal ketimbang KRL bekas, Erick menyebut hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Kita enggak boleh menabrak UU. Aturan di beberapa kementerian yang tidak bolehkan (impor barang bekas). Jadi, jangan sampai kita lakukan hal ini, di kemudian hari jadi masalah," ujarnya.

Ia juga belum mau bicara apakah opsi beli kereta baru ini akan berdampak pada kenaikan tarif KRL.

"Saya belum bisa bicara itu karena ini kan belum duduk bersama lagi mengenai tarif dan lain-lain," ucapnya.

Luhut memang sudah memutuskan pemerintah bakal mengimpor tiga trainset KRL demi mengganti unit yang dipensiunkan. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar penumpang KRL bisa tetap terlayani dengan baik.

"Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Luhut Akan Cari Perusahaan yang Ekspor Ore Nikel Ilegal ke China******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal dugaan ekspor 5 juta ton ore nikelilegal ke Chinasejak 2021 lalu.

Indikasi ekspor ore nikel ilegal ini diketahui berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut mengaku belum mengetahui secara lengkap temuan tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah akan ikut mencari pelakunya.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menyebut setidaknya ada 5 juta ton ore nikel yang diterima di China dari Indonesia sepanjang 2021-2022.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian.

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

"Artinya masih ada kebocoran disini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor. KPK punya kajian juga, di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," ucap Dian.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Adrianto Djokosoetono Jadi Dirut Baru Blue Bird******

PT Blue Bird Tbk (BIRD) baru saja melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (27/6), hasil RUPST memutuskan untuk mengangkat Adrianto Djokosoetono sebagai Direktur Utama emiten taksi tersebut.

Adrianto menjadi direktur utama menggantikan Sigit Priawan Djokosoetono yang diberhentikan secara terhormat.

Adrianto merupakan suami dari artis Titi Radjo Padmaja yang sebelumnya dikenal dengan Titi Radjo Bintang setelah menikah pada 2016 silam.

Dengan perubahan tersebut, maka daftar Direksi dan Komisaris Blue Bird terbaru menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Adrianto Djokosoetono
Wakil Direktur Utama: Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur: Irawaty Salim

Komisaris

Komisaris Utama: Bayu Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama: Sri Adriyani Lestari
Komisaris: Kresna Priawan Djokosoetono
Komisaris: Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen: Budi Setiyadi
Komisaris Independen: Setyo Wasi

[Gambas:Video CNN]