pusat313

Pemain untuk Semua

Transmart Full Day Sale Besok Ada Lagi, Jangan Sampai Kelewatan Ya!******

Transmart Full Day Sale ada lagi dengan diskon yang gak kalah heboh. Pesta diskon seharian ini kembali digelar pada Minggu (5/11) dengan diskon belanja 50 persen plus tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai jam operasional toko buka sampai toko tutup di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Saatnya siapkan daftar belanjaan buat belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale besok. Jangan sampai kelewatan momennya ya, soalnya promo menarik ini cuma berlaku satu hari aja, loh!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promonya!

Evolusi super kelahiran kembali

Mentan Minta Tambahan Rp5,83 T untuk Genjot Produksi Padi******

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaransebesar Rp5,83 triliun kepada Kementerian Keuangan(Kemenkeu) untuk tahun ini.

"Kementerian Pertanian juga sedang mengusulkan anggaran belanja tambahan atau ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,83 triliun," ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Ia menuturkan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk percepatan tanam serta peningkatan produksi padi dan jagung.

Meski demikian, Amran mengatakan dari hasil konsultasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, usulan ABT tersebut kemungkinan hanya bisa terpenuhi sebagian tahun ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut, di awal 2024 Amran menyarankan untuk melakukan prioritas pemanfaatan anggaran reguler Kementan tahun anggaran 2024.

"Dan selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT tahun anggaran 2024 untuk itu mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV," imbuh Amran.

Pagu indikatif Kementan tahun anggaran 2023 sendiri adalah sebesar Rp14,82 triliun. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari pagu 2022, yakni Rp14,51 triliun

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 21 Ribu Sehari******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang Whooshtembus 21.312 orang pada Minggu (11/11) dan menjadi rekor tertinggi sejak kereta cepat ini beroperasi.

Jumlah itu dicapai melalui pengoperasian 36 jadwal perjalanan, dengan rincian 28 perjalanan reguler dan delapan perjalanan tambahan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan capaian tersebut menjadi kinerja angkutan tertinggi selama Kereta Cepat Whoosh beroperasi.

Ia merinci dari 21.312 penumpang, 497 penumpang atau 2,3 persen merupakan penumpang first class, lalu 886 penumpang atau 4,2 persen penumpang business class.

Kemudian, 19.929 penumpang atau 93,5 persen penumpang premium economy class.

Sebelumnya, angka penumpang tertinggi terjadi pada Sabtu (11/11) sebanyak 20 ribu penumpang dan Sabtu (4/11) pekan lalu, yakni 18 ribu penumpang.

KCIC mencatat dibandingkan pekan lalu, pada minggu ini terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 18 persen atau sebanyak 3.259 penumpang.

Dari sisi jumlah perjalanan pun meningkat sebesar 12 persen, dari 32 perjalanan pada Sabtu (4/11) menjadi 36 perjalanan pada Sabtu (11/11) dan Minggu (12/11).

Eva menyebutkan rata-rata okupansi atau keterisian masing-masing perjalanan mencapai 98,5 persen. Bahkan, di jadwal tertentu okupansi mencapai 100 persen atau terjual habis. Melihat tingginya permintaan penumpang tersebut, KCIC secara berkala juga melakukan evaluasi khususnya terkait jadwal dan jumlah perjalanan kereta.

"Kami turut senang karena antusias penumpang terhadap Kereta Cepat Whoosh sangat tinggi. Kami berharap, ke depannya penumpang akan tetap terus tinggi dan semakin banyak yang terbantu dengan kehadiran Kereta Cepat Whoosh," kata Eva.

Kereta Cepat Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam. Kereta Cepat Whoosh memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan melayani empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Saat gelombang setan meningkat

Bulog Sebut Eropa Mulai Beralih ke Beras Gegara Gandum Makin Mahal******

PerumBulog mengungkapkan negara-negara Eropa mulai beralih mengonsumsi beraslantaran harga gandum melonjak.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan kenaikan harga gandum disebabkan perang Rusia-Ukraina.

"Perang Ukraina-Rusia berpengaruh kepada gandum di mana saat ini negara-negara Eropa yang biasanya makan gandumnya banyak, juga agak beralih ke beras," kata Febby di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Makin banyak negara yang mengonsumsi, sambungnya, membuat stok beras global semakin tertekan. Ditambah lagi, India mulai melarang ekspor beras sejak Juli lalu.

"India sangat berperan penting karena memang lebih dari 40 persen pasar ekspor beras dunia dari India," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kelangkaan gandum di berbagai belahan dunia.

Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu terdapat 77 juta ton gandum tak bisa diekspor dari Ukraina karena alasan keamanan.

Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin terdapat 130 juta ton gandum juga tak bisa diekspor dari Rusia.

"Artinya total dari dua negara yang enggak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika di Asia maupun Eropa sendiri kekurangan pangan nyata," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan kelangkaan pangan global saat ini terjadi lantaran terdapat 22 negara kini tak lagi mengekspor pangan, termasuk beras. Beberapa negara itu, lanjutnya, seperti Uganda, Rusia, India, Bangladesh Pakistan dan Myanmar terakhir.

Bila kondisi ini berlanjut, kata dia, kemungkinan semua harga bahan pokok akan alami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.