matahitam

pinjaman 30 juta langsung cair 868Jutaan kata 286773Orang-orang telah membaca serialisasi

《matahitam》

Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin******

Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Persahabatan Anindhita mengatakan bahwa vaksinasi HPV perlu diberikan kepada anak perempuan sedini mungkin, guna mencegah kanker serviks.

"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.

Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja 

Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.

Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.

"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.

Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.

Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.

"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.

Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini

Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul

Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.

Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.

"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot paling gacor maxwin、5000 slot hoki、cari situs slot gacor

Terkait：22 togel、bonus new member 200 persen、erek 72、7 dewa link alternatif、daftar agen judi slot、situs slot mudah scatter、maveus88、link slot online gacor、cari angka jitu、situs slot server luar

---

---

bab terbaru：situs slot withdraw 20 ribu（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03