777aja

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Pemerintah Bangun Rusun untuk Eks Gelandangan, Biaya Sewa Rp10 Ribu******

Pemerintah membangun rumahsusun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskindengan sewa Rp10 ribu per bulan. 

Rusun ini berada di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembangunan rusun ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Sosial yang membangun rusun di Bekasi, Jawa Barat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pembangunan ini adalah langkah pemerintah mewujudkan hunian layak bagi MBR. Terutama, bagi mantan pengemis dan gelandangan dan diharapkan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya.

Rusun yang terdiri dari satu tower itu dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan total anggaran pembangunan mencapai Rp34,5 miliar.

"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang," ucap Iwan.

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk kelengkapan mebelnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan mebel yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya," tuturnya.

Iwan menuturkan rusun serupa juga dibangun di Jakarta Timur dan Kota Solo. Ia berharap proyek ini didukung oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan rusun untuk MBR tersebut.

"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Agen Properti Ungkap Belasan Hotel Laku Terjual di Bali, Harga Rp50 M******

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Balimengungkap banyak hoteldan vila yang laku terjual di Pulau Dewata sepanjang tahun lalu.

Ketua Arebi Bali Michael Hikma Gunawan mengatakan saat PPKM dilonggarkan, banyak hotel yang dijual oleh pemiliknya.

Ia memperkirakan belasan hotel dan puluhan vila sudah terjual alias berpindah tangan.

"Kalau tahun kemarin (2022) ada belasan hotel udah ganti tangan dan kebanyakan bintang tiga yang di-budgetRp50 milar," kata Michael, saat dihubungi Kamis (16/2).

Sementara itu, puluhan unit vila yang terjual harganya berkisar Rp3,5 miliar hingga Rp7 miliar. Sama seperti hotel, vila yang terjual paling banyak di Kabupaten Badung, Bali.

Menurut Michael, pembeli hotel dan vila di Bali banyak berasal dari pasar domestik atau WNI yang ingin memiliki properti di Bali.

"Pada awal pandemi benar-benar total tidak ada yang membeli. Mulai 2022 sudah bagus, sejak PPKM dibuka mulai ada pembeli," ungkapnya.

Ia juga menduga pengusaha banyak menjual vila dan hotel tahun lalu lantaran kesulitan finansial mengingat tidak ada tamu selama pandemi.

Selain itu, pemilik memilih melepas hotelnya agar tidak terbebani dengan operasional hotel yang tinggi. Terlebih, karyawannya banyak yang sudah di-PHK.

"Kadang-kadang juga mereka ada pinjaman dengan bank. Jadi mereka belum mampu bayar jadi sekarang walaupun mereka operasi tidak cukup bayar utang ke bank," jelasnya.

Di sisi lain, dengan mulai ramainya wisatawan masuk ke Bali, sejumlah hotel juga batal dijual.

"Dulu dia tidak ada pemasukan sekarang dia punya pemasukan. Apalagi kemarin G20 lumayan hotel-hotel terisi penuh itu. Harganya mereka naikin juga tetap terisi. Kalau villa dan hotel-hotel puluhan yang masih ada (dijual)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Pemerintah Bangun Rusun untuk Eks Gelandangan, Biaya Sewa Rp10 Ribu******

Pemerintah membangun rumahsusun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskindengan sewa Rp10 ribu per bulan. 

Rusun ini berada di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembangunan rusun ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Sosial yang membangun rusun di Bekasi, Jawa Barat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pembangunan ini adalah langkah pemerintah mewujudkan hunian layak bagi MBR. Terutama, bagi mantan pengemis dan gelandangan dan diharapkan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya.

Rusun yang terdiri dari satu tower itu dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan total anggaran pembangunan mencapai Rp34,5 miliar.

"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang," ucap Iwan.

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk kelengkapan mebelnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan mebel yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya," tuturnya.

Iwan menuturkan rusun serupa juga dibangun di Jakarta Timur dan Kota Solo. Ia berharap proyek ini didukung oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan rusun untuk MBR tersebut.

"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

DPR Datangi Lokasi Meikarta Hari Ini, Imbas Masalah dengan Pembeli******

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin rombongan DPRdalam meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, yang kini bermasalah pada Selasa (14/2).

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Rencananya, setelah Senin (13/2) kami minta pengembang (PT MSU dan Lippo Group) datang. Supaya informasinya berimbang dan lebih valid kami akan melakukan kunjungan lapangan," kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2) lalu.

Mulanya, Ketua Komunitas PKPKM Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek. 

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota PKPKM Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit. Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

"Di tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Namun, saat Komisi VI DPR mengundang pihak Meikarta untuk mediasi dengan konsumen pada pertengahan Januari, tidak ada perwakilan yang datang. Hal ini mengundang amarah para anggota dewan sebab, pihak Meikarta sama sekali tidak memberikan alasan.

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR yang kedua untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah, Senin (13/2) kemarin.

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Lebih jauh Aep mengungkapkan jika upaya mediasi ini gagal tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Dana Pensiun BUMN Minus Nyaris Rp10 T, Erick Was******

Menteri BUMN Erick Thohirmengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaandana pensiunperusahaan pelat merah yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR seperti dikutip Detik, Senin (13/2).

Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kita enggak ingin investasi dapen ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Erick juga sudah memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022.

Selanjutnya, Erick meminta agar agenda penyehatan dana pensiun dimasukkan ke dalam kontrak manajemen. Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]