m11mpo

Kuil Kiamat

Solopos Hari Ini : Solusi untuk Pajak Hiburan******

JAKARTA—Ulasan tentang pemerintah akhirnya memberikan sejumlah alternatif untuk meringankan beban terkait pajak hiburan diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Selasa (23/1/2024). Alternatif itu salah satunya adalah melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diberitakan Soloposhari ini, melalui surat edaran itu ditetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melakukan pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang dalam UU HKPD ditetapkan besar tarifnya 40%-75%.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Dengan kewenangan berdasarkan SE Mendagri tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada).

“Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai beraudiensi dengan kalangan organisasi dan pelaku usaha bidang perhotelan dan jasa hiburan, Senin (22/1/2024).

“Masukannya tadi sudah kami terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan kepala daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” kata Airlangga.

Alun-alun Digarap, Pedagang Masih Beraktivitas

SOLO—Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Selatan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dimulai Senin (22/1/2024). Namun para pedagang kaki lima (PKL) belum kukutan. Mereka masih melakukan aktivitas biasa.

Berdasarkan pantauan EsposSenin siang, rumput maupun tanah Alun-alun Selatan mulai dikeruk, tepatnya di sisi timur. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah yang dikeruk dengan ekskavator. Tak jauh dari area yang dikeruk, terdapat sejumlah gorong-gorong beton atau box culvertyang kemungkinan segera dipasang di Alun-alun Selatan.

Sementara itu, sejumlah lapak PKL masih berada di Alun-alun Selatan. Sedangkan PKL yang menempati sekitar Alun-alun Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Salah satu PKL di sisi luar Alun-alun Selatan, Bowo, 34, menjelaskan belum mendapatkan sosialisasi dari Kementerian PUPR maupun Keraton Solo mengenai penataan kawasan Alun-alun Selatan. “Pedagang yang menempati area alun-alun yang sudah mendapatkan selebaran me-ngenai revitalisasi,” kata dia kepada Espos.

Pemerintah Menggagas Wisata Belanja

JAKARTA—Pemerintah mendorong wisata belanja di Indonesia agar bisa bersaing dengan Singapura dan Thailand. Revolusi belanja digital yang membuat banyak orang berpikir mengenai kepunahan mal tidak akan terjadi apabila operator kreatif. Mal di masa depan bukan lagi menawarkan belanja di toko-toko melainkan pengalaman tatap muka baru.

Biro konsultansi manajemen global asal Amerika McKinsey menyebutkan mal di masa depan tidak akan lagi fokus pada belanja di dalam toko. Mal akan memberikan pengalaman tatap muka baru yang tidak dapat diperoleh melalui ponsel pintar—yang oleh sebagian orang disebut retailtainment.

Operator mal terkemuka mulai mengubah properti mereka menjadi destinasi yang tampilan, nuansa, maupun pengoperasiannya sangat berbeda dari pendahulunya. Di Tiongkok, mal sudah mengalokasikan 30% hingga 40% luas lantainya untuk makanan dan minuman sebagaimana dikutip dari mckinsey.com yang diakses Senin (22/1/2024).

Magnet Wisata Petik Melon

Melon merupakan buah yang cukup digandrungi oleh warga di Tanah Air. Produktivitas buah ini relatif merata di seluruh daerah. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tak ada produksi melon di Kota Solo pada 2020.

Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten, justru menjadi daerah penghasil melon yang paling banyak di Soloraya. Luas budi daya melon di kabupaten-kabupaten tersebut cukup besar. Namun kini, lahan budi daya melon makin berkembang seiring teknik budi daya greenhouse dengan teknik hidroponik semakin ramai digunakan.

Bahkan berdasarkan pantauan Espos, baru-baru ini, lahan budi daya melon itu malah tak sekadar dipakai untuk menanam hingga memanen lalu disetor ke tengkulak. Petani kini mulai menawarkan paket petik melon di lahan. Dan hal itu cukup membuat sensasi baru bagi pembeli. Sebut saja di lahan di Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melon di sana tak lebih dari sepekan ludes diborong pembeli yang penasaran memetik melon di lahan langsung. Melihat promosinya, melon di sana disebut-sebut memiliki kualitas premium.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (23/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Kebangkitan Taikoo

Anies Baswedan Minta Restu Sultan HB X di Jogja******

JOGJA —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), untuk bersilaturahmi sekaligus meminta restu terkait pencapresannya di Pilpres 2024.

Setelah berjalan kaki dari kawasan Malioboro, Anies beserta rombongan tiba di Kantor Gubernur Jogja sekitar pukul 09.00 WIB. Dia kemudian langsung memasuki Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan untuk menemui Sultan HB X.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

“Saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai,” kata Anies seusia bertemu Sultan HB X selama hampir dua jam.

Bagi Anies, Sultan HB X merupakan sosok rujukan bagi semua kalangan sehingga dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia merasa perlu bersilaturahmi serta meminta wejangan dari Raja Keraton Yogyakarta itu.

“Beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman dan diskusi berbagai hal. Tadi ngobrolnyaagak panjang mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Anies, silaturahmi dengan Sultan HB X penting dilakukan, mengingat dirinya adalah putra daerah yang juga tumbuh besar di Yogyakarta.

“Saya sebagai putra Yogyakarta yang tumbuh besar di Yogyakarta, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan yang sekarang kemudian bekerja, berkarier di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden,” ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku mengambil pelajaran terhadap model kepemimpinan Sri Sultan HB IX yang dinilai stabil, tenang, dan sopan, namun tegas dalam bersikap. Menurut Anies, model kepemimpinan itu kini diteruskan oleh Sri Sultan HB X.

“Itu menjadi inspirasi dari mulai ‘swargi’(almarhum) Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, stabil, mengayomi tapi juga tegas dalam bersikap dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi Itu kira-kira obrolan kami,” ujar dia.

Anies Baswedan menjadi peserta Pilpres 2024 terakhir yang menemui Sultan HB X setelah sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 27 Desember 2023, disusul capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subiato-Gibran Rakabuming Raka pada 22 Januari 2024.

Sementara itu, Sultan HB X mengemukakan kesan penerimaannya terhadap Anies tidak berbeda dengan dua capres yang lebih dulu menemuinya.

“Ya sama saja, yang namanya sama-sama berdialog, belajar ya saya tidak bisa untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan,” kata dia.

Meski demikian, Sultan HB X mengaku sempat mengingatkan Anies bahwa sebagai pemimpin harus tetap menjaga kebhinekaan dengan berlaku adil tanpa membedakan-bedakan anak bangsa.

“Bagaimana pemimpin itu biarpun gede, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera biar pun dia berasal dari satu bendera. Tidak merasa berkuasa biar pun berkuasa karena kekuasaan diaktifkan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan karena sekecil apapun bendera itu diangkat tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri,” kata dia.

Bintang besar yang paling mempesona

Debat Cawapres 2024, 3 Kandidat Dorong Transisi Energi Hijau******

SOLO —Tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres) memiliki pandangan yang senada tentang transisi energi hijau. Hal itu disampaikan dalam sesi kedua Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan harus dilakukan dengan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Dia menyebut hal yang menjadi tantangan adalah menyeimbangan pengembangan sektor industri dengan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

“Jika kita bicara maslah karbon, pajak karbon, karbon storage dan carbon capture, kita tidak boleh ketergantungan dengan fosil. Tantangannya titik keseimbangan. Hilirisasi industri digenjot, kelestarian lingkungan dijaga. Kita wajib menjaga keseimbangan alam. Jangan ada alih fungsi lahan yang merugikan. Kita punya potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar sekali,” katanya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melihat masih ada masalah dalam pengelolaan karbon.

Mahfud mengatakan kebijakan tentang pengelolaan limbah karbon belum diterapkan dengan maksimal. Senada dengan Mahfud, Muhaimin Iskandar menilai pemerintah belum serius berkomitmen mengatasi soal karbon.

“Memang pajak karbon salah satu yang paling penting dipersiapkan pada transisi EBT. Sayangnya komitmen pemerintah tidak serius. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah. Jadi, apanya yang dilanjutkan? Semua kebijakan itu yang harus diterapkan dan dilakukan secepatnya,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Tom Lembong Jawab Tudingan Gibran Soal Berikan Contekan ke Cak Imin******

SOLO —Nama Tom Lembong beberapa kali disebut Gibran Rakabuming Raka pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam saat memberi pertanyaan kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mendengar namanya disebut-sebut, Tom Lembong pun memberikan tanggapan santai kepada Gibran. Co-captain Timnas AMIN yang hadir pada salah satu acara di CNBC mengatakan sangat mengapresiasi Gibran yang berkali-kali menyebut namanya.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

“Saya sangat mengapresiasi buat Gibran yang berkali-kali menyebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan,menulis pidato, dan berbicara untuk ayahnya, Pak Presiden,” katanya.

Mantan Menteri Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 itu menyebut ada kerinduan di balik sosok Gibran yang berulang kali menyebut namanya pada Debat Cawapres 2024.

“Saya mendeteksi ada kerinduan rupanya, karena saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan yang berkualitas. Sekarang yang menerima manfaat dari masukan saya adalah Anies dan Muhaimin. Saya sangat mengapresiasi. Saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari tim yang luar biasa yang banyak anak muda, cerdas, luar biasa, cemerlang. Dia puji saya, tapi sebenarnya ini team workyang memberikan substansi materi kepada Pak Muhaimin,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Tom Lembong disebut Gibran awalnya dari Cak Imin yang merasa tidak puas dengan pertanyaan Gibran terkait kawasan bioregional. Cak Imin menyebut pembangunan di Indonesia tidak bisa disamaratakan.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di UU kita juga dinyatakan potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita bukan terbagi bukan saja karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya. Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan,” ujar Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024).

Gibran kemudian membalas. Dia menegaskan pembangunan ke depan tak lagi Jawa-sentris.

“Harus Indonesia-sentris, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi pembangunan tak boleh Jawa-sentris, harus lebih memerhatikan masyarakat terutama yang di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektifitas yang lebih baik,” kata Gibran.

Gibran juga mengatakan inflasi harus diturunkan, kemudian meningkatkan peluang kerja, serta menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru.

Pada momen inilah Gibran menilai Cak Imin tidak memahami pertanyaannya sendiri. Gibran lantas menuding Cak Imin mendapat bocoran dari Tom Lembong.

“Itu kan tadi sudah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekandari Pak Tom Lembong,” ucapnya.

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.