cara mengajukan pinjaman ke kredivo

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Tol Dalam Kota Bandung Dibangun Lagi Usai 17 Tahun Mangkrak******

JalanTol Dalam Kota Bandungatau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dipastikan akan lanjut dibangun usai sempat mangkrak 17 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol dalam kota akan dilanjutkan demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (28/2),

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Tak hanya Tol Dalam Kota Bandung, dalam pertemuan itu, Basuki juga membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.Pertama,soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun, menurut Basuki, komitmen ini harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang. Kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

Kedua, terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang bisa diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki menambahkan pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilanjutkan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

Ketiga,dengan adanya Instruksi Presiden Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan Inpres di Jawa Barat ini," tutur dia.

Keempat,inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

AHY saat Perdana Sambangi IKN: Kita Tak Ingin Habis******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpesan soal pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat perdana menginjakkan kaki di IKN Nusantara.

AHY mengaku terpukau dengan pembangunan ibu kota anyar tersebut. Menurutnya, kedatangannya ke IKN untuk yang pertama kalinya ini merupakan momen spesial.

Selain mengucapkan selamat kepada Otorita IKN dan jajaran stakeholderterkait, AHY menitipkan pesan khusus demi keberlangsungan pembangunan ke depan.

"Itulah mengapa ATR juga punya peran yang penting. Dengan lahan yangclean and clear, kita berharap investor juga punya keyakinan, kepastian hukum, hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial, dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," sambungnya.

Selain itu, AHY meluruskan kritiknya terhadap pembangunan IKN beberapa waktu belakangan. Tepatnya, sebelum Demokrat bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menepis ucapannya beberapa waktu lalu soal ketidaktepatan pembangunan IKN Nusantara selepas pandemi covid-19. Menurutnya, ia saat itu juga menyampaikannya dengan santun dan berupa saran kepada pemerintah.

"Iya betul, saya tidak terbiasa mengelak dari apa, tentang apa yang pernah saya sampaikan dan saya menyampaikan dengan nada baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami, kami hanya mengingatkan waktu itu, ada masa recovery pasca-covid," ucap AHY.

"Tetapi, setelah itu semua diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit kembali, ekonominya juga sudah makin menggeliat, termasuk UMKM kita terus berdayakan. Tentunya tidak ada halangan lain (melanjutkan pembangunan IKN)," imbuhnya.

Selain AHY, pekan ini Presiden Jokowi direncanakan bakal melakukan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreakinguntuk pembangunan gedung sektor perbankan di IKN. Ini adalah kali kelimagroundbreakingproyek ibu kota baru oleh Presiden Jokowi sejak September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******

Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.

Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.

"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).

Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.

"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.

Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Ganjar Komentari Pelanggar Etika Pemilu: Mestinya Malu, Dipecat Masih Menggugat******

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” ujar dia sebagaimana dikabarkan Antara,Selasa (6/2/2024).

Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Perjuangan menjadi lajang

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.