cicilan tokopedia tanpa bunga

Warisan langit berbintang di kota

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons janji PKS yang ingin ibu kota tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika memenangkan Pemilu 2024.

Shinta sendiri mengatakan para pengusaha bakal memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.

Menurutnya, pernyataan PKS itu tidak akan membuat pengusaha ragu atau wait and see untuk berinvestasi di sana. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN pun sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," sambungnya.

Lebih lanjut, Shinta juga mengatakan pihaknya tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung.

PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Kami nggak mau dengar statementindividual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut," kata Shinta.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan yang panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.

"Ini walaupun secara warningagak panjang tetapi substansinya straight forwardorang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta," jelas Shohibul.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi presiden.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

The 21st Economix Hadirkan JK, Eks Menteri, Hingga Timses Capres******

The 21st Economix dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali menggelar seminar internasional bertajuk 'Indonesia's International Seminar: Navigating the Future of the Global Value Chain and Green Transition', di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (27/11).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama dari berbagai latar belakang, termasuk Mantan Wakil Presiden Indonesia Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (JK), Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, serta tokoh-tokoh ekonomi lainnya.

Dalam sambutannya, JK menyampaikan pandangannya mengenai globalisasi. Ia menyebutkan bahwa semua negara maju sangat menghargai waktu, dan menjelaskan perjalanan globalisasi dari dasar pemahaman sejarahnya.

Namun, JK mengingatkan, di tengah keindahan kolaborasi lintas batas ini, terdapat sorotan yang tajam terhadap bayang-bayang negatif globalisasi. Mulai dari mengancam persaingan ekonomi negara berkembang, mengurangi stabilitas pasar global, hingga memberikan tekanan pada industri di beberapa negara tersebut.

Seminar The 21st Economix ini juga dihadiri oleh COO Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Koji Hachiyama. ERIA adalah organisasi internasional yang melakukan riset dan membangun kapasitas terkait interaksi ekonomi, pengurangan kesenjangan pembangunan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi Berkelanjutan

(Foto: Arsip The 21st Economix)

Dalam sesi pertama seminar, para pembicara membahas berbagai strategi untuk ekonomi berkelanjutan di negara berkembang dengan tema 'The Significance of Downstream Activities as a Strategy for Economic Development and Restructuring in Developing Countries: The Case of Indonesia'.

Mantan Menteri ESDM dan Menhan, Purnomo Yusgiantoro, sebagai keynote speakermenyampaikan pandangannya. Ia pun mengaku dengan senang hati siap mendukung generasi muda yang akan mewarisi masa depan Indonesia.

Pembicara selanjutnya, Wakil Ketua Perdagangan KADIN, Juan Permata Adoe, menyampaikan pentingnya teknologi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, pun turut hadir membahas pentingnya ekonomi berkelanjutan dan kemitraan investasi Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Nelwin Aldriansyah, menyampaikan komitmen Pertamina untuk mencapai nol emisi netto pada 2060.

Sesi dua seminar dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, dengan Board of Director of The AndGreen Fund, Felia Salim, sebagai keynote speakeryang menyoroti investasi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau global.

Di sisi lain, Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, menguraikan visi kampanye Anies-Muhaimin untuk mengintegrasikan Indonesia dalam rantai nilai global. Begitu juga dengan Perwakilan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Poempida Hidayatullah, yang menyampaikan strategi ekonomi berkelanjutan Ganjar-Mahfud yang fokus pada digitalisasi dan sumber dana murah.

The 21st Economix FEB UI merupakan forum yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tantangan ekonomi global. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan komprehensif untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.

Kisah reboot Fahai

Pengunjung Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******

Salah satu pengunjung memborong sepeda listrik di Transmart Cilandak, Jakarta Selatan, saat Full Day Sale, Minggu (26/11).

Pembelian ini terungkap dari pramuniaga yang berjaga di bagian sepeda motor listrik dan sepeda listrik, Ajis.

"Hari ini ada sepeda listrik roda tiga yang terjual. Dari Rp10.5 juta jadi Rp8.4 juta," ujar Ajis kepada CNNIndonesia.com, Minggu (26/11).

Menurut pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah pengunjung menyambangi spot sepeda motor listrik dan sepeda listrik yang terletak di Lower Ground Transmart Cilandak.

Beberapa pengunjung tampak menaiki motor dan bertanya perihal harga. Pengunjung lain tampak sekadar melihat-lihat.

Transmart tengah menggelar diskon gede-gedean hari ini (26/11) di seluruh gerai di Indonesia.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 8.0 dari harga normal Rp9,5 juta, diskon jadi Rp7,6 juta per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1,9 juta.

Tipe lain yakni sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp10,7 juta diskon jadi Rp8.5 juta per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli bisa hemat sekitar Rp2.1 juta.

Sementara di luar Jawa, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11,3 juta, diskon jadi Rp9 juga per unit. Pembeli hemat Rp2,2 juta.

Selain sepeda listrik, sepeda gowes biasa juga tak luput dari diskon. Sepeda gowes dijual mulai Rp800 ribuan dari harga normal Rp1 juta per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Sementara luar Pulau Jawa, sepeda gowes dihargai mulai Rp966.400 dari harga normal Rp1.208.000 per unit.

Terdapat diskon 50 persen untuk aneka produk terpilih, selain itu masih ada tambahan diskon 20 persen. Diskon ini membuat belanja jadi makin hemat.

Ekstra diskon 20 persen ini bisa didapat dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Jika belum memiliki ketiga jenis pembayaran itu, pembeli bisa menggunakan Allo Paylater, dengan mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Lalu mendaftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater.

Transmart Full Day Sale hanya berlangsung satu hari, mulai jam operasional sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart seluruh Indonesia.

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Pemkot Depok Usul UMK Naik 12,99 Persen Jadi Rp5,3 Juta******

Pemerintah Kota Depok merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) 2024 naik 12,99 persen menjadi Rp5.304.307 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Usul itu tertuang dalam surat rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 Nomor 561/84 Naker/XI/2023 UMK.

"UMK Depok Tahun 2024 naik 12,99 persen yaitu sebesar Rp5.304.307 dari UMK Tahun 2023 sebesar Rp4.694.493," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Kemudian juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kota Depok.

"Penetapan UMK Depok 2024 ini berdasarkan rapat dewan pengupahan Kota Depok 24 November 2023 UMK," kata Mohammad Idris.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidik Mulyono mengungkapkan rekomendasi besaran kenaikan UMK 2024 juga untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Semua kabupaten kota se-Jawa Barat nampaknya membuat rekomendasi yang hampir sama, agar menjaga situasi kota atau kabupaten tetap kondusif," kata Sidik.

Sidik mengatakan rekomendasi dari kabupaten kota akan menjadi bahan pertimbangan di rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Akan ditetapkan oleh gubernur. Kami berharap penetapan UM (upah minimum) nanti dapat mengakomodir semua pihak pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Qurtifa Wijaya menilai rekomendasi UMK Depok 2024 mencapai 12,99 persen terbilang wajar.

Ia menilai UMK Depok tidak jauh berbeda dengan Bekasi dan DKI Jakarta karena masih satu kawasan yang tidak jauh berbeda.

"Menurut saya Depok, Bekasi dan DKI adalah satu kawasan yang tidak jauh berbeda. Karena standar biaya hidup boleh di bilang hampir sama.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Syarat dan Cara Dapat Gratis Pajak Saat Beli Rumah di Bawah Rp2 M******

Menteri KeuanganSri Mulyani resmi memberikan insentif pajakpertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang diteken Sri Mulyani pada Selasa (21/11).

Dalam pasal 2 disebut insentif PPN diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Adapun rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan setelah ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat:

- Nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual

- Nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli

- Tanggal serah terima

- Kode identitas rumah yang diserahterimakan

- Pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan

- Nomor berita acara serah terima

Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi dua kriteria.

Pertama,harga jual maksimal Rp5 miliar. Kedua, rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut juga harus telah mendapatkan kode identitas rumah, serta pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Jika rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan sebelum berlakunya aturan ini, maka tetap dapat mendapatkan insentif dengan sejumlah ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling cepat 1 September 2023. Kedua, pemenuhan ketentuan terkait akta jual beli dan berita acara serah terima dilakukan sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Ketiga, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan aturan tersebut.

Lebih rinci, pasal 7 menjelaskan PPN yang ditanggung pemerintah terbagi atas dua periode. Untuk periode 1 November 20023 hingga 30 Juni 2024, PPN 100 persen ditanggung pemerintah.

Sedangkan untuk periode 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, PPN hanya 50 persen ditanggung pemerintah.