cara kredivo di tokopedia

Kepala Penyihir

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Ribuan Karyawan Amazon Bikin Petisi Tolak Kebijakan Kerja dari Kantor******

Ribuan karyawan Amazonmendesak CEO Andy Jassy untuk mempertimbangkan kembali perintah kembali bekerja di kantor (work from office/WFO). Mereka membuat petisi untuk menolak kebijakan ini.

Jassy mengumumkan Amazon meminta kepada seluruh pegawainya untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu mulai 1 Mei mendatang.

Dilansir dari CNBC, Jassy dan timnya atau biasa disebut Tim-S memutuskan lebih mudah untuk karyawan berkolaborasi jika mereka bekerja dari kantor. Termasuk untuk memperkuat budaya perusahaan.

Sejumlah staf membuat channel di Slack untuk mengadvokasi kebebasan bekerja dari mana saja. Setidaknya, hampir 14 ribu karyawan telah bergabung dengan channel ini.

Mereka juga menyusun petisi yang ditujukan kepada Jassy dan Tim-S untuk membatalkan kebijakan baru itu. Menurut mereka, kebijakan itu berlawanan dengan posisi Amazon selama ini berkaitan dengan keragaman, inklusi, perumahan yang terjangkau, keberlanjutan, dan fokus menjadi perusahaan terbaik di dunia.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, meminta Amazon untuk melindungi peran dan statusnya sebagai pemimpin ritel dan teknologi global dengan segera membatalkan kebijakan RTO dan mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh atau lebih fleksibel. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagaimana diizinkan oleh tim dan peran pekerjaan mereka," menurut draf petisi tersebut.

Namun, juru bicara Amazon merujuk kembali ke posting blog Jassy tentang panduan kembali ke kantor.

Para karyawan pun merujuk pernyataan Jassy yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang, Jessy pun sempat memuji keuntungan bekerja dari jarak jauh.

"Banyak karyawan mempercayai pernyataan ini dan merencanakan kehidupan di mana perusahaan mereka tidak akan memaksa mereka untuk kembali ke kantor. Perintah RTO menghancurkan kepercayaan mereka pada para pemimpin Amazon," bunyi draf petisi tersebut.

Banyak karyawan yang pindah selama pandemi atau dipekerjakan untuk peran jarak jauh khawatir tentang bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi mereka.

Terlebih, jumlah pekerja Amazon membengkak selama tiga tahun terakhir, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar pusat teknologi utamanya seperti Seattle, New York, dan California Utara. Hal ini dilakukan untuk distribusi tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, Amazon belum membahas ketentuan soal perpindahan karyawan jarak jauh agar sesuai dengan aturan ini. Meskipun, Jassy mencatat bahwa akan ada minoritas kecil pengecualian terhadap kebijakan baru tersebut.

Petisi tersebut juga mengutip data internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan lebih suka bekerja dari jarak jauh, tetapi disertai dengan opsi sinkronisasi bulanan di kantor. Paling tidak, karyawan lebih suka bekerja di kantor paling banyak satu hingga dua hari seminggu.

Ini juga menunjukkan penelitian soal pekerjaan jarak jauh meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan seperti Amazon untuk mengurangi biaya, dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Harga Tertinggi Gabah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pelaku usaha penggilingan padi sepakat harga gabah dan beras naik sekitar 8-9 persen menjelang panen raya Maret 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kesepakatan diperoleh dalam bentuk ceiling priceatau harga pembelian atas. Arief mengatakan langkah ini sesuai dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ceiling priceyang disepakati lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020. Kenaikan tersebut tentunya mempertimbangkan naiknya harga pokok produksi saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/2).

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama pelaku usaha. Selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk saling bersinergi dan bangkit dari krisis," tegas Arief.

Arief juga menyinggung titah Jokowi untuk menjaga keseimbangan penggilingan padi kelas kecil dan menengah. Menurutnya, kesepakatan harga ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil di tingkat petani dan konsumen.

Pasalnya, lonjakan harga beras saat ini diakibatkan oleh minimnya ketersediaan gabah. Arief mengatakan rata-rata pelaku usaha penggilingan padi hanya memiliki sekitar 10-20 persen dari kondisi normal.

Sementara itu, muncul kekhawatiran bakal terjadi perebutan gabah di masa panen raya yang dapat melambungkan harga beras dan minimnya penyerapan Bulog. Hal tersebut perlu diantisipasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

"Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta secara langsung kepada Bapanas untuk menjaga penggiling padi kecil dan menengah, supaya dalam keseimbangan mendapatkan gabah dengan harga wajar dan mempersiapkan Bulog sebagai offtakerjelang panen raya ini," tandasnya.

Berikut rincian harga baru batas atas dan bawah gabah serta beras yang ditetapkan Bapanas:

- Harga pembelian atas:
1. Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp4.550 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.650 per kg
3. Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp5.700 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg

- Harga pembelian bawah (tetap mengacu HPP di Permendag No 24 Tahun 2020)
1. GKP Tingkat Petani Rp4.200 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.250 per kg
3. GKG Tingkat Penggilingan Rp5.250 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU******

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) seakan lepas tangan soal pemenuhan hak korban Meikarta. Lippo menyerahkan semua tanggung jawab ke anak usahanya yang merupakan pengembang Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)," kata Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

Sementara itu, terkait skemarefunddengan titip jual, Lippo Cikarang mengatakan telah menyampaikan syarat dan ketentuannya kepada PT MSU. Veronika mengatakan pihaknya bakal membuat pengumuman lanjutan setelah mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.

Veronika mengatakan LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya.

Sementara itu, pada keterbukaan informasi tertanggal 16 Februari 2023, Presiden Direktur PT MSU Reza Jazwin Chatab mengungkapkan ada pemeriksaan internal setelah perubahan jajaran manajemen. Hasilnya menunjukkan tidak ada penjualan mencapai 100 ribu unit apartemen Meikarta.

"Selanjutnya mengenai penyelesaian serah terima unit-unit apartemen, merupakan komitmen MSU untuk dapat melakukan penyerahan unit secara bertahap dan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi," jelas Reza.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Transaksi Aset Kripto Anjlok Jadi Rp12 T di Januari 2023******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun, turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut menurun 64,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," ujar Tirta usai menghadiri acara Crypto Consumer Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti sampai saat ini masih mempelajari penyebab dari turunnya transaksi kripto. Ia berharap Februari ini nilai aset kripto bisa hijau kembali meski tidak setinggi capaian periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coinseperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and seeapakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," kata Tirta.

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto di Amerika, Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen.

Seperti penerbitan UU PPSK. Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan fisik aset kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah OJK. 

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]