petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek kadal

cara pinjam uang di bri kur 549Jutaan kata 111643Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek kadal》

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.
Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Polres Malang ungkap hasil uji labfor terkait satu keluarga bunuh diri******

Polres Malang ungkap hasil uji labfor terkait satu keluarga bunuh diri
Arsip - Personel Polres Malang saat melakukan olah TKP pada sebuah rumah di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (12/12/2023). (ANTARA/HO-Humas Polres Malang)
Malang (ANTARA) - Polres Malang mengungkap hasil pengujian dari laboratorium forensik (labfor) terkait peristiwa satu keluarga yang diduga bunuh diri di Dusun Boro, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepala Satreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat di Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu, mengatakan hasil uji labfor tersebut menunjukkan bahwa sampel darah di kamar, pisau, dan di gelas dinyatakan identik milik sang ayah berinisial WE (43).

"Dari sampel darah yang berceceran, kemudian darah yang menempel di pisau, kemudian di gelas, itu memiliki DNA yang dinyatakan identik dengan identitas almarhum Bapak W," kata Gandha.

Pada 12 Desember 2023 lalu, tiga orang meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di satu rumah. Ketiga orang itu adalah ayah berinisial WE, ibu berinisial S (40), dan anak berinisial ARE (12).

Baca juga: Polisi dalami motif satu keluarga di Malang diduga bunuh diri

Seorang anak lagi, AKE (12), dalam kondisi selamat dan hidup. AKE dan ARE merupakan anak kembar dari pasangan WE dan S.

WE merupakan seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Kecamatan Sukun, Kota Malang; sedangkan S sehari-hari berjualan kue di rumah.

Anak kembar WE dan S, yakni AKE dan ARE, masih sekolah di bangku kelas VII sekolah menengah pertama (SMP).

Gandha menjelaskan melalui uji labfor Polda Jawa Timur tersebut, WE merupakan sosok yang meminumkan cairan obat nyamuk kepada istri dan seorang anaknya. WE merupakan orang terakhir yang memegang gelas berisi cairan obat nyamuk tersebut.

Dari hasil pengujian labfor, ditemukan kandungan transflutrinatau bahan aktif dalam obat nyamuk pada potongan lambung S dan ARE. Hal itu sesuai dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca juga: Polisi ungkap motif dugaan bunuh diri satu keluarga di Malang

Selain itu, lanjutnya, ditemukan pula karton teh kemasan di TKP. Diduga kuat, teh kemasan tersebut dicampur dengan obat nyamuk cair sebelum diberikan kepada S dan ARE.

"Jadi, saat menuangkan, obat anti nyamuk tersebut dicampur dengan teh kemasan untuk menghilangkan rasa tidak enak dari obat anti nyamuk," jelas Gandha.

Dia memastikan tidak ada upaya kekerasan yang dilakukan WE saat meminumkan cairan tersebut kepada istri dan anaknya. Sebab, lanjut Gandha, berdasarkan hasil visum tidak ditemukan bekas luka cakar maupun bekas lebam di tubuh mereka.

"Setelah ini, kami akan melaksanakan gelar perkara apakah ada peristiwa pidana atau tidak," tambahnya.

Polisi menyimpulkan motif bunuh diri tiga orang dalam satu keluarga tersebut adalah terkait utang. Dari informasi yang dikumpulkan selama proses penyidikan, WE memiliki utang sekitar puluhan juta.

"Saya hanya bisa bicara karena kita juga harus menjaga korban (anak AKE) dari trauma mendalam, kewajiban keuangannya hanya berkisar puluhan juta saja," ujar Gandha.

Baca juga: Polres & Pemkab Malang dampingi anak dari keluarga korban bunuh diri

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:koin55

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs slot wd 20rb
kredit hp apk
liga228
bunga cicilan lazada paylater
rtp jarwo live
angka pelarian 01
daftar slot indonesia
slot gacor olympus hari ini
dapat uang
Daftar isi semua bab
Bab 1 bola365
Bab 2 kredivo malang
Bab 3 website resmi pragmatic slot
Bab 4 zona slot gacor
Bab 5 slot majapahit
Bab 6 tabel simulasi kredivo
Bab 7 play slot888
Bab 8 cara cairkan uang di kredivo
Bab 9 rtp vegasslot77
Bab 10 kapaljudi
Bab 11 cara mendapatkan voucher diskon shopee
Bab 12 duniaslot77
Bab 13 foto slot gacor maxwin
Bab 14 situs slot bonus new member 100 to rendah
Bab 15 buku mimpi 2d 00 99
Bab 16 cara kredit hp online
Bab 17 unsur spin slot
Bab 18 situs judi slot tergacor
Bab 19 situs slot 5 ribu
Bab 20 situs tergacor gampang maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3526bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Cerita Aneh dari Azeroth

cicilan kredivo berapa persen
Empat daerah di Jambi berstatus tanggap darurat bencana banjir
Petugas mengevakuasi korban banjir di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. (ANTARA/HO-Basarnas Jambi)
Jambi (ANTARA) - Sebanyak empat daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Bungo, Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akibat tingginya curah hujan yang turun di daerah tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani di Jambi, Jumat, mengatakan penetapan status tanggap darurat banjir ini seiring dengan terus meluasnya banjir dan tingginya permukaan air banjir di wilayah tersebut yang sampai saat ini belum juga surut.

"Banjir di empat wilayah tersebut terjadi sejak akhir 2023 dan hingga pertengahan Januari 2024, sehingga BPBD menaikkan status tanggap darurat bencana banjir karena diketahui banjir cukup tinggi dan wilayah yang terdampak juga meluas," kata Andre.

Dalam hal ini pemerintah melalui Gubernur juga telah turun meninjau banjir dan menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak dan juga sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Wakapolda Jambi bagi bantuan dan tinjau posko banjir di Sungai Penuh

Baca juga: Polisi siapkan makanan bagi korban banjir di Kerinci dan Sungai Penuh

Dengan status tanggap darurat itu, Jambi bisa minta bantuan Pusat setelah laporan langsung direspon dan saat ini sudah ada dua tim yang turun di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang dikomandoi salah satu deputi BNPB, di Kabutaten Tebo dan Bungo dikomandoi Plt Direktur infrastruktur Darurat yang langsung turun memberikan bantuan secara simbolis, operasional dan logistik.

Pada puncak musim penghujan saat ini, BPBD Jambi mengimbau masyarakat agar berhati-hati terutama di kawasan sepanjang aliran sungai Batanghari agar meningkatkan kewaspadaan.

BPBD Provinsi Jambi mengimbau kepada wilayah yang terdampak banjir atau berpotensi bencana agar melakukan pendataan kelompok rentan di wilayahnya serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak banjir.

Hal itu penting sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana dan memudahkan proses evakuasi ketika terjadi bencana di wilayah tersebut dan jika sudah terdata maka relawan ataupun tim penyelamatan bisa segera melakukan prioritas evakuasi pada daerah terdampak banjir.

"Pendataan kelompok rentan di desa/kelurahan untuk memudahkan evakuasi dan kita sudah tahu prioritas yang dievakuasi. BPBD telah menyiagakan personil dengan logistik berupa makanan siap saji, perahu karet, dan lainnya," kata Andre Eko Rinjani.*

Baca juga: Dokkes Polres Kerinci pastikan kesehatan seluruh personel siaga banjir

Baca juga: Banjir masih landa desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan saya

slot judi olympus
Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar-Fatia sinyal keadilan hukum
Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai sidang putusan di Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/aa.
Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

tafsir mimpi 1000
Paus Fransiskus serukan gencatan senjata di Gaza
Arsip Foto - Presiden Kelima RI Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan bingkisan berupa kain batik kepada Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus (kiri) usai menggelar audensi di Istana Apostolik, Vatikan, Senin (18/12/2023) . ANTARA/Monang Sinaga/am.
Vatikan (ANTARA) - Paus Fransiskus menyerukan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dengan mengatakan, “Tolong, cukup,” pada Minggu (3/3).

“Dalam hati saya merasa sedih atas penderitaan rakyat Palestina dan Israel,” kata Paus dalam pesan Angelus mingguannya.

Ia meminta diakhirinya konflik, dan mengatakan bahwa kehancuran yang sangat besar menyebabkan penderitaan dan mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi kelompok kecil dan tidak berdaya.

“Benarkah ini rencana kita untuk membangun dunia yang lebih baik? Berhenti, Cukup,” ujar dia menambahkan.

Dia juga menegaskan kembali keinginannya untuk pembebasan sandera dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Setidaknya 30.410 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, dan 71.700 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Gaza, menyebabkan penduduknya, terutama penduduk di wilayah utara tempat penembakan hari Kamis (29/2) berada di ambang kelaparan.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Paus Fransiskus sebut serangan Israel di Gaza "panen mengerikan"
Baca juga: Paus temui keluarga Palestina, sebut peristiwa Gaza sebagai genosida
Baca juga: Paus Fransiskus sebut serangan Israel di Gaza sebagai "terorisme"

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

dewa dan setan

game online slot 88
KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar. (ANTARA/HO-Kementerian PPPA)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat sekitar, khususnya anak-anak.

"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi

Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat

Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.

Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

toto188
Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar-Fatia sinyal keadilan hukum
Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai sidang putusan di Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/aa.
Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pencuri besar

bonus new member bebas ip
BNPB:  5.464 orang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi NTT
Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia GL Kalake (keempat kiri) beserta jajaran menghibur pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (4/1/2024). ANTARA FOTO/Mega Tokan/sgd/nym/am.
Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 5.464 orang mengungsi akibat peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan para pengungsi itu terdiri dari 2.659 laki-laki dan 2.805 perempuan. "Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa," kata Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PVMBG ingatkan masyarakat waspada aktivitas gunung api Lewotobi Jumlah pengungsi terbanyak, lanjutnya, berasal dari Kecamatan Wulanggitang yang mencapai 3.609 orang, lalu diikuti pengungsi dari Kecamatan Titehena yang mencapai 1.698 orang. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung api Lewotobi Laki-laki selama 14 hari terhitung sejak 1 hingga 14 Januari 2024. Melalui penetapan status, kata dia, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya untuk penanganan darurat, khususnya penanganan warga yang mengungsi.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki tunjukkan peningkatan energi erupsi Pada 9 Januari 2024 pukul 23.00 WITA, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan perubahan status aktivitas vulkanik dari sebelumnya Level III atau Siaga menjadi Level IV atau Awas. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius empat kilometer dari puncak gunung dan sektoral lima kilometer arah barat laut hingga utara. BNPB telah memberikan dukungan untuk penanganan darurat berupa dana siap pakai dan kebutuhan pangan dan non-pangan. Selain itu pada hari ini BNPB juga mengirimkan tim untuk pendampingan BPBD dalam penanganan darurat, salah satunya manajemen informasi.

Baca juga: Kemensos bantu tenda hingga makanan untuk pengungsi erupsi Lewotobi
Baca juga: Nelayan Larantuka NTT bantu 200 kg hasil laut untuk pengungsi Lewotobi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024