erek20 667Jutaan kata 823676Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol ojk terbaik》
Belanja Hemat Aneka Kebutuhan Harian di Transmart Full Day Sale******
Mau belanja kebutuhan harian dengan harga hemat? Solusinya ya belanja di Transmart.
Di periode Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini, Minggu (12/11) aneka produk kebutuhan harian bisa kamu borong sekaligus karena dijamin nggak bikin kantong bolong.
Lihat Juga :![]() |
Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya otomatis mendapat diskon belanja 20 persen.
Aplikasi Allo Bank tersedia gratis di App Store atau Play Store. Cukup download Allo Bank dan registrasi untuk buka akun lalu upgrade akun ke Allo Prime.
Selain itu, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah menyediakan booth di setiap gerai Transmart supaya kamu bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan dan bisa langsung dipakai untuk bertransaksi.
Jangan sampai terlewat ya karena Transmart Full Day Sale cuma berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Yuk segera belanja ke Transmart terdekat di kota kamu!
![]() |
Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.
Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi.
JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.
"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).
Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.
"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
![]() |
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
[Gambas:Video CNN]
Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Lihat Juga :Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 |
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Lihat Juga :Sri Mulyani Buka Alasan Pemerintah Banjiri Rakyat Miskin dengan Bansos |
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
(rzr/agt)Label:shopee bisa pinjam uang、situs slot gacor sekarang、rtp janda4d
Terkait:pinjam duit di bank、beli iphone dengan kredivo、buku seribu mimpi 2d bergambar、angka jitu besok、pinjol mudah cair tenor panjang、136 slot、demo midas slot、96 togel、rtp spinhoki88、modal slot
bab terbaru:slot gacor bet 200(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Menteri BUMN Erick Thohir mengincar pengusaha Timur Tengah untuk menjadiinvestor baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Pencarian investor anyar ini di tengah rencana hengkangnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari kepemilikan BSI. Meski tidak menyebut negara mana, Erick ingin pengusaha Timur Tengah yang nanti mengisi kekosongan tersebut.
"Prioritas Timur Tengah. Kalau kita mau mencari partner BSI, kita pengin juga mitra yang bisa menjadikan BSI bank syariah secara global sekarang ini ranking 12, siapa tahu ke depan bisa masuk 10 besar," jelasnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (9/11).
Erick menekankan butuh perhitungan dan pertimbangan matang dalam mencari mitra bisnis baru BSI. Ia menyebut langkah ini bakal menentukan keberlangsungan kinerja perusahaan ke depan.
Harapannya, investor baru nanti bisa memberikan akses kepada BSI untuk membuka kantor di London, Riyadh, Mekkah, Madinah, hingga Dubai.
Kementerian BUMN mengatakan setidaknya ada 20 persen saham gabungan dari BRI dan BNI di BSI yang bakal didivestasi.
Terpisah, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dirinya hanya menjalankan operasional perusahaan, bukan pemegang saham. Oleh karena itu, ia tidak bisa bicara banyak soal rencana divestasi bank syariah pelat merah ini.
"Terkait divestasi, BSI ini kan bank Tbk, itu regulatornya banyak. Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal (Bursa Efek Indonesia), dan Bank Indonesia. Jadi hal-hal sensitif saya gak bisa saya sampaikan di sini," kata Hery dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).
"Kalau disuruh ini (divestasi) ya jalanin, termasuk (merger BSI dengan) BTN Syariah. Bohirnya bilang maju ya maju, mundur ya mundur, tahan ya tahan," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.
Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.
Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.
Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.
Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.
Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.
"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.
(mrh/wiw)PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).
Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.
"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).
Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.
Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.
"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.
Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.
Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.
[Gambas:Video CNN]
MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.
Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.
Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.
Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.
Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.
[Gambas:Video CNN]
Lagi cari set meja dan kursi baru buat di rumah? Beli aja hari ini, Minggu (19/11) di Transmart Full Day Sale karena ada diskon gede-gedean.
Gebyar diskon ini mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Belanja juga makin hemat kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Soalnya, ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran menggunakan metode tersebut.
Nah, belanja di Transamart gak bikin kantong bolong, kan? Yuk segera ke Transmart dan serbu diskonnya sekarang juga!
![]() |
MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.
Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.
Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.
Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.
Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.
[Gambas:Video CNN]
《pinjol ojk terbaik》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mp088 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol ojk terbaik》bab terbaru。