info link gacor slot

tuan kendo

Naik Kapal Patroli TNI, Jokowi Susuri Jalur Logistik IKN******

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyusuri jalur logistik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menggunakan kapal patroli TNI.

Jokowi menyebut kapal melintas di bawah Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan IKN.

"Di geladak haluan kapal menuju pelabuhan di Kecamatan Cipaku, Penajam Paser Utara untuk meninjau kawasan Ibu Kota Nusantara, siang ini," kata Jokowi dalam keterangan unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/10).

"Perjalanan ini juga menyusuri jalur logistik untuk IKN," lanjutnya.

Pada kunjungan kali ini, Jokowi juga meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur IKN, mulai dari Land Development, Bendungan Sepaku Semoi, hingga Persemaian Mentawir.

Jokowi menempuh jalur laut untuk menuju IKN. Ia menggunakan KRI Escolar 871 dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, ke Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelum ke IKN, Jokowi menyempatkan diri mampir ke Pasar Klandasan, Kota Balikpapan. Ia membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi dan rombongan hanya melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara pada hari ini dan akan kembali ke Jakarta pada sore hari.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

Heru Budi Hartono Tunjuk Dirut MRT Baru, Tuhiyat******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran direksi MRT Jakarta. Ia menunjuk Direktur Utama (Dirut) MRT baru, yakni Tuhiyat.

Sebelumnya, Mohamad Aprindy menempati posisi direktur utama PT MRT Jakarta. Ia diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Juli 2022.

Aprindy menggantikan William Sabandar yang diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MRT Jakarta per 22 Juli 2022.

"Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 25 Oktober 2022," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Heru Budi juga merombak jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama.

Mantan direktur MRT Jakarta sebelumnya William P Sabandar, dan Kristiyono, juga resmi diangkat menjadi komisaris PT MRT Jakarta.

"Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya," jelasnya.

"Semoga direktur utama dan jajaran dewan komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Investor China Lari Kocar******

Investor Chinalari kocar-kacir setelah Presiden China Xi Jinping kembali terpilih memimpin pemerintahan untuk periode ketiga.

Hal tersebut tercermin dari jatuhnya saham di bursa efek China dan melemahnya mata uang yuan terhadap dolar AS.

Saham China yang terdaftar di Hong Kong dan New York jatuh pada Senin (24/10), tepat sehari setelah Xi terpilih sebagai pemimpin China untuk ketiga kalinya dalam Kongres Partai Komunis China.

"Pasar jelas kecewa dengan tujuh orang Komite Tetap Politbiro baru yang diisi sekutu Xi (Jinping), kata Pengelola Strategic China Panda Fund Lilian Co, dikutip dari CNN, Kamis (26/10).

"Karena ideologi Xi (Jinping) tidak ramah pasar dalam beberapa tahun terakhir. Tim kepemimpinan yang setia kepada Xi berarti tidak ada perubahan arah kebijakan selama dia berkuasa," lanjutnya.

Beberapa nama yang hilang dalam tim baru Xi Jinping adalah pejabat senior yang telah mendukung reformasi pasar. Antara lain, Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang, Wakil Perdana Menteri Liu He, dan Gubernur bank sentral China Yi Gang.

Investor khawatir kekuasaan Xi berarti melanjutkan kebijakan beberapa strategi mencengkram, seperti nol-covid dan tindakan keras terhadap sektor swasta yang diklaim telah menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi China selaku kedua terbesar di dunia.

Profesor di Universitas Bocconi dan ekonom China Sonja Opper menyoroti tradisi Xi Jinping yang tidak berubah dengan memprioritaskan loyalitas pribadi daripada kompetensi dan produktivitas seseorang.

"Risikonya adalah kepemimpinan China menjadi terisolasi dan kehilangan pandangan alternatif, cara yang mungkin lebih baik untuk mendekati banyak tantangan yang dihadapi negara itu," imbuhnya.

Bank Dunia baru-baru ini memangkas perkiraan pertumbuhan China menjadi 2,8 persen pada 2022, pertama kalinya memproyeksikan ekonomi China tertinggal di belakang negara-negara Asia lain sejak 1990 silam. Sedangkan target resmi Beijing adalah tumbuh 5,5 persen untuk tahun ini.

Analis mengatakan jika Xi menutup pintu pada liberalisasi pasar, kebijakan dapat semakin didorong oleh ideologi yang selanjutnya akan merugikan industri swasta dan memperburuk ketegangan AS-China.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Bukan Cuma Tekstil dan Sepatu, PHK Juga Hantui Industri Otomotif******

Wakil Ketua Bidang KetenagakerjaanKamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut.

"Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).

Ia menyebutkan beberapa laporan dari asosiasi buruh yang mengalami PHK ada dari bidang keamanan (security), telekomunikasi, logistik, ritel, dan perbaikan jalan tol. Terbaru, PHK juga menerpa industri farmasi.

"Baru dapat kabar dari teman-teman di pabrik farmasi atau produksi obat, sejak obat batuk sirup ditiadakan atau tidak diperbolehkan, banyak yang di PHK. Ini karena banyak pabrik yang tutup," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

Ia merinci pesanan di industri sepatu mencapai 50 persen, sedangkan industri tekstil sekitar 30 persen. "Jadi, ada yang lebih banyak, ada juga yang sedikit. Rata-rata segitu ya," imbuh Anton.

Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.

"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Pengusaha Prediksi Gelombang PHK Hantam Sektor Padat Karya******

Wakil Ketua KadinBidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karyaakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK di sektor padat karya terjadi sebagaimana halnya perusahaan rintisan (startup) pada tahun ini. Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]