java138

serba138 495Jutaan kata 493723Orang-orang telah membaca serialisasi

《java138》

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat soal jabat tangan AHY******

Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak terlepas dari peran besar Presiden RI Joko Widodo.

"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi, ya, yang seperti beliau sampaikan beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep menjelaskan bahwa Jokowi juga berperan kuat dalam menyatukan AHY dan Moeldoko yang sebelumnya keduanya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, akhirnya diakomodasi ke kabinet oleh Jokowi, itu 'kan hak prerogatif presiden. Mau enggak mau Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga. Jadi, peran Jokowi ini kuat untuk menyatukan dua pihak yang pernah berseteru," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko dan AHY berjabat tangan di Istana sita perhatian wartawan
Baca juga: NasDem: Putusan MA tolak PK Moeldoko jadi kado istimewa AHY

Sementara itu, Moeldoko mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara dirinya dan AHY adalah hal yang biasa terhadap sesama rekan kabinet.

Moeldoko menekankan bahwa sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.

"Kerja tetap tidak terganggu. Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.

Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait dengan aduan masyarakat soal pertanahan.

Pada kesempatan terpisah, AHY mengatakan bahwa dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk Moeldoko.

AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi antara dirinya selaku menteri baru dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Ia menyatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP pada masa-masa mendatang. Selain itu, dia menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.

"Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti enggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga," ujarnya.

Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sport slot 88、situs terbaru paling gacor、slot gacor 2023 server luar negeri

Terkait：ugwin288、qqstar、cara tarik uang slot ke dana、situs tergacor malam ini、pinjol legal dan aman、paluqq、rtp tuanslot、pinjol bulanan bunga rendah、naga88、slot pagi hari

---

---

bab terbaru：voucher airbnb（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08