super777

Pembunuhan mutlak

Borong Anggur Muscat di Transmart Mumpung Harga Promo Seharian******

Penggemar anggur muscat sini merapat ke Transmart terdekat. Mumpung ada Full Day Sale pada Minggu (26/11), Transmart kasih promo harga spesial untuk anggur muscat.

Selagi ada promo, kamu bisa borong anggur muscat sebanyak-banyaknya di Transmart. Mau beli anggur muscat kiloan? Tentu bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp4 ribu saja per 100 gram.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Anggur muscat pack:

• Anggur muscat Transmart Pekanbaru harga normal Rp50.000, harga diskon jadi Rp40.000.
• Anggur muscat Transmart Medan harga normal Rp67.500, harga diskon jadi Rp54.000.
• Anggur muscat Transmart Manado harga normal Rp57.900, harga diskon jadi Rp46.320.
• Anggur muscat Transmart Jabodetabek dan Jawa Tengah harga normal Rp49.900, harga diskon jadi Rp39.920.
• Anggur muscat Transmart Balikpapan harga normal Rp56.000, harga diskon jadi Rp44.800.

Anggur muscat kiloan:

• Anggur muscat by KG Transmart Pangkalpinang harga normal Rp5.590 per 100 gram, harga diskon jadi Rp4.472 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Makassar harga normal Rp8.390 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.712 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Kupang harga normal Rp10.950 per 100 gram, harga diskon jadi Rp8.760 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Karawang harga normal Rp8.290 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.623 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Jawa Timur harga normal Rp8.490 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.792 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Jambi, Lampung, dan Palembang harga normal Rp7.890 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.312 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Denpasar dan Palu harga normal Rp10.690 per 100 gram, harga diskon jadi Rp8.552 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Banjarmasin dan Pontianak harga normal Rp8.600 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.880 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Bandung dan Mataram harga normal Rp8.990 per 100 gram, harga diskon jadi Rp7.192 per 100 gram.

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa beli anggur muscat dengan harga diskon.

Selain dari ketiga bank di atas, pembelian anggur muscat di Transmart berlaku harga normal. Masih belum punya salah satu dari ketiga banknya? 

Tenang, tinggal download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Registrasi dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah saat ini sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan melalui booth dari bank yang tersedia di setiap gerai.

Harga anggur muscat yang didiskon hanya berlaku selama periode Transmart Full Day Sale, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi, jangan sampai terlewat!

Rahasia Ilahi

Beli TV 65 Inch UHD di Transmart Full Day Sale Hemat Sampai Rp3,5 Juta******

Transmart Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu (10/12), dan menyajikan banjir diskon sejak toko buka hingga berakhir pukul 22.00 atau jam 10 malam.

Salah satu produk yang didiskon adalah TV LED 65 inch UHD Smart.

Harga normal TV tersebut mulai dari Rp 11.209.000, tapi dengan harga promo bisa dibawa pulang mulai Rp 9.599.000.

Televisi kedua adalah LED TV 50 inch UHD Smart dari berbagai merk. Produk itu ditawarkan dengan harga Rp 4.799.200 jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Sementara harga normalnya adalah mulai Rp 6.969.000 dan harga promonya mulai dari Rp5.999.000. Artinya bisa menikmati diskon Rp 2.169.800 dari harga normal.

Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok! Selamat belanja!

Panduan Dewi Bintang

Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China******

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan Uni Eropatelah menuduh Indonesia mendapatkan subsididari China.

Tuduhan itu terkait pabrik baja. Atas tuduhan itulah, Uni Eropa kemudian mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty tinggi atas produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

BMP itu mencapai 21 persen. BMP itu lebih tinggi dari produk India yang hanya 7,5 persen

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya Minggu (3/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan Indonesia tak tinggal diam atas tuduhan Uni Eropa tersebut. 

Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan BMAD baja nirkarat tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara menambahkan gugatan dilayangkan karena perlakuan Uni Eropa tersebut merugikan Indonesia. Pasalnya, belakangan ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat.

Ia mengatakan dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Otorita Buka Suara soal Maruarar Sirait Bahas IKN Bareng Aguan Cs******

Otorita IKNbuka suara soal pertemuan Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait dengan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguanyang merupakan pimpinan pengusaha swasta nasional di proyek IKN.

"Terus terang saya tidak terinfo sih (pertemuan Maruarar Sirait dengan Konsorsium Nusantara), enggak terinfo. Saya juga tahunya dari media," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Agung mengaku tidak mengetahui langsung soal pertemuan politikus PDIP tersebut dengan Aguan Cs. Oleh karena itu, ia tak bisa berbicara banyak soal konteks pembahasan tersebut, yang diklaim membicarakan IKN Nusantara.

"Mungkin saja, mungkin saja (Maruarar Sirait benar investor IKN)," ucap Agung.

"Karena kan Konsorsium Nusantara anggotanya cukup banyak perusahaannya. Kita tidak melihat nama-nama individu di situ, yang kita lihat nama perusahaan. Kan mungkin saja individu punya partisipasi di perusahaan, kita tidak tahu," tuturnya.

Terlepas dari itu, Agung menyebut Aguan Cs akan kembali membangun di IKN. Ia mengatakan groundbreaking anyar Konsorsium Nusantara diperkirakan dihelat 2024, meliputi shopping mall dan departement store di dekat Hotel Nusantara IKN.

Sebelumnya, Maruarar Sirait mengunggah sebuah foto di Instagramnya pada Rabu (6/12). Pria yang akrab disapa Ara itu tampak duduk dalam sebuah meja makan bundar bersama Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, dan Boy Thohir.

Ara mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12), dikutip dari detik.com.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]