bo togel bonus new member terbesar

Selir iblis yang tiada taranya

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Pesawat VVIP KTT G20 Pulang, AP I Minta Penumpang Cek Jadwal Terbang******

PT Angkasa Pura I (AP I) selaku operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan dari dan ke Bali hari ini, Rabu (16/11).

Pasalnya, puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional dari KTT G20 jatuh pada hari ini, khususnya pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun jumlah pesawat yang akan berangkat yakni 16 penerbangan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di periode waktu tersebut agar memerhatikan dan mengantisipasi keberangkatan di jam-jam yang dimaksud," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Denpasar, Bali pada Selasa (15/11) malam.

Ia juga menginformasikan operasional penerbangan komersial reguler di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode kedatangan para delegasi KTT G20 tetap berjalan normal dan lancar.

Pada periode 13-14 November 2022, terdapat 78.190 pergerakan penumpang komersial, yang terdiri atas 39.799 penumpang rute domestik dan 38.391 penumpang rute internasional.

Kemudian, terdapat 641 pergerakan pesawat udara komersial yang terdiri atas 363 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 278 pergerakan pesawat rute internasional.

"Kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, baik terkait pada penanganan delegasi KTT G20 serta kepada para pengguna jasa bandara yang menggunakan penerbangan reguler," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Anda harus memanggil saya dewi

Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen******

Pengusaha sepatu menyebutkan jumlah buruhyang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan industri yang hampir menyentuh 50 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada delapan perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Bitvo Kanada Batalkan Kesepakatan Diakuisisi oleh FTX******

Bitvo Kanada membatalkan kesepakatan untuk diakuisisi oleh FTX, bursa kripto milik Sam Bankman-Fried, yang dikabarkan bangkrutdan mengajukan pailit.

Bursa pertukaran kripto yang berbasis di Kanada itu menuturkan telah menghentikan kesepakatan untuk dibeli oleh FTX, seperti dilansir CNA, Selasa (15/11).

Bitvo Kanada juga menyampaikan bahwa perusahaannya tidak memiliki paparan materi untuk FTX atau afiliasinya.

Bitvo juga menegaskan bahwa operasional mereka sesuai dengan peraturan pemerintah setempat dengan label bisnis layanan keuangan berlisensi di bawah Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Bitvo juga merupakan dealer terbatas dari Administrator Sekuritas Kanada.

Sebelumnya, FTX Trading Ltd mengumumkan telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Bitvo pada Juni 2022. Rencana akuisisi ini semula diperkirakan bakal selesai pada kuartal III 2022.

"Kami senang memasuki pasar Kanada dan terus memperluas jangkauan global FTX. Ekspansi kami ke Kanada adalah langkah lain dalam kerja proaktif dengan regulator mata uang kripto di berbagai wilayah geografi di seluruh dunia," terang Bankman-Fried saat itu.

CEO Bitvo Pamela Draper sempat merespons rencana akuisisi itu dengan mengatakan senang Kanada bisa unjuk gigi di perdagangan aset digital dan membantu menyediakan akses ke FTX untuk merambah komunitas kripto di negara tersebut.

"Kami berharap dapat mengubah akses Kanada ke ekosistem aset digital sebagai bagian dari FTX," kata Draper.

Sayang, aset FTX sudah dibekukan oleh Komisi Sekuritas Bahama pada Kamis (10/11), tepat sehari sebelum bursa kripto tersebut mengajukan kebangkrutan.

Mereka bahkan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

"Mengingat besarnya, urgensi, dan implikasi internasional dari peristiwa yang sedang berlangsung berkaitan dengan FTX, komisi (Sekuritas Bahama) menyadari bahwa harus dan bergerak cepat untuk lebih melindungi kepentingan klien, kreditur, dan pemangku kepentingan lain secara global," tulis pernyataan resmi otoritas tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/11).

Lokasi terkini Bankman-Fried yang tinggal di Bahama juga menjadi tanda tanya. Ia disinyalir kabur ke Amerika Selatan usai isu kebangkrutan bursa kripto miliknya.

Namun, Bankman-Fried membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya terbang ke Argentina di tengah spekulasi yang beredar. Ia mengatakan pada Sabtu (12/11) masih berada di Bahama.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Profil Eddy William Katuari, Bos Wings Pemilik The Apurva Kempinski******

Hotel The Apurva Kempinski Bali tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, hotel mewah bintang 5 ini dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15-16 November 2022.

Berdasarkan laman resmi BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), hotel mewah tersebut ternyata milik Presiden Direktur Wings Group Eddy William Katuari.

William Katuari juga dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US miliar atau setara Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2021 lalu. Wiliam bahkan tercatat sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.

Eddy William Katuari nama lengkapnya. Mengutip berbagai sumber, pria ini adalah bos dari Wings Group yang memproduksi sabun colek bernama Wings Biru.

Ia adalah generasi kedua Grup Wings dan merupakan putra dari pendiri Wings Group, Johannes Ferdinand Katuari.

Wings Group merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kebutuhan rumah tangga, consumer goods dan produk kesehatan, mulai dari sabun colek, deterjen hingga mie instan yakni Mie Sedaap.

Perusahaan keluarga ini awalnya didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto pada 1948 di Surabaya, bernama Fa Wings. Saat itu usahanya adalah membuat sabun batangan di rumah.

Di bawah kepemimpinan Eddy William Katuari, Wings Group melebarkan sayapnya ke produk rumah tangga, perawatan pribadi, dan produksi makanan.

Pada era 2000-an, ia melalui Wings Group merambah bisnis properti, perkebunan, oleo chemical, dan keramik.

Di industri oleo chemical, Wings Surya bekerja sama dengan Grup Salim dan Grup Lautan Luas lewat PT Ecogreen. Sedangkan di bisnis packaging, Wings bermitra bersama PT Kinocare Era Kosmetindo

Saat ini Wings telah menjadi perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.