airbet88 login

168jacpot 309Jutaan kata 169315Orang-orang telah membaca serialisasi

《airbet88 login》

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Daftar Harga Bahan Pokok yang Naik Jelang Pemilu******

Sejumlahbahan pokokmakin mahal jelang Pemilu 2024. Kenaikan harga di antaranya terjadi pada komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), per Rabu (7/2), harga rata-rata beras kualitas bawah I mencapai Rp14 ribu per kilogram (kg). Angka ini naik 1,08 persen atau Rp150.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas bawah II, yakni 1,84 persen atau Rp250 menjadi Rp13.850 per kg.

Setali tiga uang, harga beras kualitas super I naik 1,23 persen atau Rp200 menjadi Rp16.500 per kg. Selain itu, harga beras kualitas super II juga naik 1,58 persen atau Rp250 menjadi Rp16.050 per kg.

Selain beras, harga cabai merah dan cabai rawit juga mengalami kenaikan. Tercatat, harga cabai merah besar naik 5,49 persen atau Rp3.450 menjadi Rp66.250 per kg. Kemudian harga cabai merah keriting pun naik 7,48 persen atau Rp3.900 menjadi Rp56.050 per kg.

Lalu harga cabai rawit hijau pun naik 4,25 persen atau Rp1.800 menjadi Rp44.200 per kg. Tak ketinggalan, harga cabai rawit merah juga naik 3,05 persen atau Rp1.400 menjadi Rp47.350 per kg.

Selain itu, harga daging ayam juga terpantau naik. Tercatat harga daging ayam ras segar naik 2,5 persen atau Rp900 menjadi Rp36.950 per kg.

Di sisi lain, beberapa harga bahan pokok lainnya menurun, termasuk harga bawang merah, bawang putih, daging sapi, gula pasir, hingga telur ayam.

Contohnya, harga bawang merah ukuran sedang turun 3,25 persen atau Rp1.200 menjadi Rp37.250 per kg. Lalu, harga bawang putih ukuran sedang turun 1,7 persen atau Rp700 menjadi Rp40.450 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Label：gacor 368、abo138、gacor hoki 77

Terkait：panen168、situs bonus new member、cara pinjam di bri ceria、rajajp88、slot kapten、pada slot、rtp titi4d、hoki99 demo、slot paling hoki hari ini、minimal transaksi cicilan kredivo

bab terbaru：bayar tagihan kredivo lewat shopee（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10