pinjol pasti acc tanpa bi checking

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Indonesia Ekspor Nikel Sulfat ke China untuk Produksi Baterai Lithium******

Indonesiauntuk pertama kalinya mengekspor nikel sulfat.

Ekspor dilakukan dari pabrik pertama dan bahkan terbesar di dunia, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) melalui entitas asosiasinya, PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), selaku produsen nikel sulfat pada Jumat (16/6).

Dalam ekspor ini, PT HPL mengapalkan sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer ke salah satu mitra bisnis NCKL di China.

Ia mengatakan nikel sulfat yang diekspor ini merupakan hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Ini akan digunakan dalam produksi baterai lithium dengan kandungan nikel yang tinggi.

Ia yakin di masa mendatang penggunaan baterai litium jenis ini akan terus meningkat, terutama dalam industri kendaraan listrik.

Direktur Utama NCKL Roy A. Arfandy menyatakan total pengiriman produk nikel sulfat ditargetkan mencapai 240 ribu ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik. Perusahaan juga sedang dalam tahap uji coba produksi kobalt sulfat.

"Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut," kata Roy.

Roy pun menyampaikan apresiasi atas pencapaian pengiriman perdana nikel sulfat ini.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

RI di Jalur Benar, Luhut Minta Presiden Baru Tak Usah Bicara Perubahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Ia menyebut kebijakan seperti hilirisasi industri merupakan salah satu resep terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai high income country.

"Sekarang kita sudah ketemu pattern(pola) untuk menjadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredientsdaripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6).

"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan gross national income(GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income(US$ 1.035), lower-middle income(US.036-US,045), upper middle income(US.046-US.535), dan high income(lebih dari US.535).

Saat ini, Indonesia berada pada posisiupper-middle income.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

KCIC Gandeng UI Kaji Harga Tiket Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) yang ditargetkan beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan kajian tersebut dilakukan pihaknya dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

"Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucap Emir di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Pada masa tersebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam ini.

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Sementara, operasi secara komersial ditargetkan pada Oktober.

"Iya (Oktober), sudah sesuai dengan ketentuan dan pembayaran tarif yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut, Emir menuturkan selama proses uji coba Agustus-September pihaknya juga tengah menggodok skema agar masyarakat bisa naik secara gratis.

Namun, belum berani berjanji uji coba itu benar-benar gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya juga masih menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"Gratis, tidak nol tapi, ada transaksi yang harus dilakukan sehingga ada proses booking tiket, harga nya berapa akan diumumkan lebih lanjut," jelas Emir.

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA pengumpan (feeder) menuju Stasiun Bandung.

Durasi perjalanan KA feeder ke Stasiun Bandung sekitar 18 menit. Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Artinya, penumpang tidak perlu membayar tiket lagi.

"Feederkami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nantinya jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Badak

Gelar Employee Reward 2023, PNM Terbangkan 64 Karyawan ke Korsel******

PNM kembali mengadakan Employee Reward 2023 dengan mengirimkan 64 karyawan terbaik mereka ke Korea Selatan (Korsel). Hal ini membuktikan bahwa PNM percaya pada hasil kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam bekerja.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance(GCG), memberikan penghargaan merupakan salah satu tanggung jawab PNM dalam mengembangkan kemampuan karyawan mereka.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menyampaikan melalui Employee Reward 2023, PNM berharap dapat memberikan penghargaan yang berkesan kepada para karyawan dengan perjalanan gratis ke beberapa destinasi.

"Perjalanan ini bukan hanya sekadar liburan gratis atau jalan-jalan biasa, tetapi juga memberikan pengalaman baru kepada teman-teman dengan melihat apa yang ada di luar sana. Banyak perbedaan, berbagai budaya, dan hal-hal yang dapat kita pelajari dari mereka di luar sana," imbuh Sunar.

Antusiasme terasa begitu kemeriahan acara ini dimulai dengan sapaan ala Korea, 'Annyeonghaseo'. Karyawan PNM Cabang Padang, Rani, menggambarkan kegembiraannya yang luar biasa dan kekagumannya atas kesempatan langka ini untuk mengunjungi Korea Selatan.

"Pasti bersyukur dan senengbanget pasdengerke Korea. Ya Allah, rasanya kayakmimpi," ucapnya.

Meskipun sedang hamil, dirinya mengaku tetap bersemangat untuk pergi ke Korea.

"Jadwal kepulangan saya dari Korea ternyata sejalan dengan perkiraan tanggal kelahiran saya. Terima kasih, PNM!" seru Rani.

Rombongan yang berangkat pada Selasa (13/6) ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih dari 69.000 karyawan PNM lainnya yang belum mendapatkan kesempatan serupa.

Dewa Perang bertanda Naga

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.