daftar game slot gacor hari ini

Bermain game online di dunia lain

29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Lion Air Minta Maaf Karena Sering Telat Terbang******

Lion Air Group buka suara soal keluhan masyarakat atas seringnya penerbanganmereka mengalami delay atau keterlambatan.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mereka meminta maaf atas masalah tersebut

"Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya dalam pernyataan yang dikirimkan ke CNNIndonesia akhir pekan ini.

"Kompensasi keterlambatan penerbangan dijalankan sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku," katanya.

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

[Gambas:Video CNN]

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

a menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

Merespons keluhan itu, Danang mengatakan sejatinya pihaknya tidak ingin mengecewakan penumpang.

Namun kata Danang, betapapun keterlambatan tidak diinginkan terkadang masalah itu sulit dihindari.

"Dan ini merupakan bagian dari industri ini," katanya.

Ia menambahkan keterlambatan penerbangan bisa terjadi karena berbagai variabel.

Pertama,cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

Kedua, kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

Itu katanya dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan.

"Tindakan bercanda bom dianggap serius dan mengancam keselamatan, sehingga maskapai akan menurunkan penumpang dan melakukan pengecekan tambahan pada pesawat," katanya.

Ketiga,keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan.

Ia menambahan , jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

Keempat, barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boarding pesawat dapat menjadi lebih lambat.

"Apabila terlalu banyak barang bawaan, dapat memperlambat proses ini. Awak kabin harus membantu penumpang untuk menyusun barang bawaan mereka dengan aman dan efisien. Proses boarding bisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapka," katanya.

Kelima,Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

Keenam,gangguan teknis.

"Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan adalah masalah teknis. Maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan," katanya.

Ketujuh,faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.

"Maskapai (sebenarnya) memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keterlambatan. Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya.

rencana penyelamatan sampah

TransJakarta Curhat Pengadaan Bus Listrik Lebih Mahal 30 Persen******

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pengadaan bus listrik untuk operasionalTransJakarta lebih mahal dibanding bus berbahan bakarsolar yang beroperasi saat ini.

Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

"Bus listrik ini kan saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen lebih mahal dibandingkan (bus) solar," kata Welfizon.

"Harusnya insentif-insentif ini kan dari semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan, seperti yang sekarang misalnya mengenai PPn dan segala macam yang sedang dibahas," ujarnya.

Welfizon mengatakan saat ini TransJakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Rencananya, terdapat tambahan 70 unit bus hingga akhir tahun.

Ia menyebut setelah pengadaan 100 unit bus listrik, pihaknya akan melakukan evaluasi, baik dari sisi bisnis finansial, operasional dan layanan hingga sisi teknis.

"Perkembangan teknologi terkait dengan bus listrik ini sangat cepat sekali, kami harus hati-hati, sehingga nanti tidak ada risiko sudah melakukan pengadaan begitu banyak bus listrik, ternyata ada perubahan regulasi, perubahan bisnis, dan yang lainnya," katanya.

"Makanya kita lihat 100 unit bus listrik kita jalankan dulu, kita evaluasi, sambil mendorong regulasi-regulasi terkait relaksasi bus listrik ini bisa berjalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Garuda Bersiap Longgarkan Penggunaan Masker di Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk mulai melonggarkan syarat dan protokol kesehatanbagi penumpang mereka, utamanya mengenai kewajiban menggunakan maskerpada saat melaksanakan perjalanan.

Pelonggaran kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dilakukan merujuk pada kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Dengan diberlakukannya SE Kemenhub tersebut, saat ini Garuda Indonesia siap mengimplementasikan penyesuaian protokol kesehatan pada layanan penerbangan khususnya terkait dengan aturan penggunaan masker bagi penumpang, di mana sesuai dengan ketentuan dari Kemenhub tersebut para penumpang yang dalam keadaan sehat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (12/6) ini.

"Kebijakan tersebut melengkapi berbagai Ketentuan pelaku perjalanan bagi perjalanan orang dengan transportasi udara di masa transisi endemi covid-19," katanya.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Irfan mengatakan awak kabin yang bertugas juga akan mulai mengimplementasikan peniadaan penggunaan masker secara bertahap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.

"Tentunya berbagai penyesuaian penerapan prokes di masa transisi endemi ini akan kami lakukan secara bertahap dengan mengkaji kebutuhan penyesuaian layanan masyarakat di tengah masa adaptasi normalisasi layanan di masa transisi endemi", jelas Irfan.

"Kesiapan penerapan penyesuaian prokes melalui optimalisasi berbagai lini layanan ini menjadi upaya kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa melalui sinergitas bersama berbagai stakeholderpenerbangan baik dalam prosedur pre flight, in flighthingga post flight," jelas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Dewan Kopi Indonesia: El Nino Bisa Perburuk Produksi Kopi Sumut******

Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumatera Utara Ujiana Sianturi mengatakan fenomena kenaikan suhu akibatEl Nino bisa memperburuk produksi kopi di wilayah provinsi itu.

"Industri kopi Sumut bisa semakin rusak," ujar Ujiana di Medan, Sabtu (10/6) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : BMKG Ungkap Penyebab Kemarau Kering Makin Kering Selain El Nino

Di perdagangan internasional, harga kopi kualitas terbaik untuk ekspor disebut Ujiana mencapai sekitar Rp140 ribu per kilogram, lebih tinggi dari biasanya yang Rp90 ribu.

"Selain itu, ada pula serangan jamur pada kopi dan pohonnya meranggas sehingga tidak berbuah. Ini membuat kami tidak berani menandatangani kontrak (ekspor)," kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, ada 50-60 persen peluang terjadinya El Nino di Indonesia pada semester kedua tahun 2023 dengan puncaknya diyakini pada Agustus.

Salah satu dampak El Nino yang sangat diwaspadai adalah terjadinya gagal panen. Gagal panen ini akan membuat kurangnya stok beras yang berujung pada meningkatnya harga.

Berdasarkan BMKG, El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

UU Antideforestasi Uni Eropa

Belum berhenti sampai di sana, dia mengklaim industri kopi di Sumut juga terganggu dengan adanya Undang-Undang AntiDeforestasi Uni Eropa yang resmi berlaku mulai pertengahan Mei 2023.

Regulasi tersebut menyatakan setidak-tidaknya tujuh komoditas yaitu sawit, kopi, kayu, daging, karet, kacang kedelai dan kakao, beserta produk turunannya, tidak boleh diekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa jika tidak memenuhi syarat deforestasi atau penggundulan hutan.

"Kita sedang diembargo oleh Eropa. Mereka sekarang bertanya, kopinya dari mana? Dari hutan tidak? Anehnya, kenapa sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu. Ini jadi seperti persoalan politik," tutur Ujiana.

Lihat Juga : MONEY HONEYPODCAST: Cuan Dolar Desa Devisa

ketika pahlawan itu datang

Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.

Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.

Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.

Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.

Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.

Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.

"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.

Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan. 

Aturan ia targetkan selesai tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.

Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.