gacor 5000 slot

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Keyakinan Pelaku Usaha ke Ekonomi RI Melambat pada September 2023******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat indeks kepercayaan industri (IKI) pada September 2023 di angka 52,51 alias melambat 0,71 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

IKI merupakan indeks yang dirilis Kementerian Perindustrian sejak November 2022. Indeks ini menggambarkan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian

"Melambat 0,71 poin dibandingkan dengan IKI Agustus 2023 yang mencapai 53,22," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam Konferensi Pers IKI September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Lalu, pelaku usaha yang melaporkan ke Kemenperin bahwa industrinya masih stabil ada 44,8 persen di bulan ini. Sementara itu, pelaku usaha yang kondisinya menurun ada 22,5 persen atau turun dari 24,3 persen di Agustus 2023.

"Memang IKI turun 3 bulan berturut-turut, tapi masih pada level di atas 50 atau ekspansi. Jadi kita tidak usah khawatir. Sejauh ini industri manufaktur Indonesia masih bergerak cepat dibandingkan negara-negara lain," tuturnya.

"Kenapa turun? Itu memang kami melihat disebabkan pasar global, beberapa harga komoditas turun, crude palm oil (CPO), nikel, logam mulia juga, pangan. Penurunan itu menyebabkan order atau permintaan dari beberapa subsektor turun," sambung Febri.

Febri merinci beberapa subsektor yang masih kontraksi di bulan ini, antara lain tekstil; pakaian jadi; kayu, barang dari kayu, dan gabus; industri pengolahan lainnya; dan industri barang galian bukan logam.

Sedangkan subsektor yang masih ekspansi sangat tinggi di September 2023 ini adalah kendaraan motor trailer, alat angkut lainnya, dan industri bahan makanan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Keadilan One Piece

Bahlil Minta DPR Bentuk Tim Analisis Penghambat Investasi di Batam******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk menganalisis apa yang menjadi penghambat masuknya investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga ada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan investasi di kawasan Batam. Bukan tanpa alasan, berdasarkan temuannya, penolakan itu tak hanya datang dari masyarakat setempat.

"Temuan saya, yang bermain ini bukan hanya persoalan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya, lewat Komisi VI membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP (Badan Pengusahaan) Batam ini, sejak 2004 membangun investasi yang gede, selalu aja ada dinamika," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

"2010 begitu juga. Akhirnya batal, batal, batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan," tegasnya.

Padahal, masuknya investasi di Pulau Rempang dinilai dapat memajukan kawasan tersebut. Ia khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan di posisinya sekarang.

"Kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma berharap begini terus, saya enggak tau apa yang akan terjadi ke depan," tutur Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Food Estate Merauke Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus******

Pemerintah akan menjadikan lumbung pangan (food estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (10/10).

Airlangga mengatakan KEK tersebut akan dibuat di Merauke, Papua Selatan. Meski demikian, ia belum bisa mengatakan secara rinci berapa target produksi dari KEK food estateitu.

Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan anggaran untuk KEK food estate akan diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership(PPP).

Sementara itu, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Jokowi mengarahkan agar food estateterintegrasi antara pangan dan energi.

"Jadi poinnya seperti itu, sehingga tidak bisa separuh-separuh, karena potensimarketkan ada di Indonesia," ucap Arief.

Ia juga mengklaim RI memiliki banyak lahan produktif beserta infrastruktur yang mumpuni. Dengan begitu, produksi pangan darifood estatepun bisa masif.

Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estatetersebut.

"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to enditu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estatetak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

Hidup di dunia tanpa akhir

Jokowi ke Beijing, RI******

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China. Dalam kunjungannya itu, Jokowi turut menghadiri pembukaan Belt and Road Forum (BRF) ke-3 pada Rabu (18/10).

Pada kesempatan itu, Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) untuk masa mendatang. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam sambutannya, Jokowi juga mengapresiasi perkembangan kerja sama Indonesia dan China terkait BRI. Jokowi pun meminta agar kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi dan harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi berharap kerja sama serupa juga dapat dilakukan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.

"Keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh pondasi ekonomi negara mitra. Bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya," ucap Jokowi.

Saat bertemu Perdana Menteri China, Li Qiang, Jokowi mengapresiasi perkembangan kerja sama Indonesia-China dalam 10 tahun terakhir. Diketahui China saat ini menjadi investor terbesar kedua di Indonesia.

(Foto: ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY).

Adapun dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Ad Interim Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Erick Thohir.

Erick Thohir yang juga Menteri BUMN mengatakan bahwa Forum Bisnis Indonesia-China telah menghasilkan kesepakatan kerja sama senilai Rp204 triliun. Erick bahkan menyebut masih ada potensi kerja sama hingga Rp455 triliun dengan China.

"Forum yang Indonesia Cina bisnis forum ini adalah forum yang sangat positif. Kita lihat tadi pertumbuhan investasi dari China ke Indonesia itu kan kalau kita melihat 2013 baru kurang lebih US0 juta, sekarang sudah di angka US,6 miliar. Artinya ini Signifikan," jelasnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa investasi China di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Investasi tersebut telah mendorong pengembangan industri dan kawasan ekonomi khusus di Tanah Air.

Menurutnya, investasi China di Indonesia pada semester 1 2023 ini sudah lewat dari US,8 miliar. Karenanya dia menyebut bahwa kerja sama BRI ini bakal terus mendorong pengembangan-pengembangan industri maupun kawasan ekonomi khusus di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Bali.

"Dan ini tentu sangat diperlukan oleh Indonesia terutama terkait dengan pengembangan industri, pengembangan teknologi, inovasi dan pengembangan sumber daya manusia," tuturnya.

Sekadar informasi, dalam Forum Bisnis Indonesia-China ini, kedua negara telah menandatangani total 31 kesepakatan kerja sama senilai Rp204 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain infrastruktur, energi, manufaktur, dan pariwisata.