trik rahasia slot pragmatic

lagunabet 663Jutaan kata 498791Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik rahasia slot pragmatic》

LRT Batasi Kecepatan Agar Roda Tak Cepat Aus, Waktu Tunggu Lebih Lama******

Manajemen LRT Jabodebekmembatasi kecepatan kereta hingga 50 persen demi mengurangi gaya gesek antara rodadan rel. Hal ini dilakukan supaya kepingan roda LRT tak cepat aus.

"Pembatasan kecepatan adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi keausan roda kereta," ucap Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/10).

Kuswardojo menuturkan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

"Operasional LRT saat ini memang mengurangi jumlah perjalanan dikarenakan sebagian trainset (rangkaian kereta) yang ada harus melakukan perawatan pembubutan roda sehingga tidak dapat kami operasikan untuk memastikan keamanan dalam operasionalnya," ucap Kuswardojo seperti dikutip dari detik.com.

Ia mengatakan 7 rangkaian kereta LRT masuk bengkel untuk perawatan roda sejak kemarin. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut hingga kapan 7 rangkaian kereta LRT itu selesai perbaikan.

Menurutnya, roda kereta yang aus tersebut perlu dilakukan perawatan dengan pembubutan.

"Roda sebagian kereta sudah mengalami keausan yang harus dilakukan pembubutan untuk menjadikan kondisi roda menjadi sesuai dengan aturan keselamatan operasional KA," ucapnya.

Kuswardojo menyebut dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta mengakibatkan waktu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun menjadi semakin lama. Alhasil, waktu operasional kereta pun diatur menyesuaikan jam sibuk dan jam non-sibuk.

"Untuk headway di jam sibuk 30 menit dan di jam non sibuk, jam 10.00-15.00 keberangkatan kami kurangi dan diatur waktu keberangkatan menjadi 60 menit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

AC, Kulkas, sampai TV Banting Harga di Transmart, Murahnya Kebangetan!******

Beli barang elektronik di Transmart gak cuma terjamin kualitasnya, tapi pasti dapat diskon yang bikin harganya jauh lebih murah dari toko sebelah.

Apalagi Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (29/10). Produk elektronik seperti AC, kulkas, sampai TV LED semuanya serba diskon.

Lihat Juga : Murah Banget, AC 1 PK di Transmart Diskon Rp1 Juta Masih Dapat Bonus

Atau bisa pilih LED TV 65" UH Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung dari harga normal Rp11.209.00, diskon jadi Rp7.679.200

Mau sekalian beli kulkas? Ada kulkas SBS 436L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung dari harga normal Rp8.769.000, diskon jadi Rp6.215.200 (harga khusus Pulau Jawa, Bali, Lampung).

Kulkas SBS 436L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung dari harga normal Rp9.239.000, diskon jadi Rp6.639.200 (harga khusus luar Pulau Jawa, Bali, Lampung).

Pastikan kamu memiliki satu satu dari ini, Allo Bank, Bank Mega, atau Mega Syariah. Cara buka rekeningnya gampang. Cukup download Allo Bank di Play Store atau App Store dari hp, lalu daftar dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Mau punya Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah dengan cara instan? Gampang, tinggal mengunjungi booth Bank Mega yang ada di setiap gerai lalu mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Limit yang tersedia di Allo Pay Later atau Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nantinya bisa langsung dipakai hari itu juga untuk belanja di Transmart. Yuk, serbu gerai Transmart hari ini juga!

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Label：agenslot69、traveloka bisa pinjam uang、linkaja bisa pinjam uang

Terkait：bonus new member poker idn、kumpulan bonus new member 100 to 7x、acak77、erek 01 100、situs slot dijamin paling gacor 2022、seribu mimpi 00、pinjaman online di shopee、detikslot888、slot gacor server filipina、rtp cinema777 hari ini

bab terbaru：slot baru rilis（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05