hk kamis master angka jitu

slot menang 123 204Jutaan kata 659745Orang-orang telah membaca serialisasi

《hk kamis master angka jitu》

Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar dunia******

Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan, program One Village One Product (OVOP) bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menembus pasar global.

Hal tersebut karena program ini membantu para IKM untuk memanfaatkan sumber daya, dan ciri khas budaya lokal yang original, bermutu, dan berpenampilan menarik, sehingga memiliki potensi pasar domestik, serta ekspor yang tinggi.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat mengatakan program ini merupakan upaya penguatan potensi daerah dalam menghasilkan suatu produk unggulan yang berkelas dengan tetap menjunjung ekosistem yang inklusif.

Reni Yanita mengatakan pelaku usaha IKM yang memiliki produk unggulan sesuai kriteria OVOP, dapat mendaftar ke Dinas Perindustrian setempat untuk bisa diusulkan mengikuti program Penghargaan OVOP 2024. Nantinya peserta yang diusulkan dan lolos kurasi akan diikutsertakan dalam program OVOP Go Global yang memberikan pelatihan kesiapan mengikuti pameran internasional.

"Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024,” katanya.

Baca juga: Kemenperin ajak pemda perkuat sentra IKM melalui pendekatan OVOP

Baca juga: Petani kopi dan cokelat dilatih strategi pemasaran produk

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Riefky Yuswandi menambahkan peserta yang sudah dikurasi, akan mendapatkan penguatan dalam hal kesiapan untuk dapat berpartisipasi pada pameran berskala internasional. Seperti penyusunan dokumen rencana pemasaran ekspor, mendorong IKM untuk melakukan pengembangan produk sesuai dengan target pasar, serta melakukan digitalisasi.

“Kami melibatkan pelatih dan pembimbing yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis ke pasar ekspor,” ujarnya.

Riefky mengatakan pada Penghargaan OVOP tahun 2022, terdapat 77 peserta, terdiri atas 21 IKM OVOP dengan komoditas makanan dan minuman, 21 IKM komoditas kain tenun, 12 IKM komoditas kain batik, 17 IKM komoditas anyaman, dan enam IKM komoditas gerabah yang tersebar di 19 provinsi. Sejumlah IKM OVOP tersebut kemudian diseleksi hingga menghasilkan 10 peserta Program IKM OVOP Go Global.

Baca juga: Kemenperin: OVOP hasilkan produk IKM berkearifan lokal berkelas global

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD******

Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan (two-pillar solution) kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann.

“Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Solusi 2 pilar tersebut diinisiasi oleh OECD/G20. Pilar 1 merupakan usulan solusi daru OECD/G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.

Baca juga: Keanggotaan RI di OECD dapat tingkatkan PDB hingga 0,94 persen 

Sementara itu pilar 2 menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidancedan penggelapan pajak atau tax evasion.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.

Menkeu juga mengapresiasi OECD Economic Survey of Indonesia 2024 yang membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama, yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Selanjutnya, Bendahara Negara bersama dengan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.

Aksesi ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slottube99、voucher kidzoona、slot yang gacor pagi ini

Terkait：kredivo vs kartu kredit、pragmatic slot88、digital slot net、xyz 138 slot、dana189、slot gacor di dunia、sihoki gacor、nagamas69、pinjaman online bunga rendah ojk、kredit hp tanpa ktp

---

---

bab terbaru：anda hoki slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29