arti pay later
kerja online cepat dapat uang 705Jutaan kata 151894Orang-orang telah membaca serialisasi
《arti pay later》
Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif******
“Sekitar 40 persen industri (otomotif) itu juga kita ekspor,” ujar Rachmat Kaimuddin dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.
Rachmat memaparkan bahwa pasar ekspor terbesar bagi Indonesia adalah ASEAN sebesar 54 persen dari total ekspor, kemudian disusul Timur Tengah sebesar 18 persen, Amerika Utara sebesar 15 persen, Amerika Selatan sebesar 6 persen, Asia Timur (4 persen) dan Afrika (1 persen).
Terhitung sejak Januari 2023 hingga Desember 2023, kata Rachmat melanjutkan, kurang lebih kendaraan yang sudah diekspor sekitar 571 ribu unit dengan lebih dari 90 negara tujuan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebesar 53 persen dari keseluruhan ekspor merupakan mobil tujuh kursi atau seven-seater. Rachmat mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi ekspor hub mobil penumpang atau passengercar di kawasan ASEAN.
“Jadi, jangan ragu-ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai export hubdi regionini, terutama untuk yang passenger market,” kata Rachmat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar untuk mobil penumpang maupun mobil niaga. Bahkan, kata dia, dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan pasar mobil penumpang terbesar.
“Walaupun mungkin ada negara tetangga kita yang produksi lebih banyak buat ekspor, tapi market kita, both passenger and commercial, digabungkan paling gede, dan nanti produksinya juga memang paling gede,” ujar Rachmat.
Biasanya, kata Rachmat, electric vehicle(EV) atau kendaraan listrik adalah mobil penumpang. Keinginan Indonesia untuk menggenjot peningkatan industri kendaraan listrik merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan.
“We need to fix our environment, we have to have the industry in Indonesia. Itu komitmen kita,” kata Rachmat.
Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******
Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).
"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.
Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.
"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.
Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.
"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.
Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.
Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.
Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung
Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.
Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label：slot kini、cara menang main slot higgs domino duo fu duo cai、gacor88 slot
Terkait：cari slot gacor、slot 77 vip、aladdin666、situs slot gacor akun baru、togel62 slot、mahjong ways 1 png、daftar situs judi online、ug 900 slot、situs slot online terbaik、horasbet88
bab terbaru：epic win138（2024-07-08）
Perbarui waktu：2024-07-08
- Bab 1 samudra 123 slot login
- Bab 2 joker81
- Bab 3 pinjol kirim ke dana
- Bab 4 main slot gacor nya jam berapa
- Bab 5 wings 138 slot
- Bab 6 legenda55
- Bab 7 cari duit cepat dan halal
- Bab 8 kumpulan pola gacor
- Bab 9 qq1889
- Bab 10 monas pinjol
- Bab 11 akun slot bagus
- Bab 12 cara meminjam uang di kredivo
- Bab 13 ug234
- Bab 14 situs slot zoom
- Bab 15 slot gacor pagi hari ini
- Bab 16 slot mudah free spin
- Bab 17 jp jp artinya
- Bab 18 rtp mpo777
- Bab 19 pinjaman online ktp
- Bab 20 buku mimpi bergambar
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6704bab
Pedang Peri dan Berita Aneh
neko4d
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi.
Teten mengatakan e-commercebagian dari aplikasi TikTok itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini |
"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.
Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.
Pilihan Redaksi
|
"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia.
Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.
(rds/rds)[Gambas:Video CNN]
Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini
rajajudiqq
Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatifJakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengatakan keluarga masih menjadi pihak pertama yang melanggengkan stigma negatif mengenai para penyandang disabilitas di masyarakat. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan menjelaskan keluarga kerap kali menjadi agen pertama yang menumbuhkan kesadaran para penyandang disabilitas mengenai keterbatasan yang mereka miliki. “Tentu masih ada masyarakat yang menganggap disabilitas itu aib, namun anggapan itu baru akan berdampak pada penyandang disabilitas jika keluarganya mengatakan dan memperlakukan dia sebagaimana anggapan masyarakat. Jadi, penyandang disabilitas mendapatkan stigma negatif itu justru dari keluarganya dulu,” kata Deka dalam rilis yang disiarkan di Jakarta, Jumat. Ketika keluarga secara langsung maupun tidak langsung terus mengingatkan dan menegaskan kekurangan yang dimiliki para disabilitas, lanjut dia, hal tersebut nantinya mempengaruhi kesadaran dan cara pandang penyandang disabilitas dalam melihat kapasitas dirinya. Alhasil, penyandang disabilitas akan cenderung bersikap inferior, malu, dan minder dalam menilai peran dirinya di dalam unit terkecil seperti keluarga. “Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatif. Dan ini yang membahayakan, stigma yang diberikan orang tua. Jadi keluarganya malu dengan istilah cacat itu sehingga mereka jadi ikut underestimate dirinya juga,” jelasnya. Situasi yang demikian jelas merugikan penyandang disabilitas karena memberikan hambatan tambahan pada proses pengembangan kapasitas dirinya, baik secara emosi, keahlian, maupun sosial. Pada akhirnya, pelanggengan stigma disabilitas dari keluarga semakin meminggirkan bahkan mengucilkan para penyandang disabilitas di lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat karena keterbatasan berlapis yang dimiliki. “Rasa malu akibat dari stigma itu yang menjadi penghambat besar, menjadi tembok besar yang membuat seorang penyandang disabilitas akhirnya mengalami kerugian besar karena tidak berkembang,” katanya.
Baca juga: KND: OIKN harus siapkan infrastruktur afirmasi bagi ASN disabilitas
Baca juga: KND: Arsitek harus peka terhadap keberagaman disabilitas
Baca juga: KND: Desain inklusif kunci partisipasi disabilitas di ruang publik
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Tuan Pertarungan
xyz388Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).
"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.
Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.
"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.
Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.
"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.
Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.
Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.
Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung
Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.
Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Guizhi Tongjian
rtp shibatoto hari ini
PengelolaBandaraInternasional Ben Gurion Israelmerumahkan 600 karyawannya tanpa gaji.
Langkah itu imbas melemahnya industri pariwisata Israel buntut agresi yang mereka lakukan ke Gaza lebih dari sebulan belakangan ini.
Selain itu, demi mengurangi biaya operasional dan tekanan, mereka juga memangkas jam kerja 1.000 karyawan lainnya sampai dengan 25 persen.
"Otoritas Bandara mengadakan pembicaraan dengan para pekerja di beberapa departemen di bandara, di mana mereka mengumumkan keputusannya untuk menempatkan beberapa staf pada cuti yang tidak dibayar dan mengurangi beban kerja yang lain," kata Kan, dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (19/12).
Itu imbas langkah mayoritas maskapai penerbangan internasional yang telah menghentikan penerbangan ke dan dari bandara tersebut sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober.
[Gambas:Video CNN]
Sial dan beruntung
dewa88 slot
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Tianmang Tertinggi
dolar138 slotPengelolaBandaraInternasional Ben Gurion Israelmerumahkan 600 karyawannya tanpa gaji.
Langkah itu imbas melemahnya industri pariwisata Israel buntut agresi yang mereka lakukan ke Gaza lebih dari sebulan belakangan ini.
Selain itu, demi mengurangi biaya operasional dan tekanan, mereka juga memangkas jam kerja 1.000 karyawan lainnya sampai dengan 25 persen.
"Otoritas Bandara mengadakan pembicaraan dengan para pekerja di beberapa departemen di bandara, di mana mereka mengumumkan keputusannya untuk menempatkan beberapa staf pada cuti yang tidak dibayar dan mengurangi beban kerja yang lain," kata Kan, dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (19/12).
Itu imbas langkah mayoritas maskapai penerbangan internasional yang telah menghentikan penerbangan ke dan dari bandara tersebut sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober.
[Gambas:Video CNN]
《arti pay later》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，seribu mimpi 38Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《arti pay later》bab terbaru。