funbet303

Hanya dihormati

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Luhut Ungkap Potensi Budidaya Ikan 50 Juta Ton Belum Tergarap Maksimal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap potensi perikanan budidaya 50 juta ton dan perikanan tangkap 12 juta ton belum digarap secara maksimal.

"Kalau kita lihat potensi budidaya itu mencapai lebih dari 50 juta ton untuk budidaya yang sekarang belum kita maksimalkan, dan juga 12 juta ton untuk tangkap," ujar Luhut dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, Jakarta Barat, Selasa (19/9).

Luhut menuturkan bahwa potensi maritim di Indonesia sangat besar. Terlebih, 45 persen perdagangan dunia melalui laut Indonesia. Karenanya, ia ingin potensi tersebut digarap semaksimal mungkin.

Contohnya, adaptasi perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon, meregenerasi ekosistem laut, dan sebagai bahan biofuel dan plastik biodegradable.

"Di laut itu kita ada budidaya ikan yang belum kita kerjakan. Tadi saya bilang sama Pak Firman, ayo kita bikin lebih maju lagi. Karena budidaya dan tangkap ini menurut saya belum maksimal. Belum kita bicara tentang seaweed, kita belum bicara energi yang kita bisa ambil," lanjut dia.

Lebih lanjut, Luhut berharap Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ia juga menargetkan Indonesia bisa menjadi high income countrypada tahun 2045 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

KPPU Duga Wilmar Terlibat Monopoli Harga Gabah******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT WilmarPadi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabahpetani.

Informasi disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Dugaan monopoli tersebut, berdampak pada penutupan penggilingan padi. Penutupan terjadi karena mereka tidak mendapatkan pasokan gabah dari petani.

Untuk membuktikan dugaan itu, KPPU akan memanggil Wilmar pekan depan.

Ia menambahkan untuk saat ini KPPU  masih belum dapat menyimpulkan apakah dugaan tersebut benar adanya. Maka itu, Deswin mengatakan KPPU akan mulai mendalami dugaan ini usai mendapat pernyataan dari berbagai pihak.

Sementara itu General Manager Kawasan Industri Terpadu Wilmar Serang Tenang Sembiring dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah tuduhan monopoli harga gabah itu.

Ia mengklaim perusahaannya saat ini hanya menyerap 2,5 persen dari keseluruhan produksi padi yang ada di wilayah Banten.

"Kami mulai produksi sejak Juni 2022. Selama Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap ada sampai 69,8 ribu ton. Sementara produksi gabah di Banten diperkirakan di angka 1,5 juta ton. Mengacu hal tersebut, persentase penyerapan gabah petani kami ada sekitar 2,5 persen. Jadi bagaimana kami bisa melakukan monopoli dan menentukan harga, sementara suplier kami juga berasal dari penggilingan padi di wilayah ini." tutur Tenang.

Tenang juga memaparkan selama Agustus tahun ini, penyerapan GKP yang dapat diserap Wilmar Serang hanya 5 persen dari rerata realisasi produksi atau sekitar 200 ton per hari.

Semenjak minggu pertama Agustus 2023, pihaknya juga hanya menyerap 1.750 metrik ton gabah.

"Kita akanstop supplyberas karena tidak ada lagi stok gabah per hari ini, hanya ada stok 350 metrik ton saja." ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Apple Kehilangan Rp3.068 T 2 Hari Usai Dengar China Larang Iphone******

Saham Appleturun 2,9 persen pada Kamis (7/9) setelah mendengar kabar Chinaakan memperluas larangan penggunaan iPhone ke lembaga dan perusahaan yang didukung pemerintah.

Masalah itu membuat mereka kehilangan sekitar US0 miliar atau Rp3.068,76 triliun (Kurs Rp15.343 per dolar AS).

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), Apple (AAPL) mencatat penurunan harian terbesar dalam lebih dari sebulan pada Rabu (6/9) lalu. 

Maklum, China adalah pasar asing terbesar bagi produk Apple. Penjualan perusahaan tersebut di China mewakili sekitar seperlima dari total pendapatan perusahaan tahun lalu.

Apple tidak mengungkapkan penjualan iPhone menurut negara. Tetapi analis di firma riset TechInsights memperkirakan penjualan iPhone di China lebih banyak daripada di Amerika Serikat pada kuartal terakhir tahun kemarin.

Apple juga memproduksi sebagian besar iPhone-nya di pabrik-pabrik di China.

Perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, juga memainkan peran penting dalam ekonomi Beijing, tulis Brandon Nispel, seorang analis di KeyBanc Capital, pada Rabu.

"Karena itu, perusahaan ini secara historis dianggap relatif aman di China dari pembatasan pemerintah. Larangan yang dilaporkan ini menghadirkan pertanyaan penting, apakah pemerintah sedang mengubah sikapnya?" Kata Brandon.

Wall Street Journal melaporkan China telah melarang penggunaan iPhone untuk pejabat pemerintah pusat dan manajer telah memberi tahu staf tentang larangan tersebut melalui grup obrolan atau pertemuan.

[Gambas:Video CNN]

Pada Kamis kemarin, Bloomberg melaporkan bahwa larangan tersebut telah diperluas ke perusahaan yang didukung oleh negara, termasuk raksasa energi PetroChina.

Perusahaan itu diketahui mempekerjakan jutaan pekerja dan mengendalikan sebagian besar ekonomi China.

Analis di Bank of America menulis dalam catatannya, larangan iPhone ini datang setelah peluncuran smartphone flagship high-end baru oleh produsen Tiongkok Huawei. "Timingnya menarik," ujar analis itu.

Keberuntungan membakar langit

BUMN Pertahanan Janji Pangkas Impor Alutsista Jika Disuntik Rp1,7 T******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin 'berjanji' mengurangi impor alat utama sistem senjata (alutsista) jika dimodali negara Rp1,75 triliun.

Bobby merinci 5 manfaat jika Len dan sederet anak usahanya mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tersebut. Pertama, mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar.

"Kedua, berdampak terhadap pengurangan beban impor atau substitusi impor dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk-produk industri pertahanan," tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Kelima, Bobby menyebut perusahaan punya potensi lebih tinggi untuk mengekspansi dan membawa dampak ekonomi, baik secara internal maupun eksternal.

Namun, Bobby tak merinci berapa banyak pengurangan produk impor alutsista tersebut jika suntikan modal negara disetujui. Ini turut mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP yang memimpin rapat.

"Pak Dirut (Bobby), nanti ditambahkan saat pendalaman. Itu kan ada dampak terhadap pengurangan beban impor dan peningkatan TKDN. Untuk masing-masing itu berapa Pak? PT Pal Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Sekarang berapa, nanti arahnya mau jadi berapa?" titah Dolfie kepada Bobby.

PMN tunai yang diajukan PT Len Industri terbagi ke dalam beberapa anak perusahaannya. Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp367 miliar)
Tujuan: pembangunan industri radar nasional

2. PT Pal Indonesia (Rp427 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi galangan kapal baru dan perbaikan atau upgrade fasilitas

3. PT Dirgantara Indonesia (Rp543 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi pesawat CN235, pembangunan fasilitas produksi pesawat N219, dan revitalisasi fasilitas pendukung

4. PT Pindad (Rp417 miliar)
Tujuan: pengembangan lini produksi amunisi kaliber kecil dan pengembangan fasilitas produksi medium tank serta kendaraan tempur

Selain itu, ada juga PMN non-tunai sebesar Rp456 miliar dalam bentuk utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Rekening Dana Investasi (RDI). Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp32 miliar)
2. PT Pal Indonesia (Rp157 miliar)
3. PT Pindad (Rp266 miliar)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]