87 di erek erek 546Jutaan kata 113881Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot 100 di awal》
Neraca Dagang Indonesia Tekor Rp9,5 T dari China******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia tekor US1 juta atau setara Rp9,5 triliun (asumsi kurs Rp15.329 per dolar AS) dari Chinaper Juli 2023.
Padahal, neraca dagang Indonesia mencatat surplus US,31 miliar atau setara Rp20 triliun bulan ini. Namun, surplus 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 ini lebih rendah dibandingkan realisasi bulan lalu yang tembus US,45 miliar.
"Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, tiga terdalam di antaranya adalah dengan China defisit sebesar USBeda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******
Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.
Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:
"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).
Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).
Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.
Lihat Juga :![]() |
Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).
"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.
Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.
"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).
Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.
"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.
Lihat Juga :![]() |
Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.
Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.
Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.
Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.
"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).
Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.
Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.
Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.
Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.
Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.
"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.
Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.
Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:
"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).
Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).
Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.
Lihat Juga :![]() |
Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).
"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.
Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.
"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).
Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.
"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.
Lihat Juga :![]() |
Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.
Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.
Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.
Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.
"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).
Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.
Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.
Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.
Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.
Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.
"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis daftar tarif normal LRT Jabodebek, di mana rute terjauh Harjamukti-Jatimulya dipatok senilai Rp27.400.
"Kan kami mikir juga, pemerintah juga mikir... Enggak masuk di akal tarif kita kalau sampai 50 persen orang harus bayar, makanya ada public service obligation(PSO). Ini saja sudah kami kurangi dari perhitungan operator," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/8).
"LRT ada PSO untuk sarana prasarana karena kita perlu mengembalikan biaya pembangunan ini. Jadi, konsep PSO dihitung untuk sarana berapa dan prasarana berapa. PSO sarana itu sebenarnya untuk penumpang," imbuhnya.
Sedangkan tarif subsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Aturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2023 lalu.
Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Berikut rincian tarif normal LRT Jabodebek:
1. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang 10 km: Rp11.300
2. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang 25 km: Rp21.800
3. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 km: Rp23.900
4. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang 13 km: Rp13.400
5. Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang 33 km: Rp27.400
6. Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800
7. Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang 19 km: tarif Rp17.600
8. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 18 km: Rp16.900
9. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800
10. Stasiun Cawang -Stasiun Halim sepanjang 4 km: Rp 7.100
"Kalau hanya PSO sarana sekitar Rp90 miliar-Rp100 miliar per tahun, ini untuk sarana doang dan tahun ini saja, belum termasuk untuk prasarana," tutur Risal.
Sementara itu, data Kemenhub menyebut besaran subsidi PSO untuk per penumpang adalah Rp18 ribu untuk rute terjauh.
Menurutnya, tarif ini tidak akan naik jika Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2023 tetap berlaku, tidak diganti atau dicabut. Namun, Risal menyebut ada usulan dari pihak operator untuk mengevaluasi tarif LRT Jabodebek per dua tahun sekali.
[Gambas:Video CNN]
Bahkan, tekor dagang Indonesia dari China ini meningkat jika dibandingkan bulan lalu yang hanya sebesar US9,5 juta. Namun, catatan Juli 2023 masih lebih rendah ketimbang bulan sama di tahun lalu, di mana defisit dagang dengan China menyentuh US4,1 juta.
Di lain sisi, tiga negara penyumbang surplus terbesar Indonesia pada bulan ini adalah India sebesar US,3 miliar, Amerika Serikat (AS) US,1 miliar, dan Filipina US0 juta.
"Surplus terbesar yang dialami dengan India karena didorong komoditas lemak dan minyak hewan nabati terutama crude palm oil (CPO), bahan bakar mineral terutama batu bara, dan juga besi baja," tutup Amalia.
[Gambas:Video CNN]
8 Konglomerat RI Siap Bangun IKN******
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan delapan perusahaan telah berkomitmen akan membangun berbagai fasilitas diibu kota baru. Fasilitas itu mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel.
"Kita saat ini total ada delapan kelompok usaha dalam negeri yang sudah komitmen, sudah sepakat. Hari ini penyelesaian nilai tanah dan kemudian pengalokasian tanahnya. Ini yang sudah kita alokasikan tapi beberapa ada yang perlu kita sesuaikan agar sesuai ketentuan tata ruang," kata Agung di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).
Agung mengatakan delapan perusahaan itu di antaranya Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.
"Jumlah negaranya (yang berinvestasi) bergerak, terakhir saya lihat kira-kira 17 negara mungkin sekarang sudah 19 ya," katanya.
Bambang mengatakan sebagian besar investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China.
Ia menjelaskan pihaknya sudah memberikan data terkait IKN bagi para investor yang telah menyampaikan LOI untuk melakukan perencanaan bisnis.
"Minat (investasi) banyak sekali di berbagai area yang paling banyak mungkin di areaenergy renewable-sumber energi, teknologi untuk smart city misalnya begitu ya, terus beberapa untuk real estate development, kira-kira yang paling besar gitu," kata Bambang.
[Gambas:Video CNN]
Label:jawara79、laskar4d、macau188
Terkait:daftar slot terpercaya 2022、2 angka jitu sidney hari ini、fantasyslot、jp dewa slot、semua slot gacor、mpo2qq、link slot 2022、situs slot online indonesia、claim bonus new member 100、erek erek 3d az
bab terbaru:94 di erek erek(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan LRT Jabodebek pada Rabu (30/8). Rencana itu mundur dari semula pada 26 Agustus 2023.
"Rencana 26 Agustus akan diresmikan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi pada 26 Agustus kayaknya tidak di Indonesia. Direncanakan pada 30 Agustus," tutur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).
"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," imbuhnya.
"Kami operasikan bertahap melihat pasar, tapi kalau di minggu pertama membludak, ya (rangkaian) kereta keluar," jelas Risal.
Jokowi sebelumnya mengungkap harapannya soal rencana peresmian LRT Jabodebek pada 26 Agustus mendatang.
Lihat Juga :Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti-Jatimulya Rp27.400 |
Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Ia menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.
"Kemungkinan, insyaallah, 26 Agustus," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).
Jika merujuk pada unggahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi memang tidak akan berada di tanah air pada 26 Agustus mendatang. Luhut mengatakan Jokowi bakal terbang ke Republik Demokratik Kongo dalam agenda kenegaraan.
Ia menyebut pertemuan Jokowi mendatang adalah tindak lanjut kolaborasi tropical forestry cooperationdengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Jokowi dan Lula sebelumnya pernah bertemu di Hiroshima, Jepang beberapa waktu lalu.
"Presiden Lula setuju dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan trilateral di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo nanti 25 Agustus ini," ujar Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (15/8).
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal keterlibatan oknum pegawai PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAI dalam kasus terorisme.
Ia mengatakan oknum tersebut harus ditindak secara hukum.
"Saya sudah buat statementkeras kan bahwa teroris itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, karena itu harus kita tegakkan secara hukum," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/8).
"Tentu, apa yang sudah dilakukan KAI, saya dukung penuh," ucap Erick.
Oknum pegawai PT KAI berinisial; DE yang merupakan juru lansir perusahaan ditangkap Densus 88 karena diduga tuduhan terlibat dalam tindak terorisme.
Juru Bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar menjelaskan salah satu barang bukti yang disita yakni senjata api rakitan beserta ratusan amunisi.
"Benar ada penyitaan senjata api. Penyidik sedang mendata jenis dan jumlahnya," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Polisi menduga DE terafiliasi dengan kelompok teroris ISIS.
Penangkapan itu direspons positif Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.
"PT KAI mendukung kepolisian maupun aturan-aturan atau proses hukum. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian," ujar Didiek.
Usai penangkapan, Didiek memerintahkan jajarannya, termasuk masing-masing pimpinan unit untuk memantau anak buah mereka secara langsung.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.
Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.
Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.
Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.
Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.
"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.
Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.
Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.
"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.
"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.
Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.
Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
[Gambas:Video CNN]
《slot 100 di awal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,total slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot 100 di awal》bab terbaru。