petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol pasti di acc

jtslot266 600Jutaan kata 653283Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol pasti di acc》

Seperti Menkeu, Menteri PUPR pakai baju hitam saat mencoblos di TPS******

Seperti Menkeu, Menteri PUPR pakai baju hitam saat mencoblos di TPS
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama keluarga menuju TPS 161 di Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (14/2/2024). ANTARA/Aji Cakti.
Saya tadi telepon beliau, tadi baca di jalan ada di Instagram beliau (Menteri Keuangan) pakai baju hitam,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengenakan baju hitam seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ke lokasi pencoblosan surat suara dalam Pemilu 2024.

"Saya tadi telepon beliau, tadi baca di jalan ada di Instagram beliau (Menteri Keuangan) pakai baju hitam," ujar Basuki di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Basuki juga mengatakan bahwa alasannya mengenakan baju hitam pada hari ini, karena untuk variasi saja dan tidak ada makna apapun.

"Tidak ada, biasanya pakai baju putih sekarang masa putih lagi. Baju harian saya kan putih, sekarang ganti yang agak berbeda," katanya.

Baca juga: Menkeu minta masyarakat gunakan hak suara Pemilu 2024 sesuai hati

Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Menkeu Sri Mulyani mengenakan baju hitam saat memberikan suaranya dalam Pemilu 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berangkat ke tempat pencoblosan di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi dengan mengenakan tampilan santai yakni baju batik hitam, celana katun hitam, topi dan sendal.

Menteri PUPR bersama keluarga memberikan suaranya di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi.

Menteri PUPR menyambangi TPS 161 pada pukul 12.06. Di TPS, Basuki menyapa dan beramah tamah dengan para warga yang ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Baca juga: Menteri PUPR berharap pemimpin baru tingkatkan infrastruktur air

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mainmpo

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot resmi online
trik slot maxwin
herobet
tiger388
maxwin pragmatic
bro 55 slot
hepi8
agenqq
bullseye 6d paito
Daftar isi semua bab
Bab 1 paito germany angkanet
Bab 2 arena333
Bab 3 cara cepat dapat uang banyak dan halal
Bab 4 slot bunda
Bab 5 cicilan mahasiswa tanpa kartu kredit
Bab 6 asia505
Bab 7 situs slot rame
Bab 8 situs slot gacor malam hari
Bab 9 v77bet
Bab 10 situs slot yang aman
Bab 11 slot demo full
Bab 12 kumpulan link slot ug
Bab 13 angka jitu youtube
Bab 14 place303
Bab 15 angka main ini hari
Bab 16 syarat pinjam uang kredivo
Bab 17 sistem pinjol
Bab 18 buku mimpi 2d 80
Bab 19 slot 138 online
Bab 20 angka cicak togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5587bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

gen777
Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

ladang123
Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengikuti pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Muhammadiyah/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.

"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.

Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.

"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.

Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.

"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.

Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.

Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.

"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024
Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Rencana Promosi Pakan Meriam

slot gacor free spin
TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

kartubet88
Mendag ungkap alasan stok beras langka di ritel modern
Arsip foto - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan terjadi kelangkaan stok beras di sejumlah ritel modern.

 Zulkifli mengatakan bahwa kelangkaan tersebut terjadi akibat lambatnya masa tanam dan panen.

 "Begini beras itu memang kita lambat kan nanamnya lambat panennya lambat," kata Zulkifli memberikan keterangan seusai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 179 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.


Baca juga: Mendag yakin ekonomi tumbuh lebih baik lagi jika Prabowo-Gibran menang
 Untuk mengantisipasinya, ia mengatakan pemerintah telah mengisi kelangkaan tersebut dengan mengimpor beras, namun tentu tidak merugikan petani.

 "Tetapi kami sudah isi dengan impor yang banyak dan itu tidak merugikan petani karena harganya tinggi sekarang di petani, harga beras itu kan dibeli Rp11.000-an gabah itu Rp8.000-an," ungkap Zulkifli.

 Ia juga mengatakan untuk mengatasi harga beras yang mahal, pemerintah melalui Perum Bulog menyuplai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar, yang awalnya 100 sampai 200 ribu ton ditingkatkan menjadi 250 ribu ton.

 "Untuk mengatasi harga mahal itu pemerintah, Bulog suplai ke pasar-pasar sekarang dari 100 sampai 200 ribu ton per bulan, sekarang ditingkatkan 250 ribu ton," tuturnya.


Baca juga: Presiden sebut kenaikan harga beras disebabkan gangguan distribusi
 Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini stok beras telah memenuhi sejumlah ritel modern untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

 "Sejak kemarin setelah dari Istana, langsung koordinasi dengan Perpadi, PIBC, Bulog plus Aprindo. Jadi pertama-tama tugas kita mengisi stok di pasar, sudah dua hari ini kita isi terus stok di modern market. Seharusnya sampai dengan Lebaran, stok beras itu aman dan terjaga," kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/2).

 Arief menyampaikan setelah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan stabilisasi perberasan nasional, pihaknya langsung gerak cepat bersama pemangku kepentingan lainnya.

 Bapanas bersama Perum Bulog, PT Food Station Tjipinang Raya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berupaya menstabilkan harga beras. Sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

 "Perintah Bapak Presiden adalah stok beras yang ada di Bulog, yang ada di PIBC, di Food Station BUMD DKI Jakarta, dioptimalkan untuk diguyur ke pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional," tutur Arief saat meninjau stok beras di Gudang PIBC, Jakarta.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dua puluh tahun angin musim semi

situs gacor gampang menang
Total 1.183 WNI mencoblos di TPS Osaka
WNI mencoblos di TPS Osaka, Minggu (11/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Osaka/pri.
Tokyo (ANTARA) - Total sebanyak 1.183 warga negara Indonesia (WNI) mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Osaka, Jepang pada Pemilu 2024.

“Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS sebanyak 1.183 termasuk DPK (Daftar Pemilih Khusus),” kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka saat dihubungi di Tokyo, Rabu.

Jumlah tersebut kurang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk mencoblos TPS, yakni 696 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Pelaksanaan Pemilu metode TPS cukup lancar karena kami ada tiga TPS dan Daftar Pemilih Tambahan cukup banyak dan memang yang mendaftarkan ini jauh’-jauh kan jangkauannya wiayah Osaka ini cukup besar,” katanya.

Dia mengatakan sebetulnya jumlah DPTb cukup besar, yakni 2.561 pemilih hingga PPLN Osaka mengakomodasi agar mereka dapat memilih lewat pos.

“KPU sudah membuka bahwa DPTb bisa dilakukan melalui pos, sehingga kami dengan PPLN Tokyo koordinasi agar sama kebijakannya bahwa PPLN di Jepang itu mengakomodasi untuk pemilihan metode DPTb melalui pos,” katanya.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024

Berdasarkan data PPLN Osaka, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 9.03 pemilih dengan rincian pemilih melalui pos 1.879 orang dan melalui TPS 7.174 orang.

Fauzan menyebutkan surat suara yang telah kembali ke PPLN Osaka, yakni 2.213 pemilih.

Penghitungan suara TPS dimulai pada 14 Februari, sementara itu penghitungan suara pemilih melalui pos pada 17-22 Februari, sehingga bagi pemilih yang masih belum mengirim surat suaranya yang sudah dicoblos masih bisa diterima hingga 16 Februari.

Terkait pencegahan potensi kecurangan, Fauzan mengatakan pihaknya tidak menerima pemilih yang datang ke TPS sementara status surat suara yang dikirimkan melalui pos sudah diterima serta pemilih yang ingin mencoblos di TPS Osaka, tetapi masih terdaftar di DPT Indonesia.

“Walaupun surat RTS (return to sender) itu banyak di TPS kami, kami tidak bisa menggunakannya karena status yang bersangkutan sebagai DPT pos itu sudah terkirim. Kalau pindah alamat itu pasti balik ke kami suaranya,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Indonesia di Jepang antusias gunakan hak pilih

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Ahli alkimia

link slot gacor terpercaya
Pengamat Intelijen sebut pemilu damai tak terlepas dari peran aparat
Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memegang buku bertajuk ?Polri Presisi, Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society. ANTARA/Dokumentasi Pribadi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan situasi pelaksanaan pencoblosan pada Pemilu 2024, Rabu, yang berlangsung tenang dan damai itu tak terlepas dari peran aparat keamanan, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menilai Polri telah siap siaga untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat saat berlangsungnya ajang politik lima tahunan tersebut. Terlebih lagi, menurutnya saat ini muncul isu-isu terkait tantangan gangguan keamanan. "Memang muncul isu-isu dan video tentang kecurangan yang diikuti upaya kerusuhan di sejumlah wilayah, namun situasi ini dapat ditangani dengan baik dan tidak mempengaruhi keadaan," kata Ngasiman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu malam Menurutnya strategi aparat kepolisian dan penyelenggara pemilu dalam mengantisipasi terjadinya provokasi di hari pemungutan suara patut diapresiasi. Dia menilai hal tersebut dikarenakan upaya pemetaan yang dilakukan kepolisian sejak dini untuk mengetahui indeks kerawanan Pemilu 2024. Dia mengatakan saat ini masyarakat sudah bisa menyaksikan hasil suara melalui exit pollmaupun quick count(hitung cepat) yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survei. Untuk itu, dia menyampaikan selamat kepada kandidat pemenang berdasarkan hasil hitung cepat.

Baca juga: Nadiem harapkan pesta demokrasi berjalan aman dan damai

Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu "Saya berpesan kepada yang menang jangan jemawa dan yang kalah agar dapat menerima kekalahan. Jika dirasa ada kecurangan maka salurkan lembaga resmi sesuai prosedur yang berlaku," kata dia. Menurutnya perjalanan bangsa dan negara ini membutuhkan proses yang konstitusional, damai, dan berkesinambungan, agar mampu menjadi negeri yang maju, aman, dan makmur. Pemilu damai menurutnya adalah modal utama bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. "Sebagai warga negara mari kita ikuti dengan seksama dinamika pasca-pemungutan suara hari ini, serta senantiasa mendoakan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar dia. Adapun beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count) mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Dalam hasil hitung cepat Populi Center, misalnya, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 60,67 persen suara dari data yang masuk sebesar 40,40 persen per 15.30 WIB. Dari data yang sama, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,57 persen, dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md 16,76 persen. Kemudian, hasil hitung cepat Charta Politika menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 57,11 persen dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB. Dari hasil hitung cepat yang sama, pasangan Anies-Muhaimin memperoleh 26,22 persen suara, sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud memperoleh 16,67 persen.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024