situs slot thailand deposit 5000

berbaris menuju kekaisaran

Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.

Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.

Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.

Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Pelni:

1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. ⁠Komisaris: Budi Mantoro

Dewan Direksi Pelni:

1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano

[Gambas:Video CNN]

harapan yang tak ada habisnya

Mendag Sebut Harga Bapok Stabil Hadiah Natal dan Tahun Baru******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) di momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) cenderung stabil. Ia pun berharap hal ini bisa jadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan momen spesial ini.

"Suplai cukup harga stabil. Jadi Natal dan Tahun Baru tenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/12).

Sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dia mengunjungi sejumlah pasar di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek berbagai harga bapok. Pasar yang ia kunjungi pun tersebar, dari ujung Sumatera di Aceh, Batam, Jakarta, Bima, Manuju, Palu, Ambon, hingga Papua.

Menurutnya, hal itu terjadi karena suplai bahan pokok seperti cabe dan bawang sudah cukup. Sehingga harga di pasar bisa lebih stabil.

Dia menjelaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bapok dengan harga terjangkau.

"Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Dengan stabilitas harga bapok, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga yang bisa membebani keuangan mereka. Hal ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk fokus pada perayaan Nataru, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman, beribadah, dan berbagi kasih.

Nona yang luar biasa

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Orang Super Kaya dan Penguasa Dunia Kumpul di Davos Bahas 5 Isu Panas******

Pekan ini para pemimpin bisnis, politik hingga miliarder dunia berkumpul diDavos, Swiss, membahas lima isu genting.

Para elite ini menghadiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), sebuah acara tahunan untuk membahas isu-isu paling mendesak tahun ini, yaitu pemilu, bencana iklim, ekonomi global, ketegangan geopolitik dan hilangnya pekerjaan dilibas kecerdasan artifisial (AI).

Tahun ini, lebih dari 60 kepala negara, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan orang kedua di Tiongkok Li Qiang, akan hadir.

Para eksekutif bisnis yang hadir antara lain CEO Microsoft Satya Nadella, CEO OpenAI Sam Altman, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, CEO Bank of America Brian Moynihan dan CEO BlackRock Larry Fink dan lainnya.

Soal pemilu, para pemimpin negara khawatir mengenai bagaimana peristiwa ini dapat membentuk kembali aliansi internasional dan kebijakan ekonomi. Selain pemilu AS, tahun ini juga terjadi pemilu penting di Taiwan, India dan Meksiko.

Perubahan iklim adalah topik hangat ketika para pemimpin bertemu untuk membahas keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Laporan Risiko Global WEF yang diterbitkan minggu lalu menemukan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu risiko terbesar yang dihadapi dunia.

Laporan tersebut juga mengatakan kerja sama di antara para pemimpin global untuk mengatasi ini minim. Jadi meskipun para pembuat kebijakan ini akan membahas penggunaan bahan bakar dan pembangunan ramah lingkungan, mungkin tidak akan ada banyak kesepakatan tercapai.

Lihat Juga : ANALISISTak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?

Soal ekonomi global, dunia yang masih belum pulih dari guncangan ekonomi akibat pandemi ini dan dengan tingginya kesenjangan pendapatan. Ekonomi global kemungkinan besar akan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan.

Bank Dunia pekan lalu mengatakan bahwa perekonomian global kemungkinan akan melambat ke tingkat pertumbuhan terburuknya dalam setengah dekade dalam 30 tahun terakhir. Tanpa 'koreksi arah yang besar, Bank Dunia menyebut momentum ini akan menjadi satu dekade peluang yang sia-sia.

Keberadaan AI juga jadi fokus utama WEF 2024. Hampir 40 pekerjaan pekerjaan di seluruh dunia dapat terkena dampak dari meningkatnya penggunaan AI, sebuah tren yang kemungkinan akan memperdalam kesenjangan, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Altman dari OpenAI dan Nadella dari Microsoft akan berbicara di Davos untuk menjawab perdebatan tentang apakah AI generatif dapat memicu revolusi industri lainnya.

Dengan adanya konflik di Eropa dan Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, geopolitik akan menjadi topik pembicaraan utama di Davos.

Presiden Ukraina Zelensky diperkirakan akan memberikan pidato pada Selasa malam dan bertemu dengan Dimon dari JPMorgan. Ada 10 poin untuk mengakhiri perang Rusia dengan negaranya.

Sayangnya, Presiden Israel Herzog bakal lolos untuk membahas agresi brutal negaranya ke Gaza, Palestina. Herzog akan berpartisipasi dalam pembicaraan tentang "mencapai keamanan dan bekerja sama di dunia yang terpecah belah," dengan Menteri Luar Negeri AS Blinken dan ketua eksekutif WEF Klaus Schwab akhir pekan ini.

raja papan ketik

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Jakarta Rugi Rp2,1 T Per Tahun Buntut Banjir di Pesisir******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kerugian ekonomi imbasbanjirpesisir DKI Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja diperkirakan Rp2,1 triliun per tahun," ucapnya.

Selain itu, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tadi.

Airlangga menjelaskan wilayah utara Jawa memiliki ancaman erosi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah.

Ia menyebutland subsidencePantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun. Di sisi lain, ada juga ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

Padahal, dari hasil studi pada 2020 menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen PSB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ucap Airlangga.

Oleh karena itu, ia menuturkan ancaman land subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional.

Tapi, juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Airlangga memperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

[Gambas:Video CNN]