erek buku

situs judi slot online tergacor 132Jutaan kata 132174Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek buku》

Round up hari ke******

Jakarta (ANTARA) -
Usai mengikuti debat calon wakil presiden yang diselenggarapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, tiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden menggelar kampanye terbuka di berbagai daerah pada Senin (22/1).

Seperti pada capres nomor urut satu Anies Baswedan yang mengunjungi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang menemui relawan Erick Tohir alumni mahasiswa Amerika Serikat.

Serta, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang menggelar hajatan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Berikut substansi dari kegiatan masing-masing pasangan calon selama kampanye hari ke-56.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan pada kegiatannya di Kabupaten Bekasi, menjanjikan pasangan Anies-Muhaimin siap dan fokus menyediakan lapangan kerja untuk warga di wilayah tersebut.

Pasangan AMIN juga memberikan perhatian pada praktik-praktik orang dalam, di dalam rekrutmen tenaga kerja. Hal itu ternyata bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di sektor swasta.

Sementara di Kabupaten Bogor, Anies hadir dalam kampanye akbar di GOR Parung. Anies menyampaikan kepada para relawan dan simpatisan partai koalisinya, antara lain PKS, Partai NasDem, dan PKB, untuk tidak semata-mata memenangkan kompetisi pada Pilpres 2024, tetapi juga membawa harapan masyarakat yang menginginkan perubahan.

Muhaimin Iskandar, dilaporkan tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan kampanye usai debat cawapres.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengunjungi (sowan) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Usai bertemu Sultan lebih dari 1 jam, Prabowo menjelaskan kedatangannya bersama Gibran untuk meminta izin ke Sultan terkait dengan kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di DIY.

Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan.

Prabowo juga menegaskan kembali bahwa inti kedatanganya tidak lain adalah untuk sowan serta memohon izin kepada orang yang dituakan sesuai dengan adat atau budaya.

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi sejumlah ulama dan kyai dalam safari politik "Istigasah Pemenangan Ganjar-Mahfud" di Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan.

Ganjar sempat mengkritik jalan rusak yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, saat mengunjungi pondok pesantren Roudlotussolihin. Selain itu, ia menerima aspirasi dari kalangan kiai dan ulama terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam lawatan politiknya.

Pada acara kampanye terbuka, Ganjar memaparkan pentingnya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tata cara yang benar dalam mencoblos surat suara kala hari pemilihan. Ia juga mengingatkan setiap pihak untuk menjaga Pemilu dari kecurangan dan pada saat bersamaan menyiapkan tim pemantau.

Ganjar menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mendorong agar kekuatan partai semakin terkonsolidasi dengan baik dan menyiapkan diri di lapangan. Ia juga menyebutkan bahwa Lampung merupakan salah satu wilayah yang ditargetkan mendulang suara besar.

Sementara Mahfud Md memiliki agenda internal sebagai Menko Polhukam.






 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bet on slot、judi koi、nusagg

Terkait：situs link gacor hari ini、betwin4d、situs gacor terbaru 2022、slot malam gacor、erek64、situs slot terpercaya 2022、buku seribu mimpi togel、koibet4d、bola gacor vip、situs slot 4d terbaru 2022

---

---

bab terbaru：388hero（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28