slot terbaik gampang menang

Raja Sembilan Matahari

Saham GoTo Anjlok 20 Persen Usai Disuntik TikTok Rp23,4 T******

Saham PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk malah anjlok usai pengumuman TikTok menyuntik modalTokopedia US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

Mengutip RTI, saham emiten berkode GOTO itu sempat dibuka hijau di level 109 pada perdagangan hari ini. Namun, harga saham mereka anjlok 20,37 persen ke level 86 pada penutupan sore ini, yakni setelah pengumuman resmi kongsi dengan TikTok.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai penurunan saham terjadi lantaran aksi profit takingyang dilakukan para investor.

"Kami melihat nilai yang dikeluarkan oleh TikTok untuk mendapatkan 75 persen saham Tokopedia senilai US,5 miliar terbilang dalam harga diskon. Ini membuat investor menilai pembelian ini terbilang murah dan menjadi penurunan valuasi Tokopedia," kata Audi kepada CNNIndonesia.com,Senin (11/12).

"Menimbang juga kenaikan harga saham GOTO pada bulan lalu mencapai 62 persen, ini mendorong aksi profit takingdari investor," sambungnya.

Di lain sisi, Audi mengatakan investor menyoroti hilangnya kendali GOTO terhadap Tokopedia. Terlebih, perusahaan sempat memberikan bantahan adanya pengambilalihan lebih dari 50 persen saham.

Secara bisnis, ia melihat Tokopedia akan mendapatkan modal kerja baru senilai US miliar. Lalu, GOTO bakal menerima arus pendapatan atau revenue sharingberkelanjutan dari PT Tokopedia.

"Kami melihat potensi perkembangan yang lebih besar dengan pangsa pasar yang dapat meningkat. Berdasarkan data Momentum Works, jika TikTok Shop dengan Tokopedia bergabung, maka pangsa pasar akan menjadi 27,1 persen di Asia Tenggara dan mengejar Shopee," tuturnya.

"Potensi pergerakan harga, saya melihat target terdekat dapat menuju level 132 untuk GOTO," ramal Audi.

Suntikan modal ini, membuat fitur layanan TikTok akan kembali buka mulai Selasa (12/12) dengan bisnis yang dikombinasikan di bawah Tokopedia.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Nestle Buka Suara soal PHK 126 Karyawan di Pabrik Jawa Timur******

PT Nestle Indonesiamemutus hubungan kerja (PHK) 126 karyawannya di Pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur.

Manajemen mengatakan kebijakan dilakukan karena mereka sedang melakukan penyesuaian bisnis agar perusahaan bisa lebih tangkas. Nestle mengklaim efisiensi ini dilakukan demi mengejar peluang terus tumbuh di masa mendatang.

"Sebagai hasil dari perubahan ini, dengan menyesal, beberapa peran karyawan akan terdampak," kata pernyataan resmi manajemen Nestle Indonesia, Senin (13/11).

Manajemen Nestle Indonesia menegaskan PHK ini akan memperkuat bisnisnya di tanah air. Perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 1971 itu berdalih akan terus menciptakan manfaat bersama di seluruh negeri, meski ada PHK massal.

Kabar PHK massal ini menyeruak dari Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) Dwi Haryoto. Ia mengatakan 126 karyawan terdampak merupakan anggota dari Serikat Buruh Nestle Indonesia Kejayan (SBNIK).

"Manajemen melakukan efisiensi dalam waktu yang sangat singkat. Pihak perusahaan mengomunikasikan adanya penurunan bisnis dalam waktu dua minggu terakhir dan akan melakukan efisiensi dari sisi jumlah buruh yang bekerja di Pabrik Nestle Kejayan," kata Dwi dalam keterangan resmi.

Ia menghormati jika memang efisiensi tak terhindarkan, tetapi bukan dilakukan secara wajib atau paksaan. Dwi juga mengatakan PHK mendadak ini baru terjadi pertama kali selama 35 tahun Pabrik Nestle Kejayan berdiri.

Para buruh pun melakukan aksi protes kepada Nestle Indonesia pada awal pekan ini. Aksi dilakukan SBNIK bersama serikat regional FSBMM di Kantor Pusat Nestle Indonesia Jakarta serta Pabrik Nestle Kejayan.

[Gambas:Video CNN]

Raja rutin Kyushu

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Detektif Kecil dan Pangeran

Pemerintah Naikkan Subsidi Konversi Motor Listrik Jadi Rp10 Juta******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim insentif konversi motor listriknaik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit.

Menurutnya, kenaikan insentif konversi motor listrik sudah berjalan.

"Rp10 juta yang diputuskan untuk yang konversi. Mulai sekarang juga sudah jalan," ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11).

Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan insentif konversi motor listrik.

Ia menyebut peluang tersebut masih tetap diusahakan. Pihaknya pun mengaku masih menghitung lebih rinci berapa kenaikan yang dibutuhkan.

"Kami usahakan. Kami lagi hitung. Jadi belum diputuskan, tapi itu sesuatu yang kami pertimbangkan," ucap Rachmat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.

Rachmat menilai biaya konversi masih tinggi. Oleh karena itu, meski sudah mendapat insentif sebesar Rp7 juta, minat masyarakat masih sedikit.

"Jadi kalau masih di-supportRp7 juta itu orang masih mikir," katanya.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengikuti konversi motor listrik masih rendah. Padahal, pemerintah menargetkan pemberian insentif Rp7 juta per motor untuk 50 ribu unit tahun ini dan 2024 sebanyak 200 ribu unit.

Kebijakan pemerintah menaikkan subsidi konversi motor listrik menjadi Rp10 juta per unit tak lain karena minat masyarakat yang masih rendah. Tujuan insentif tersebut agar meringankan biaya konversi bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik yang mencapai sekitar Rp14 juta per unit.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menduga rendahnya partisipasi masyarakat dalam konversi motor listrik disebabkan karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran komponen motor listrik.

Apakah Anda suka bermain game?

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

gadis perunggu di sebelah

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]