link slot shopeepay

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Kecepatan Uji Coba Kereta Cepat Ditingkatkan Hingga 180 Km per Jam******

Wakil Menteri II Kementerian BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan akan meningkatkan kecepatan perjalanan Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) dalam pelaksanaan testing dan commissioning dari 60 km/jam menjadi 180 km/jam.

"Secara bertahap kecepatan perjalanan pengujian akan ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam. Untuk mencapai hal tersebut peningkatan di beberapa aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Senin (22/5).

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan peningkatan kecepatan uji coba ini akhirnya dapat dilakukan setelah seluruh persiapan awal pelaksanaan testing dan commissioning berhasil diselesaikan.

Sementara itu, satu rangkaian CIT atau kereta inspeksi KCJB terdiri dari 8 kereta. Fungsi berbagai kereta tersebut terdiri dari kereta satu untuk untuk kebutuhan pengujian lintasan, kereta dua untuk memeriksa sistem persinyalan dan komunikasi, kereta tiga untuk fungsi OCS, kereta empat dan tujuh untuk ruang kerja, kereta lima berfungsi sebagai restorasi, kereta enam merupakan ruang pertemuan, dan kereta delapan untuk fungsi sinyal dan pengecekan integrasi rel-roda.

"Pelaksanaan testing dan commissioning KCJB akan terus dilakukan oleh KCIC bersama para kontraktor dan konsultan independen. Kecepatan akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibangun dalam kondisi siap dioperasikan," tutup Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Makam Peri

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Penggerak Ekonomi Kerakyatan, PNM Konsisten Rangkul Pelaku Usaha Mikro******

PT Permodalan Madani (PNM) saat ini sudah menjangkau 14 juta nasabah didukung penyaluran PNM sebesar Rp19 triliun pada periode Januari-Maret 2023. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan dan kerja nyata PNM selama 24 tahun ini.

Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi mengatakan, hasil serta pencapaian hingga tahun ke-24 ini merupakan bukti dan kerja nyata dari seluruh Insan PNM dalam memajukan ekonomi kerakyatan.

"Alhamdulillah, menjelang usia barunya, PNM akan memasuki usianya yang ke 24, tentunya seluruh pencapaian PNM merupakan keberhasilan bagi kita semua, terutama para penggerak ekonomi kerakyatan, ibu preneur, Nasabah PNM di seluruh Indonesia," kata Arief dikutip Senin (22/5).

Untuk itu, PNM mengajak seluruh nasabah dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam sebuah karya nyata sehingga dapat senantiasa meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu karya nyata dihasilkan nasabah difabel PNM bernama Ibu Lia Sya Baniyah merupakan kerajinan limbah batok kelapa. Meski kemampuan berbicara dan mendengar tidak maksimal, namun hasil karyanya berbuah manis.

Di mana pada hasil kerja kerasnya bersama suami, pada Maret 2023 lalu, produk olahan limbah batok kelapa Bu Lia berhasil mengikuti ajang pameran industri kreatif INACRAFT.

Kolaborasi produktif Ibu Lia dan suami didukung pemberdayaan serta pendampingan dari PNM, membuka kesempatan pelaku usaha Ultra Mikro asal Probolinggo untuk menerbangkan produk hasil olahannya hingga menembus pasar Bali dan Kalimantan.

Selama lebih dari 20 tahun PNM berperan aktif memberdayakan para pelaku usaha Ultra Mikro di seluruh pelosok Nusantara. PT PNM tidak hanya berfokus pada operasional bisnis perusahaan namun juga berkomitmen pada aktivasi program pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Dalam kesempatan ini Arief mengatakan, pada rangkaian HUT kali ini, beragam aktivitas cabang olahraga digelar mulai dari lomba futsal, badminton, jalan sehat serta kompetisi mobile legend.

"Rasa kebersamaan dan sportivitas serta team work yang dirayakan pada kegiatan kali ini, jadi kita bisa sama-sama saling dukung tidak hanya di kantor, tapi juga dalam hal lainnya," ujar Arief.

Makanan Tiandao

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Quanqingshanhe

Lebih Pilih AI, Penyedia Internet Inggris Bakal PHK 55 Ribu Pegawai******

BT Group, penyedia layanan internet dan seluler terbesar di Inggrisakan memberhentikan hingga 55 ribu pekerja termasuk kontraktor pada tahun 2030, atau lebih dari 40 persen tenaga kerjanya.

Hal ini bersamaan dengan selesainya peluncuran jaringan fiber, serta perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi baru seperti artificial intelligence (AI).

Perusahaan ini telah bertransformasi untuk membangun jaringan fiber nasional di bawah pimpinan Philip Jansen, serta meluncurkan layanan seluler 5G berkecepatan tinggi.

Namun, biaya untuk mentransformasi bisnis serta hantaman pada arus kas berdampak besar, sehingga sahamnya turun lebih dari 8 persen pada awal perdagangan.

Jansen mengatakan bahwa setelah menyelesaikan peluncuran fiber optik, mendigitalkan cara kerjanya, mengadopsi AI dan menyederhanakan strukturnya, BT Group akan mengandalkan tenaga kerja dengan jumlah yang jauh lebih kecil dan secara signifikan mengurangi biaya pada akhir tahun 2020.

"BT Group yang baru akan menjadi bisnis yang lebih efisien dengan masa depan yang lebih cerah," kata dia, mengutip Reuters.

Kata Jansen, jumlah total pekerja grup ini akan berkurang dari semula 130 ribu menjadi antara 75 ribu dan 90 ribu paling lambat pada tahun keuangan 2030. Sementara, sekitar 30 ribu karyawannya saat ini adalah kontraktor.

Saat gelombang PHK itu tiba, sebagian besar pembangunan jaringan full-fiber akan selesai. Jansen mengatakan BT Group telah membuat kemajuan yang baik dalam menghadapi "kondisi ekonomi makro yang luar biasa".

Openreach, anak perusahaan BT Group, menegaskan kembali targetnya untuk menjangkau 25 juta lokasi dengan koneksi full-fiber yang sangat cepat pada akhir tahun 2026.

Pihak Openreach pun telah berinvestasi besar-besaran untuk membangun jaringan fiber yang lebih cepat dari saingannya Virgin Media O2 dan "jaringan alternatif" yang lebih kecil.

Pihak BT Group mengatakan bahwa mereka berharap untuk meningkatkan pendapatan dan laba inti secara proforma tahun ini.