petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

omega slot

kiwbet88 483Jutaan kata 533882Orang-orang telah membaca serialisasi

《omega slot》

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

MUI Sulsel keluarkan fatwa kesesatan aliran Taklim Makrifat******

MUI Sulsel keluarkan fatwa kesesatan aliran Taklim Makrifat
Sekertaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. KH Muammar Bakry (kiri) saat membacakan poin penting dalam fatwa sesat yang dikeluarkan MUI terkait ajaran aliran sesat dari Taklim Makrifat di Makassar, Ahad (11/3/2024). ANTARA/Muh. Hasanuddin.
Informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut
Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis terkait fatwa sesat dan menyesatkan dari aliran Taklim Makrifat yang sudah membuat sebagian warga Makassar resah.

Sekertaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. KH Muammar Bakry di Makassar, Ahad, mengatakan, informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut.

"Informasi yang kami keluarkan sudah melalui proses panjang, termasuk membentuk tim, melakukan kajian dan turun langsung melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi," ujarnya.

Baca juga: Kejari OKU Sumsel antisipasi ajaran aliran sesat

KH Muammar Bakry yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar mengatakan, bahwa ajaran Taklim Makrifat pimpinan MR.TM itu sesat dan menyesatkan.

Adapun poin-poin ajaran yang dinyatakan sesat dari aliran Taklim Makrifat yakni; pertama, keyakinan tentang adanya rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, keyakinan tentang wujud Allah SWT adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata, pandangan tentang mengaji dan membaca Al-quran bukan ajaran Islam.

Kemudian keempat, adanya keyakinan akan meninggalkan syariat untuk menuju makrifat, menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar, berzakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru MR.TM, orang yang melaksanakan shalat dengan syariat masuk neraka dan kedelapan menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

Baca juga: Kemenag bekukan izin Al Zaytun jika terbukti lakukan pelanggaran berat

Hasil kajian yang dilakukan terhadap ajaran aliran Taklim Makrifat itu, MUI Sulsel kemudian mengeluarkan fatwa jika ajaran yang beredar luas melalui media sosial dan kanal YouTube itu sesat dan menyesatkan masyarakat.

Adapun hasil keputusan dan poin-poin dari fatwa MUI Sulsel yang dikeluarkan yakni; pertama aliran TM adalah sesat karena dapat merusak ajaran Islam, menyalahi rukun Islam, rukun iman, dan konsep Islam.

Kedua mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir; ketiga menyerupakan Allah SWT dengan manusia; keempat mengingkari perintah membaca Al-quran; kelima mengingkari perintah salat; keenam menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar; ketujuh menyalahi fiqih dan UU Zakat serta terakhir menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Korban tewas aliran sesat di Kenya bertambah jadi lebih dari 200 jiwa

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjaman online tanpa agunan

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
serba88
cara dapetin limit di akulaku
instaslot
situs slot online terbaik
pinjol gampang acc 2022
situs pragmatic tergacor
cara dapat limit besar di kredivo
rtp sisil4d
kumpulan situs slot bonus new member 100
Daftar isi semua bab
Bab 1 kuy138
Bab 2 buat akun kredivo
Bab 3 slot slot gacor hari ini
Bab 4 slot terbaru gampang menang
Bab 5 situs77 slot
Bab 6 maluku4d
Bab 7 juragan69 slot gacor
Bab 8 situs slot paling gacor sedunia
Bab 9 tarikan jp paus fb
Bab 10 pinjaman cepat cair ojk
Bab 11 situs paling gacor terbaru
Bab 12 slot online airbet88
Bab 13 erek erek mimpi naik mobil
Bab 14 situs gacor terbaru 2022
Bab 15 list situs slot
Bab 16 permainan dapat uang dana
Bab 17 erek erek 43 2d
Bab 18 togel prediksi togel sydney
Bab 19 link slot 20+20
Bab 20 situs slot online gacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6568bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Kiamat Pembunuh

olympus maxwin
Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tiran paling hebat dalam sejarah

alexis slot gacor
KPU minta pemilih buka surat suara sebelum masuk bilik
Warga melakukan pencoblosan pada simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2024 yang digelar KPU Banyuwangi di Lapangan Wirabumi, Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari meminta pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 agar membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.

"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Hal ini untuk mengantisipasi apabila para pemilih mendapatkan surat suara dalam kondisi yang dianggap rusak sehingga dapat langsung dilakukan pergantian surat suara yang baru.

"Karena di situ kalau kurang bagus kan dianggap rusak. Di situ diberi kesempatan untuk minta ganti," ujarnya.

Baca juga: KPU: Surat suara akan dilapisi plastik cegah kerusakan di musim hujan

Tidak hanya itu, bagi pemilih yang merasa salah mencoblos juga dapat kesempatan untuk menukar surat suaranya. Kendati demikian, hal itu menyesuaikan kondisi di TPS.

Oleh karena itu, Hasyim meminta masyarakat untuk memeriksa lebih dulu surat suara yang mereka terima sebelum masuk ke bilik.

"Kalau (kuantitas) surat suaranya tidak cukup, ya tidak bisa (minta ganti surat suara baru)," jelas Hasyim.

Hasyim menambahkan KPU menyiapkan surat suara cadangan di setiap TPS yang jumlahnya 2 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

"Surat suara cadangan ada 2 persen dari jumlah DPT. Katakanlah DPT-nya 300, jadi cadangannya cuman enam lembar," tambahnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU tegaskan surat suara dibagikan lebih awal di Taiwan "rusak"

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

gwktogel
Otorita IKN: Istana dan Hotel Nusantara siap 17 Agustus 2024
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat diwawancara oleh reporter TVRI. ANTARA/HO-Tangkapan layar kanal YouTube TVRI/aa.
Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara
Samarinda (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan istana negara dan hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.
"Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya melalui kanal YouTube di Samarinda, Minggu. Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expoyang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua. "Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua," jelasnya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. "Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan," ujar Bambang. Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fairdi Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road showke berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar. "Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," sebut Bambang. Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi. Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. "Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global," tutup Bambang.

Baca juga: Kepala Otorita: Yang meragukan pembangunan IKN bisa langsung datang
Baca juga: OIKN sebut progres Gedung Kantor Presiden di IKN capai 72,19 persen

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Sihir

master188
Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-KSP/aa.
Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sangat mendominasi

cara dapat uang banyak
Semen Padang siapkan strategi khusus hadapi PSBS Biak di final Liga 2
Pemain Semen Padang FC melakukan latihan ringan di Stadion Cenderawasih Biak, Papua,Senin sore (4/3). ANTARA/Muhsidin
Biak (ANTARA) - Skuad Kabau Sirah, Semen Padang FC, menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tuan rumah PSBS Biak pada laga leg pertama babak final Liga 2 Indonesia di Stadion Cenderawasih Biak, Selasa (5/3).

"Kami baru tiba di Biak Senin siang pukul 13.00 WIT tetapi sudah siap meladeni permainan tuan rumah PSBS Biak," ujar Pelatih Semen Padang Delfri Adri dalam keterangan pers di Biak, Senin sore.

Ia mengatakan, tim kepelatihan Semen Padang datang ke Biak ingin meraih poin di kandang lawan.

Diakuinya, Semen Padang sudah mempelajari taktik dan strategi permainan tim tuan rumah melalui tayangan video.

"Meskipun Semen Padang sudah lolos ke Liga 1 tetapi di partai final Liga 2 Indonesia ingin menampilkan permainan terbaik ketika bertemu PSBS Biak," kata Delfri didampingi pemain Semen Padang Resna.

Menurut dia, babak final adalah partai puncak sehingga kedua tim pasti menyiapkan strategi permainan terbaik agar mampu memperoleh poin penuh.

"Kami datang ke Biak dengan membawa 21 pemain yang semuanya siap bertanding dengan motivasi meraih poin," kata Delfri Adri.

Sebelumnya, Pelatih PSBS Biak Regi Aditya mengatakan anak asuhnya ingin menampilkan permainan terbaik di laga leg pertama final, terlebih mereka bertindak sebagai tuan rumah.

"Semua pemain, pelatih, dan ofisial PSBS Biak bertekad meraih poin penuh di kandang saat melawan Semen Padang," ujar Regi.

Hal senada disampaikan kapten PSBS Biak Ruben Sanadi yang menyebut semua pemain ingin meraih kemenangan di laga leg pertama final tersebut.

"Untuk partai final melawan Semen Padang semua pemain sudah bertekad bermain terbaik merebut poin di kandang sendiri," katanya.

Pertandingan leg pertama babak final Liga 2 Indonesia antara PSBS Biak menghadapi Semen Padang dijadwalkan berlangsung di Stadion Cenderawasih Biak,Selasa (5/3) pukul 14.30 WIT atau pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Mandenas: PSBS Biak butuh Rp50 miliar untuk kompetisi Liga 1 Indonesia
Baca juga: Semen Padang siap perkuat skuad untuk mengarungi Liga 1

Pewarta: Muhsidin
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

topagen
KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono
Tim penyidik KPK sita Ford Mustang GT yang diduga milik eks kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono. ANTARA/HO-KPK/aa.
"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"
Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan aset bernilai ekonomis tersebut yakni satu unit mobil Ford Mustang GT warna Merah serta tujuh bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2231 meter persegi terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Sebidang tanah dengan luas 5363 meter persegi yang masih terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 318 meter persegi terletak di Desa Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 meter persegi terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1015 meter persegi terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

6. Sebidang tanah beserta bangunan di  atasnya dengan luas 415 meter persegi terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

7. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 98 meter terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Ali mengatakan temuan aset-aset tersebut adalah langkah nyata dari proses penelusuran dan pelacakan yang dilakukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

"Penyitaan ini dalam upaya tercapainya aset recoverydari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Untuk diketahui, Andhi Pramono saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar dengan dakwaan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024