buku tafsir 1000 mimpi bergambar lengkap 230Jutaan kata 422101Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor terpercaya》
PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******Jakarta, CNN Indonesia--
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.
"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).
Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.
"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.
DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.
Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.
Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.
Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.
"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Persik Kediri protes ketidaktegasan wasit dalam laga lawan PSM Makassar******Kediri (ANTARA) - Manajemen Persik Kediri melayangkan surat resmi kepada PSSI, meminta untuk dapat menyikapi ketidaktagasan kepemimpinan wasit dalam laga melawan PSM Makassar.
"Persik Kediri menyayangkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh wasit, ketidaktegasan tersebut menyebabkan kerugian di kedua tim, baik Persik Kediri maupun PSM Makassar, baik dari sisi kualitas bermain," kata Manajer Persik Kediri Muhammad Syahid Nur Ichsan di Kediri, Rabu.
Ia menjelaskan, pada pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (18/12), Persik memiliki peluang untuk menyamai kedudukan dalam durasi normal, sesaat setelah goal yang di lakukan PSM.
Selain itu, kedua klub juga dirugikan dari sisi waktu bermain serta dari sisi citra kedua klub dengan munculnya berbagai opini liar yang jelas jelas menciderai citra persepakbolaan nasional.
"Ini guna menjaga marwah kasta kompetisi tertinggi Tanah Air ini," katanya.
Pihaknya juga mengungkapkan terkait dengan pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar pada Selasa tersebut. Yakni, pada menit ke-52.30 Persik Kediri melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan PSM Makassar, lewat Bayu Otto (Nomor punggung enam) yang melepaskan umpan terobosan ke area penalti PSM Makassar, Nuri Fasya (Nomor punggung 57) mencoba melepaskan umpan silang namun pemain PSM Makassar Safrudin Tahar (Nomor punggung 27) menahan bola dengan tangan.
Posisi wasit dan asisten wasit II yang dekat dan jelas dengan kejadian handball, tidak berani mengambil keputusan, padahal seharusnya dengan posisi Wasit dan asisten wasit II yang ideal berani mengambil keputusan Handball dan memberikan hukuman penalti untuk PSM Makassar.
Pada menit ke-87 pertandingan terhenti, karena ketidaktegasan wasit terkait dengan kejadian di gawang Persik Kediri. Di menit selanjutnya, PSM melakukan protes keras ke asisten wasit 1, yang kemudian diduga diikuti dengan wasit mengesahkan gol PSM, yang dilanjutkan dengan selebrasi berlebihan dari pemain PSM yang memicu terjadinya saling lempar antara pemain PSM Makassar dan penonton Persik Kediri. Kondisi kembali kondusif, namun asisten wasit 1 berlari meninggalkan lapangan yang berimbas kepada berhentinya pertandingan.
Pada saat pertandingan dihentikan sementara, perangkat pertandingan melakukan koordinasi di ruang ganti, yang di hadiri oleh pihak keamanan, panitia pelaksana dan perangkat pertandingan. Diskusi berlangsung lebih dari 30 menit. Sampai kemudian, perwakilan kedua tim (Manager) dihadirkan di dalam diskusi tersebut, termasuk dari unsur keamanan (perwakilan steward, panitia pelaksana, pihak Kapolresta Kediri, dan perwakilan Aliansi Suporter Persik Kediri).
Kedua tim bersepakat untuk melanjutkan pertandingan. Perlu ditegaskan, bahwa perwakilan PT LIB juga berada di lokasi Stadion Brawijaya, Kediri. Keputusan melanjutkan pertandingan juga dinilai telah sesuai dengan Pasal 15 Regulasi Kompetisi Liga 1 BRI 2023/2024.
Pada penambahan waktu, terdapat serangan dari Persik Kediri yang menghasilkan bola masuk ke gawang PSM Makassar, kejadian ini dinilai serupa dengan peristiwa goal oleh PSM Makassar di menit ke-86. Namun, atas goal Persik Kediri tersebut, wasit tidak mengesahkannya sebagai goal, dan Persik Kediri dapat menerima keputusan wasit tersebut.
"Persik Kediri selalu menjadi tuan rumah yang baik untuk klub manapun yang bertanding di Stadion Brawijaya Kediri dan telah menjadi saksi bagi kedamaian dan rasa kekeluargaan yang di hadirkan oleh Persik Mania, terhadap siapapun suporter tim lawan, tim lawan dan juga perangkat pertandingan," kata dia.
Baca juga: Tuan rumah Persik bermain imbang 1-1 lawan PSM Makassar
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023
KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.
Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.
Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.
Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.
Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.
Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.
Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.
Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).
KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.
HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
Label:angka jitu naga mas、cnnslots、voucher lazada 11.11
Terkait:detik bet88、klik kami pinjaman online、raja333、liontoto、web gacor hari ini、situs judi slot online terpercaya、mtogelcc、play vipbet88、rtp togel389、kambojaslot
bab terbaru:pinjol legal 2022(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《slot gacor terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,berkelahi 2dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor terpercaya》bab terbaru。