senopatibola

One Piece: Pedang Cerah

Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton******

Direktur Utama BulogBudi Waseso ragu imporberas yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi target Cadangan BerasPemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun.

Sementara, stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton di pengujung tahun ini. "Kalau kita memenuhi dari impor pun belum tentu ada kepastian sesuai dengan tugas Bulog 1 juta," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

"Katakanlah bisa (impor) 100 ribu ton, 200 ribu ton, seandainya, ini juga tidak mencapai target tugas bulog," lanjutnya.

Bulog menyebut impor beras bisa melukai perasaan petani dalam negeri. Namun, impor disebut tetap harus dilakukan demi memenuhi stok beras.

Adapun per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial, dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Pengusaha Penggilingan Padi Akui Stok Beras Kritis******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan, nah yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya kepada CNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

Ia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi, tetapi tidak dilakukan pendataan ke 170 ribu penggilingan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sutarto, penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang masih memiliki stok beras.

Menurut Sutarto, penggilingan padi yang memang masih eksis melakukan kegiatan bisnis, pasti akan terus membeli dan menyalurkan beras setiap harinya. Namun, hal itu dilakukan terbatas sesuai dengan kawasan pasarnya saja.

"Kalau (penggilingan) yang besar, seperti di Palembang masih ada itu 20 ribu ton, dia punya. Tapi dia pasarnya juga besar, (penyaluran) khusus untuk pasarnya sendiri," pungkas Sutarto.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Jalan peri berkabut

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

IHSG Bisa Bangkit di Akhir Pekan, Tapi Terbatas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (9/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih cenderung terkonsolidasi dengan potensi tekanan yang mulai menurun.

"Peluang teknikal rebound (bangkit) mulai terlihat walaupun kenaikan yang mungkin terjadi masih berada dalam rentang terbatas," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, AALI, INDF, BBRI, TBIG, CTRA, LSIP, dan SMRA

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG menghadapi momentum bearish berdasarkan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

"IHSG diperkirakan dapat mengalami rebound, namun masih berpeluang melanjutkan struktur
koreksi," kata Ivan.

Ivan memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.720 dan resistance 6.840.

IHSG anjlok ke level 6.804 pada Kamis (8/12). Indeks saham melemah 14,52 poin atau minus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp15,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,11 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]